Ma'ruf Amin Beberkan Langkah Efektif Optimalkan Penyelenggaraan Pemda Saat Pandemi

Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai penyelenggaraan pemerintahan daerah belum berjalan optimal terutama di masa pandemi. Ma'ruf mendorong penyelenggaraan pemda ke depan bisa lebih baik lagi dengan langkah-langkah efektif.

"Dengan semangat introspeksi dan demi perbaikan ke depan, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pada masa pandemi Covid-19," katanya pada Peringatan Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah ke-25 secara virtual, Senin (26/4).

Ma'ruf mendorong tujuh langkah agar penyelenggaraan pemda ke depan bisa lebih baik. Pertama, perlunya mengubah paradigma pemerintahan dan pembangunan dari business as usual atau rutinitas menjadi inovasi. Kedua, pentingnya sinergi dan koordinasi pemerintahan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta.

Ketiga, lanjut Ma'ruf, pemetaan masalah dan kapasitas pemerintahan daerah berbasis data sebagai dasar pembuatan kebijakan. Dia bilang, pandemi Covid-19 menjadi contoh pentingnya ketersediaan, kelengkapan, dan akses data bagi respon cepat pemerintah dan pemda dalam menghadapi krisis.

"Pendekatan triangulasi kepentingan antara pemerintah dan pemda, sektor swasta, dan masyarakat, perlu diperkuat sebagai bagian tahapan dari transformasi kapasitas pemerintahan daerah," ucapnya.

Keempat, lanjut Ma'ruf, penguatan otonomi daerah dilaksanakan melalui mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas. Kelima, perbaikan pola penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah yang adaptif, inovatif, kolaboratif, dan korektif. Keenam, pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyeluruh.

"Organisasi perangkat daerah sebagai agen perubahan unsur pelaksana kebijakan perlu direviu, agar lebih sederhana, agile atau lentur, inovatif, efektif, dan efisien untuk melaksanakan kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren secara profesional, transparan, dan akuntabel," imbuhnya.

Sementara langkah ketujuh, menurut Ma'ruf adalah konsisten dalam implementasi deregulasi kebijakan. Dia pun mengingatkan soal UU Cipta Kerja.

"Sehubungan dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka penyesuaian produk hukum terkait di daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-udangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum," tuturnya.

Lebih lanjut, Ma'ruf menekankan, pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan kualitas kepemimpinan yang adaptif dan solutif. Sehingga dapat menyesuaikan dalam berbagai keadaan.

"Pelaksanaan otonomi daerah yang berkualitas membutuhkan kepemimpinan adaptif. Pemimpin yang mampu menghadapi berbagai situasi, cepat dan tepat dalam bertindak, dan berorientasi pada pemecahan masalah dengan selalu menyesuaikan dirinya dengan perubahan dan keadaan baru," jelasnya.

Ma'ruf meminta seluruh jajaran pemda sebagai ujung tombak pemerintahan selalu menjadi contoh dan pelopor. Baik dalam berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik maupun menegakkan protokol kesehatan. Serta menyukseskan program vaksinasi di seluruh Indonesia.

"Selamat Hari Otonomi Daerah. Bangun Semangat Kerja dan Tingkatkan Gotong Royong di Masa Pandemi Covid-19 untuk Masyarakat Sehat, Ekonomi Daerah Bangkit dan Indonesia Maju," pungkasnya.

Sementara, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wapres Ma'ruf atas kehadirannya secara virtual dan membuka secara resmi Peringatan Hari Otonomi Daerah ini.

"Kehadiran Bapak menegaskan kembali pentingnya otda. Keberagaman yang dibalut dalam bingkai otda tentu menjadi modal besar untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju dan lebih sejahtera," ujar Tito.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Dewan Perwakilan Derah Republik Indonesia La Nyalla Mattalitti, Gubernur, Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia, dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota.