Follow
Maret, pemerintah kucurkan dana talangan lumpur Lapindo Rp 781 M
Merdeka.com - Pemerintah berencana mengucurkan dana talangan ganti rugi sebesar Rp 781 miliar untuk korban lumpur Lapindo Sidoarjo pada Maret mendatang. Asalkan pembayaran ganti rugi, sejatinya harus ditanggung PT Minarak Lapindo Jaya, tersebut sudah mendapat persetujuan parlemen.
"Sesuai dengan siklus APBN Perubahan, mungkin Januari sudah dibahas dengan DPR, Februari sudah oke, dan akhir Maret insya Allah mulai dibayarkan, kan mesti ada proses," ucap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono saat di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (29/12).
Pemerintah terpaksa mengambil alih kewajiban PT Minarak. Sebab, perusahaan miliki Grup Bakrie itu menyatakan sudah tidak sanggup melunasi sisa pembayaran ganti rugi.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
-
Apa yang diapresiasi DPR dari Kejagung? 'Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah. Penerapan restorative justice juga terus meningkat setiap tahunnya. Dan selain itu, penyelenggaraan Adhyaksa Awards 2024 malam ini pun merupakan wujud nyata inovasi yang hebat dari Pak Jaksa Agung, pertama dalam sejarah. Ini bisa jadi daya pacu bagi seluruh jajaran untuk berlomba-lomba meningkatkan prestasi dan melayani masyarakat,' ujar Sahroni
Sebagai gantinya, pemerintah bakal mendapatkan lahan seluas 641 hektar di areal terdampak. Itu jika Minarak tidak melunasi dana talangan pemerintah dalam empat tahun.
"Asetnya Rp 3,03 triliun, pabriknya tidak kami sentuh."
Berdasarkan Peraturan Presiden No.14/2007 ganti rugi korban lumpur Lapindo sebesar Rp 3,82 triliun, sudah dibayar Rp 3,04 triliun. Sehingga, tanggungan masih harus dibayar Rp 781 miliar, belum termasuk ganti rugi perusahaan Rp 450 miliar.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemprov DKI kekurangan pembiayaan untuk membangun RDF Plant dalam penyusunan APBD tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya
Usai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca Selengkapnya
Pemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.
Baca Selengkapnya
BPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis
Baca Selengkapnya
Sebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
Komisi VI DPR menggelar rapat dengan sejumlah perusahaan BUMN terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Baca Selengkapnya
Dengan alokasi dana yang lebih besar, Ardiansyah yakin sejumlah proyek pembangunan strategis dapat terealisasi dengan cepat.
Baca Selengkapnya
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sudah membaik.
Baca Selengkapnya
Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca Selengkapnya
Anggota Dewan menggadaikan SK ke lembaga keuangan bukanlah sesuatu yang baru.
Baca Selengkapnya