Maret 2018, aset industri BPR tembus Rp 127 triliun

Merdeka.com - Ketua Perbarindo (Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia), Joko Suyanto menyebut bahwa BPR (Bank Perkreditan Rakyat) – BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) merupakan industri yang tangguh dalam menghadapi gelombang apapun. Industri BPR sejak berdiri dan bermunculan pada tahun 1988 (sebagai respons kebijakan Pakto 88) telah menghadapi pasang surut dari kehidupan industri keuangan di Negeri ini. Industri BPR – BPRS telah melayani masyarakat Indonesia selama hampir 30 tahun dan masih tetap tumbuh, eksis serta menjadi mitra strategis pelaku UMKM.

Dijelaskan Joko, kinerja Industri BPR sampai dengan Maret 2018 masih sangat baik. Aset industri BPR mencapai Rp 127 triliun atau tumbuh 11,02 persen dibandingkan posisi tahun lalu, kredit yang disalurkan mencapai Rp 91 triliun atau tumbuh 8,67 persen.

"Fungsi intermediasi lainnya juga dapat dijalankan dengan baik yaitu penghimpunan dana, hal ini terlihat dari tabungan yang tumbuh sebesar 14,40 persen dan deposito tumbuh sebesar 10,73 persen dibandingkan setahun yang lalu, tabungan BPR Maret 2018 mencapai Rp 26 triliun, sedangkan deposito mencapai Rp 59 triliun," ucapnya di Jakarta, Senin (21/5).

Selain itu, hal yang menggembirakan ialah jumlah nasabah yang dilayani mencapai 15 juta rekening, nasabah tersebut didominasi oleh penabung sebanyak 11,2 juta rekening dan rata – rata jumlah tabungannya sebesar Rp 2 juta. Sedangkan nasabah debitur sebanyak 3,2 juta rekening dan rata – rata pinjamannya adalah Rp 27 juta.

"Hal ini tentunya mencerminkan, industri BPR – BPRS memang hadir untuk melayani masyarakat kecil dan pelaku UMKM di seluruh wilayah Indonesia," ujar dia.

Joko juga menjelaskan bahwa Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) telah berperan aktif dalam menunjang pertumbuhan industri BPR – BPRS, yang memiliki 24 Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan 48 Dewan Pengurus Komisariat (DPK), dengan jumlah anggota sebanyak 1.634 BPR – BPRS yang kepemilikannya 100 persen Indonesia (Bank Milik Anak NegeRI).

"Perbarindo memiliki peran yang penting dan strategis dalam mengawal Industri BPR – BPRS di Indonesia untuk tumbuh dan berkembang dalam melayani Pelaku UMKM dan Masyarakat Pedesaan," tegasnya.

Dalam mengawal proses transformasi BPR – BPRS menuju industri yang berdaya saing. Perbarindo telah memiliki 8 agenda besar yaitu Pertama, mengawal proses transformasi bisnis digital BPR – BPRS. Kedua, mengawal industri BPR – BPRS dalam ekosistem NPG (National Payment Gateway), agar dapat menjadi bagian tak terpisahkan dari program tersebut. Ketiga, melakukan sinergi dengan fintech. Keempat, melakukan upaya peningkatan service level BPR dengan menghadirkan layanan berbasis teknologi. Kelima, melakukan sinergi dengan Bank Umum dan vendor IT.

Keenam, mengawal BPR - BPRS sebagai Garda terdepan dalam Inklusi dan Literasi Keuangan. Ketujuh, Peningkatan peran BPR - BPRS sebagai mitra pemerintah di dalam penyaluran dana bantuan maupun program sosial dan Kedelapan, Mendorong BPR - BPRS sebagai pilar pengembangan ekonomi daerah.