Masalah abadi jelang puasa dan Lebaran

Merdeka.com - Masyarakat mengenal istilah proyek abadi jalur pantura. Proyek yang seolah tak pernah selesai dan tiap tahun, saat menjelang musim mudik, selalu diperbaiki.

Serupa dengan proyek abadi jalur pantura, pemerintah juga punya masalah abadi yang selalu datang menghantui setiap jelang Ramadan dan Idul Fitri. Apalagi kalau bukan soal stok bahan pangan dan kenaikan harga.

Tiap tahun masyarakat harus merogoh kantong lebih dalam untuk berbelanja kebutuhan saat puasa dan Lebaran. Lonjakan harga saat Ramadan dan Idul Fitri selalu menghantui pemerintah. Setiap tahun, polemik mengenai ketersediaan bahan pangan jelang lebaran selalu muncul ke permukaan. Di saat bersamaan, Badan Urusan Logistik (Bulog) rajin menenangkan hati rakyat dengan pernyataan stok bahan pangan mencukupi.

Namun sesungguhnya masyarakat tidak sepenuhnya percaya lantaran tidak sesuai kenyataan. Harga-harga selalu naik jelang puasa dan Lebaran lantaran stok bahan pangan tak ada di pasaran. Anggota DPD RI Ahmad Jajuli melihat, pemerintah justru membuat masyarakat resah karena tidak bisa menjamin ketersediaan bahan pangan.

"Sebenarnya masyarakat tidak akan merasa resah ketika memang menemukan stok pangan atau sembako itu ada. Dalam hal ini negara harus menyediakan persediaan pangan itu memang harus ada jaminan," tegas Ahmad Jajuli dalam diskusi 'Pangan Kita' yang digelar RRI, Merdeka.com, IJTI, IKN dan DPD RI di restoran Bumbu Desa, Jakarta Pusat, Senin (1/6).

Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan pemerintah untuk mengamankan harga sejumlah komoditas pokok masyarakat saat puasa dan lebaran jika ingin mengendalikan inflasi bulan tersebut di bawah 1 persen.

Tidak hanya beras, pemerintah juga punya tanggung jawab mengendalikan komoditas pangan lainnya. Seperti telur, tepung terigu dan cabai yang tak kalah penting dari beras. Caranya dengan menjaga pasokan bahan pokok tetap tersedia di pasar. Ini penting untuk meredam melonjaknya harga.

"Yang dikhawatirkan itu bahan pokok seperti beras, minyak goreng, ayam serta bumbu-bumbuan. Karena selain punya andil dan bobot yang besar, suplainya pun sulit," ucapnya.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Srie Agustina mengatakan, kebutuhan beras saat Ramadan diperkirakan mencapai 8,1 juta ton. Kebutuhan ini bakal dicukupi dari hasil panen pertengahan tahun ini.

Walaupun stok bahan pangan dipastikan aman, Srie mengaku tidak bisa mencegah kenaikan harga untuk beberapa komoditas pangan. Diperkirakan, kenaikan harga daging, telur ayam dan cabai tidak bisa ditahan.

"Harga naik tetapi tidak signifikan. Masyarakat tidak perlu khawatir. Kami akan mengawal itu," janjinya.

Merdeka.com merangkum persoalan-persoalan tersebut. Berikut paparannya.

Bahan pangan tak aman

Meskipun Bulog selalu meyakinkan soal kecukupan bahan pangan, itu tidak serta merta membuat masyarakat tenang. Masyarakat tidak sepenuhnya percaya lantaran tidak sesuai kenyataan.

Harga-harga selalu naik jelang puasa dan Lebaran lantaran stok bahan pangan tak ada di pasaran. Anggota DPD RI Ahmad Jajuli melihat, pemerintah justru membuat masyarakat resah karena tidak bisa menjamin ketersediaan bahan pangan.

Persoalannya justru datang dari pejabat negara yang terkadang memberi pernyataan berbeda-beda.

