Masalah daya beli masyarakat, Andrinof nilai akibat menteri Jokowi tak kompak
Merdeka.com - Akademisi yang juga mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, menilai menteri kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK kurang kompak dalam merealisasikan program pembangunan ekonomi. Padahal, arahan Presiden Jokowi untuk melakukan peningkatan ekonomi masyarakat sudah cukup jelas.
"Arahan Presiden itu jelas, Indonesia ini mau dibawa kemana. Tetapi ada beberapa menteri tidak solid dalam menangkap dan merealisasikan apa yang telah diarahkan," ujar Andrinof di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (19/8).
Andrinof mencontohkan, alokasi transfer dana desa yang cukup besar yang nyatanya belum mampu menggenjot daya beli masyarakat. Padahal, jika dana desa direalisasikan dengan baik, daya beli masyarakat bukan lagi masalah yang harus diperdebatkan.
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
-
Apa target Andika Perkasa untuk kemiskinan di Jateng? ‘Kami menargetkan dalam lima tahun ke depan ini angka kemiskinan Jateng harus di bawah (nasional, red.) jauh dan angka pengangguran pun harus menurun. Nanti saatnya debat akan kami umumkan berapa angkanya (target penurunan, red.),’ katanya di sela ‘Silaturahmi Ikatan Keluarga Minang’, di Semarang dikutip dari Antara, Rabu (10/10).
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
"Kalau itu (transfer dana desa) direalisasikan dengan tepat, daya beli masyarakatnya akan naik, produktivitas meningkat. Kemudian, bagaimana meningkatkan produktivitas masyarakat? Yang bekerja untuk meningkatkan produktivitas contohnya Kemenperin, Kemenkop, Kemendes dan Kementan. Dan harus serius mencapai strategi itu," paparnya.
Selain peran keempat kementerian tersebut, peran kementerian perdagangan juga tidak kalah penting dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Sebab, kementerian perdagangan memiliki andil menciptakan kebijakan pemasaran produk yang berdaya saing.
"Kemendag juga harus terus mempersiapkan kebijakan sehingga produk kita meningkat, daya beli meningkat dan ekspor kita naik lagi," jelasnya.
"Jadi bukan arah lagi, bukan desain. Ini soal bagaimana di bawah itu eksekusi dengan baik. Tapi untuk eksekusi tadi perlu pemahaman apa sih visi misi yang kita canangkan itu," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca SelengkapnyaRealisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca SelengkapnyaPembangunan menggunakan dana desa sudah membuat jalan desa mencapai 350 ribu kilometer.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu memberikan bantuan bagi kelas menengah untuk mendorong daya beli kelompok masyarakat itu kembali bangkit.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca SelengkapnyaPemerintah menyiapkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024, masing-masing 10 Kg per keluarga, per bulan.
Baca SelengkapnyaSebenarnya anggaran perlindungan sosial juga dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi yang dinikmati hampir seluruh masyarakat Indonesia.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaUsulan ini mengamini pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Baca SelengkapnyaAnies menilai, realisasi investasi tak sejalan dengan penurunan angka pengangguran.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian menyayangkan bahwa ada program stunting di daerah dengan anggaran Rp10 miliar, tetapi sampai ke rakyat cuma Rp2 miliar.
Baca SelengkapnyaMenurut survei ini, mayoritas warga cukup puas atas kinerja Jokowi sebagai Presiden sebesar 76.2%.
Baca Selengkapnya