Bos Bappenas Ungkap Sulitnya Pengentasan Kemiskinan
Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, data kemiskinan yang berubah-ubah sebagai penyebab sulitnya pengentasan kemiskinan di Tanah Air. Sebab, kemiskinan masih menjadi daya tarik untuk mendulang suara saat pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Saat jelang Pilkada garis kemiskinan dinaik-naikkan agar bansos banyak. Tetapi saat terpilih garis kemiskinan akan diturunkan," kata Suharso dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, ditulis Kamis (2/7).
Menurutnya praktik tersebut bertujuan meningkatkan citra pemimpin setempat. Mengingat turunnya angka kemiskinan dikaitkan dengan prestasi atau capaian kinerja positif selama dijabatnya
-
Mengapa data penting untuk program penanggulangan kemiskinan? Data merupakan komponen utama dalam program penanggulangan kemiskinan. Tanpa data yang akurat, program-program penanggulangan kemiskinan akan berisiko besar tidak tepat sasaran.
-
Bagaimana cara Pemprov Kaltim tekan angka kemiskinan? 'Angka kemiskinan itu masih memungkinkan untuk ditekan melihat laju pertumbuhan ekonomi Kaltim yang cukup positif sebesar 6,34 persen. Atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen,' jelas Yusliando.
-
Bagaimana Banyuwangi menekan angka kemiskinan? 'Apa yang kami rencanakan tersebut disesuaikan dengan arah pembangunan ke depan yang telah dicanangkan secara nasional, maupun oleh pemerintah provinsi, dengan menyesuaikan dengan dinamika lokal di Banyuwangi,' papar Ipuk. Ipuk mencontohkan dalam upayanya menekan angka kemiskinan. Seluruh komponen masyarakat dari tingkat kabupaten hingga unit terkecil di tingkat Rukun Tetangga dilibatkan. Tak terkecuali komponen sosial kemasyarakatan lainnya.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Kenapa Kaltim ingin turunkan angka kemiskinan? Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berkomitmen untuk menekan angka kemiskinan di Bumi Etam.
-
Siapa yang berpengaruh terhadap partisipasi pemilih? Partisipasi masyarakat dalam Pemilu juga dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap penyelenggara Pemilu dan kontestan.
Namun, aksi sepihak pemimpin daerah yang mempermainkan angka kemiskinan justru menyulitkan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Sebab, berbagai bantuan yang diguyur pemerintah pusat menjadi tak efektif karena data kemiskinan di daerah tidak valid.
Maka, Suharso menilai wajar apabila Menteri Sosial Juliari P Batubara akan terus disibukkan dengan berbagai bantuan sosial untuk menekan angka kemiskinan. Mengingat intervensi pemerintah pusat terkait pengentasan kemiskinan masih bergantung pada data yang diberikan oleh daerah.
Oleh karenanya, pemerintah daerah diminta konsisten untuk melakukan pembaruan data terkait kondisi nyata di lapangan. Sehingga tingkat keparahan atas kemiskinan di sejumlah daerah dapat terukur untuk dikaji lebih detail oleh pihaknya.
"Perumusan APBN dipengaruhi oleh data yang diberikan daerah, daerah yang tidak melakukan update maka tentu pasti terjadi sesuatu di sana. Itu yang menjadi persoalan kita sebenarnya," tukasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah, menginginkan fenomena bansos di ajang Pemilu ini tidak lagi terjadi.
Baca SelengkapnyaPemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca SelengkapnyaGanjar pun menantang untuk membuka data soal angka kemiskinan dan dia pun menilai acara dialog publik akan menjadi menarik.
Baca SelengkapnyaBanyak kepala daerah yang memanipulasi data stunting agar dapat hadiah dari pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaProgram bansos biasanya lebih terstruktur dan melibatkan sistem keamanan sosial yang kuat.
Baca SelengkapnyaBangsa yang merdeka ialah bangsa yang mampu mengentaskan masyarakatnya dari jurang kemiskinan.
Baca SelengkapnyaPemerintah kini berupaya mengejar capaian target angka kemiskinan yang dipatok turun sekitar 6,5 hingga 7,5 persen dari total sekitar 26 juta jiwa di tahun ini.
Baca SelengkapnyaAngka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca SelengkapnyaGanjar menilai Bansos itu penting diberikan namun harus tetap sasaran.
Baca SelengkapnyaAndika membuka data, ada 10,47 persen warga di Jateng miskin. Menurutnya, hal itu perlu ditekan sampai dengan nol.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, persoalan-persoalan tersebut bukan hal yang sulit untuk diatasi.
Baca Selengkapnya