Dia menegaskan, kondisi ini yang menyebabkan rasa aman akan ketersediaan bahan pangan menjadi sulit didapat masyarakat.

"Tetapi, mereka (masyarakat) suka ragu dengan harapan pertama dari pemerintah yang umpamanya suka di ganggu dengan pernyataan pejabat negara sendiri. Yang satu ngomong berbeda. Jadi masyarakat yang awalnya aman menjadi galau lagi," ungkapnya.

Harga selalu naik

Pemerintah harus memiliki stok beras sekitar 10 persen dari kebutuhan masyarakat. Besaran itu dinilai cukup untuk menjaga stabilitas harga beras.

Hal tersebut diungkapkan Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati dalam diskusi mingguan 'Pangan Kita' digelar oleh merdeka.com, Radio Republik Indonesia (RRI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Institute Komunikasi Nasional (IKN) dan DPR RI di Jakarta, Senin (1/6).

"Pemerintah selalu statemennya 'semua stok tersedia, semua terkendali, cukup, jangan resah'. Tapi toh pada saat memasuki Ramadan harga tetap naik. Ini yang dibutuhkan adalah kepastian," tegasnya.

"Itu yang disebut dengan stabilisasi harga bufferstock di lingkungan konsumen. Kalau itu terjadi, keresahan tadi bisa berubahan menjadi ketenangan. Kalau hanya bilang butuh-butuh sekian percuman," ujarnya.

Impor beras dan sapi

Pemerintah mengisyaratkan bakal membuka keran impor beras dalam waktu dekat. Ini demi menstabilkan harga komoditas primer tersebut.

"(Impor) menjelang puasa dan lebaran supaya ada stabilitas harga," kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel usai rapat tertutup dengan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan, Jakarta, Kamis (7/5).

Untuk itu, pihaknya masih akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Pertanian dan Bulog.

"Tapi Kemendag sudah siap untuk mengeluarkan izin impor kepada Bulog," jelas Gobel.

Tak cuma beras, pemerintah Indonesia siap mendatangkan 29.000 ekor sapi impor. Sapi akan didatangkan atas izin Kementerian Perdagangan. Rencananya keran impor akan dibuka akhir Mei atau menjelang bulan puasa.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Partogi Pangaribuan mengatakan impor tersebut langkah pemerintah dalam menstabilkan harga daging sapi jelang bulan puasa.

"Memang dalam rangka untuk mengatasi bulan puasa dan lebaran kita akan mengantisipasi dengan mengimpor 29.000 sapi siap potong. Ini tujuannya agar puasa dan lebaran nanti betul-betul dengan harga yang stabil," ujar Partogi di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (18/5).

Menurut Partogi, sebanyak 250.000 ton daging sapi bakalan sudah dikeluarkan izin impornya di bulan April lalu. Izin impor ini dikeluarkan untuk memenuhi kuota impor pada kuartal II tahun 2015.

Krisis beras

Indonesia diyakini sudah memasuki krisis beras. Ini terlihat dari penyerapan beras yang rendah oleh Perum Bulog.

Peneliti Senior Pusat Studi dan Kawasan Universitas Gadjah Mada Mochammad Maksum mengatakan, pemerintah menargetkan pembelian beras petani sekitar 2,5 juta-2,75 juta ton tahun ini. Namun, hingga kuartal I-2015, Bulog baru bisa menyerap 500 ribu ton beras atau kurang dari 20 persen.

"Pemerintahan tahun ini sudah krisis beras. Pembelian 80 persen selanjutnya mustahil terealisir di tahun ini," ujarnya saat dialog bertema "Beras dan Kedaulatan Pangan", Jakarta, Sabtu (23/5).

Menurutnya, indikasi krisis beras sudah terlihat sejak harga komoditas primer itu naik hampir 30 persen pada Maret lalu. Itu merupakan penaikan tertinggi sejak era reformasi. (mdk/noe)