Masalah ketimpangan era Jokowi, warisan SBY hingga perbedaan gaji

Merdeka.com - Ketimpangan ekonomi, baik antara daerah di Indonesia maupun si-kaya dan miskin menjadi pekerjaan berat pemerintahan Jokowi-JK. Jokowi bahkan mengeluarkan kebijakan khusus guna mendorong ekonomi di daerah-daerah dan mengurangi ketimpangan.

Belum lama ini, survei Oxfam menyatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi atau gini ratio tertinggi di dunia. Di mana, kekayaan empat orang terkaya Indonesia setara dengan harta milik 100 juta orang miskin.

Oxfam mencatat kakak adik Budi dan Michael Hartono menempati peringkat teratas orang terkaya Indonesia dengan kekayaan USD 25 miliar atau setara Rp 333,8 triliun (1 USD = Rp 13.353). Kekayaan mereka setara dengan harta 100 juta penduduk Indonesia atau 40 persen dari total penduduk yang mencapai 250 juta orang.

"Sejak 2000, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah meningkat pesat. Namun, keuntungannya tidak tersalurkan secara merata, dan jutaan penduduk masih dalam garis kemiskinan terutama perempuan," tulis Oxfam dalam laporannya.

Oxfam mengatakan, meski pertumbuhan ekonomi melesat sekitar 5 persen antara 2000-2016, penurunan tingkat kemiskinan sangat lambat. Mengacu pada kategori orang miskin dari Bank Dunia, sebanyak 93 juta penduduk Indonesia hidup dalam garis kemiskinan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, gini ratio atau ketimpangan penduduk Indonesia pada September 2016 sebesar 0,394, menurun tipis 0,003 poin dari Maret 2016 yang mencapai 0,397. Dibanding September 2015, gini ratio ini juga menurun 0,008 poin dari 0,402.

"Terjadi penurunan tipis. Artinya terjadi perbaikan meskipun tipis, ada perbaikan pemerataan pengeluaran pada September 2016," kata Kepala BPS, Suhariyanto.

Wapres Jusuf Kalla pernah menyalahkan pemerintahan SBY-Boediono atas lebarnya ketimpangan ekonomi di Indonesia. Silakan klik selanjutnya. (mdk/idr)