Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Masih ada 34 pejabat ESDM belum lapor kekayaan

Masih ada 34 pejabat ESDM belum lapor kekayaan Sudirman Said. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan semua pejabatnya untuk melakukan pelaporan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Menurut Menteri (ESDM), Sudirman Said, saat ini sudah 96 persen pejabat di kementeriannya yang melaporkan harta kekayaannya.

"96 persen hari ini telah mengerahkan LHKPN untuk pegawai kami. Ini boleh dicek menjadi kementerian paling tinggi," ujar Sudirman dalam acara media gathering di Kantor Pusat Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (20/6).

Orang lain juga bertanya?

Menurutnya ada 933 pejabat dari Eselon I, II dan Eselon III serta pengelola keuangan. Jadi 899 pejabat atau 96 persen para pejabat telah menyerahkan LHKPN. Sudirman juga menargetkan dalam beberapa hari ini sekitar 34 orang sudah dapat menyelesaikan LHKPN.

"Kita targetkan beberapa hari mendatang sudah bisa selesai semua. Satu atau dua hari lah. Saat ini tinggal sekitar 34 orang yang belum," imbuhnya.

Tak hanya itu, untuk mengurangi korupsi di Kementeriannya, Sudirman melakukan sistem pengendalian gratifikasi. Lalu ada pengaktifan sistem pengaduan. Lalu ada pengelolaan anggaran terpadu.

"Kita akan melakukan sistem pengendalian gratifikasi, kemudian ada pengaktifan sistem pengaduan. Dan kerja PNS nantinya akan diawasi secara khusus ada inspektur tambang dan penyidik PNS," tutupnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jelang Dilantik, 1.437 Caleg Masih Belum Buat LHKPN ke KPK
Jelang Dilantik, 1.437 Caleg Masih Belum Buat LHKPN ke KPK

Dari 19.025 caleg terpilih, baru 18.706 yang telah dinyatakan laporan LHKPN-nya dinyatakan telah lengkap.

Baca Selengkapnya
Usut Kasus Korupsi di Kementerian ESDM, Polisi Periksa 16 Saksi
Usut Kasus Korupsi di Kementerian ESDM, Polisi Periksa 16 Saksi

Polisi tidak menampik apabila dari saksi yang diperiksa, ada kemungkinan yang akan ditetapkan tersangka.

Baca Selengkapnya
Belum Setor LHKPN, 53 Anggota DRPD Bali Terpilih Terancam Tak Dilantik
Belum Setor LHKPN, 53 Anggota DRPD Bali Terpilih Terancam Tak Dilantik

Dia mengingatkan batas akhir penyerahan laporan LHKPN bagi calon anggota DPRD terpilih pada minggu kedua.

Baca Selengkapnya
Delapan Caleg Terpilih di Jabar Belum juga Serahkan LHKPN ke KPK
Delapan Caleg Terpilih di Jabar Belum juga Serahkan LHKPN ke KPK

Berdasarkan data KPK dari total 120 caleg DPRD Provinsi Jabar terpilih baru 112 orang yang menyerahkan laporan LHKPN.

Baca Selengkapnya
Respons Bos Freeport Usai Disentil Bahlil karena Lamban Urus Izin Tambang
Respons Bos Freeport Usai Disentil Bahlil karena Lamban Urus Izin Tambang

Beberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.

Baca Selengkapnya
Kejagung Belum Periksa lagi Saksi Kasus Korupsi Timah, Ini Alasannya
Kejagung Belum Periksa lagi Saksi Kasus Korupsi Timah, Ini Alasannya

Kasus korupsi tata niaga timah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp300 triliun.

Baca Selengkapnya
14.072 Penyelenggara Negara Belum Melaporkan Harta Kekayaan ke KPK
14.072 Penyelenggara Negara Belum Melaporkan Harta Kekayaan ke KPK

Rinciannya, dari 14.072 penyelenggara negara tercatat bidang Eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL.

Baca Selengkapnya
KPK Ancam 6.969 Caleg Terpilih Belum Laporan LHKPN Tidak Bakal Dilantik KPU
KPK Ancam 6.969 Caleg Terpilih Belum Laporan LHKPN Tidak Bakal Dilantik KPU

Baru 13.493 caleg terpilih yang telah melaporkan LHKPN-nya dari total 20.462.

Baca Selengkapnya