Masalah teknologi jadi tantangan pemerintah implementasikan reforma agraria

Merdeka.com - Implementasi kebijakan pemerintah terkait dengan reforma agraria masih mengalami sejumlah tantangan. Sejumlah skenario telah disiapkan oleh pemerintah untuk mengatasinya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, saat ini lahan-lahan pertanian sudah banyak ditinggalkan orang. Seandainya lahan tersebut didistribusikan, ada peluang tidak digarap dengan baik. Tentu masalah seperti ini menjadi pertimbangan pemerintah.

Pada sisi lain, jika yang didistribusikan adalah hak guna usaha di sektor perkebunan, dikhawatirkan berdampak terhadap produktivitas nasional. Hal ini akan ikut mempengaruhi kinerja perekonomian secara umum.

"Masih banyak lagi tantangan-tantangan lainnya, seperti masalah teknologi," katanya dalam dikusi di Megawati Institute di Jakarta, Rabu (27/9).

Kendati demikian, dia meyakini reforma agraria tetap dapat dilakukan dengan sejumlah modifikasi. Misalnya melalui pengenaan pajak progresif terhadap pengelolaan lahan yang sudah ada. Untuk itu, BPN sedang menyiapkan koordinat digital agar posisi lokasinya akurat.

Pada saat bersamaan, pemerintah akan mendorong koperasi menjadi korporasi. Untuk kepentingan tersebut, pemerintah akan membantu masyarakat dalam hal akses keuangan, teknologi, pasar, serta pemasaran.

"Dari simulasi alokasi lahan 9 juta hektare, jika diinjeksi kepada masyarakat, akan berdampak terhadap penurunan indeks gini tanah dari 0,59 menjadi 0,35," tegasnya.

Ekonom Megawati Institute Faisal Rahman mengakui pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan membangun aset produktif milik orang miskin. Selain akses keuangan dan teknologi, penting juga memberikan edukasi, fasilitas irigasi untuk pertanian, serta subsidi barang input.

Karena itulah, dia menyatakan sepakat dengan kebijakan reforma agraria yang diusung pemerintah. Dia menambahkan, kebijakan tersebut akan mampu mengikis ketimpangan. "Tapi tidak hanya redistribusi aset, tapi juga redistribusi akses. Ini penting sekaligus untuk dilakukan oleh pemerintah," kata Faisal.

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengatakan kebijakan satu peta dalam hal cross checking tentu memerlukan banyak aspek teknologi. Di mana, banyak lembaga multilateral tertarik untuk membantu.

"Saran saya, apabila hal ini msh bisa ditangani oleh negara, maka baiknya negara saja yang menangani hal ini untuk mempertahankan kemandirian dan keamanan informasi negara," kata Arif.