Masalah Alih Fungsi Lahan: Jokowi & Prabowo Sepakat Produktivitas Petani Jadi Solusi

Merdeka.com - Debat pilpres (pemilihan presiden) ke-2 antara Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga akan mulai digelar akhir pekan ini. Lingkungan hidup akan menjadi salah satu tema yang diangkat dalam debat nanti.

Berbicara lingkungan hidup, tentu pemikiran Anda salah satunya tertuju masalah alih fungsi lahan. Di mana, fenomena ini sudah sangat masif praktiknya kian hari.

Alih fungsi lahan menjadi masalah nasional karena menyangkut ketahanan pangan. Banyak lahan pertanian yang kini beralih menjadi properti. Imbasnya petani kembali harus membuka hutan untuk lahan bertani.

Pemerintah sendiri sudah menyadari akan hal tersebut. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat 150.000 sampai 200.000 hektare lahan tiap tahunnya beralih fungsi. Kementerian ATR ingin segera ada peraturan presiden (Perpres) untuk menghentikan alih fungsi lahan ini.

Ilustrasi sawah ©2018 Merdeka.com

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan luas lahan baku sawah terus menurun. Pada 2018, luas lahan tersisa 7,1 juta hektare, turun dibanding 2017 yang masih 7,75 juta hektare.

Tim Sukses (timses) kedua pasangan calon presiden senada menyuarakan bahwa untuk menyelesaikan masalah alih fungsi lahan ini perlu peningkatan produktivitas petani. Tujuannya agar petani tidak begitu saja menjual lahan pertaniannya.

Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Prabowo-Sandi yang juga Juru Bicara Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Uno, Anggawira, menilai Prabowo-Sandiaga sudah merancang program Agroindustri untuk diterapkan jika menang nanti.

"Jadi kapasitasnya itu bisa meningkat. Dari 6 ton per ha menjadi 8 ton. Bisa jadi sumber pendapatan ekonomi. Kalau lahan itu punya fungsi ekonomi pasti akan ditahan oleh pemiliknya. Orang jual itu kan karena merasa tanahnya tidak ada nilai ekonominya," ujarnya.

Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dian Fatwa, menambahkan Prabowo-Sandiaga berjanji akan meningkatkan produktivitas petani melalui guyuran kredit mikro. Selain itu, kualitas petani juga akan ditingkatkan melalui sejumlah program pelatihan.

"Karena persoalan mendasar kenapa produktivitas kita lemah dengan negara negara lain karena produktivitas kita hanya 3 persen dibandingkan dengan negara negara lain. Ini yang harus kita kejar dengan melakukan banyak training," jelasnya.

"Karena itu kembali lagi kita akan melakukan mapping dengan mapping kita akan melihat di mana sih sebetulnya kekuatan kita, bagaimana kita mengejar, bagai mereka yang masih terbelakang. Intinya adalah persoalan up skill," tambahnya.

Sementara, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arif Budimanta, mengatakan program kerja Jokowi-Ma'ruf Amin nanti ialah memperbanyak penggunaan teknologi pertanian. Selain itu, pemberian bibit unggul dan berkualitas juga akan ditingkatkan.

"Kemudian agar dikonversi menjadi beras yang lebih baik lagi, maka harus diikuti dengan teknologi pascapanen yang baik. Katakan sekarang 4-6 ton per hektare untuk tanaman padi, ke depan kita harus tingkatkan sampai 8-10 ton padi," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Arif, Jokowi-Ma'ruf Amin nanti akan menggenjot penerapan Undang-Undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.