Masalah beras masih mencuat karena pemerintah tak pro petani

Merdeka.com - Penyerapan beras petani oleh Bulog hingga minggu ketiga April 2016 ini mencapai 626.299 ton. Angka ini naik dibanding periode yang sama tahun lalu, di mana Bulog hanya mampu menyerap beras petani 287.035 ton.

Meski demikian, Bulog diperkirakan tidak akan mampu memenuhi penyerapan gabah yang ditargetkan oleh pemerintah di musim panen raya ini mencapai 4 juta ton setara beras.

Pengamat Pertanian, Husein Sawit mengatakan, saat ini 40 persen penggilingan padi kecil mengaku kesulitan dalam mendapatkan pasokan gabah, dan di musim panen raya kali ini mereka tidak bisa membeli gabah karena harga gabah sudah relatif tinggi.

"Hal ini tentunya tidak akan terjadi jika memang terdapat surplus produksi," ucap Husein di Jakarta, Senin (25/4).

Berdasarkan data BPS, harga beras termurah pada bulan April 2015 sebesar Rp 9.767 per kilogram, dan harga beras termurah pada bulan April 2016 di minggu ketiga ini mencapai Rp 10.406 per kilogram. Kenaikan harga terjadi sebagai bukti kurangnya produksi dalam negeri.

Direktur Indef, Enny Sri Hartati mengatakan, permasalahan beras selama ini terjadi karena pemerintah tidak hadir dalam menyusun kebijakan yang pro terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Bulog pasti memiliki kendala yang mengakibatkan tidak optimalnya dalam melakukan penyerapan gabah beras.

"Bulog inikan bapaknya banyak, ada Kementan, Kemendag, BUMN, Kemensos, dan TNI, siapapun yang menjadi Dirut Perum Bulog pasti akan mengalami kesulitan dalam menghadapi model kelembagaan seperti ini," ujar Enny menambahkan.

Anggota Ombudsman bidang Agraria dan Pertanian, A. Alamsyah Saragih menduga adanya maladmisinistrasi dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan beras saat ini. Setidaknya terdapat banyak indikator terhadap adanya dugaan tersebut

Pertama karena pragnosa tak akurat, akibat data ketersediaan lahan tidak bersumber dari pemegang otoritas (BPN). Kedua, adanya penjualan pupuk bersubsidi. Petani kecil perlu biaya hidup selama proses produksi, menjual pupuk bersubsidi menjadi pilihan yang rasional.

Indikator ketiga adalah pelibatan aparat TNI. Hal ini bertentangan dengan syarat syarat operasi militer non perang (UU TNI). Berpotensi terjadi intimidasi dan beli paksa dalam Sergap. Keempat, Unorganized, tidak semua tergabung dalam asosiasi, tidak ada data akurat dan berpotensi kehilangan sumber penerimaan pajak. Kelima, beras tidak berkualitas.

keenam adanya larangan impor, kebijakan larangan impor di tengah pragnosa keliru menyebabkan pembelian gabah oleh Bulog meningkatkan eskalasi harga dan akan meningkatkan inflasi.

"Jika Indonesia mau serius dalam menangani masalah perberasan ini, maka solusinya bukan dengan model Sergap seperti itu. Pemerintah perlu beri inisiatif melakukan food financial enginering, misalnya melalui sistem gadai gabah."