Follow
Masih ada 34 pejabat ESDM belum lapor kekayaan
Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan semua pejabatnya untuk melakukan pelaporan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Menurut Menteri (ESDM), Sudirman Said, saat ini sudah 96 persen pejabat di kementeriannya yang melaporkan harta kekayaannya.
"96 persen hari ini telah mengerahkan LHKPN untuk pegawai kami. Ini boleh dicek menjadi kementerian paling tinggi," ujar Sudirman dalam acara media gathering di Kantor Pusat Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (20/6).
-
Bagaimana Menkumham ingin jajarannya menargetkan tahun depan? Dalam menyusun target ke depan, Yasonna mengingatkan agar menetapkan target tinggi dan maksimal. 'Jangan malah membuat target medioker, sehingga ketika target sudah tercapai, kita merasa puas,' tegasnya.
-
Kapan proyek ini akan berlangsung? Proyek tersebut bertujuan untuk menyempurnakan dan memperkuat sistem dan kebijakan K3 di Indonesia dalam bentuk technical assistance atau bantuan teknis dari pihak KOSHA, dan akan berlangsung selama 3 tahun, yakni dari tahun 2024 sampai tahun 2026.
-
Kapan Pertamina targetkan penyelesaian penyimpanan karbon? ‘Jika semua berjalan lancar, 2030 selesai, dan penyimpanan dapat digunakan,’ kata Oki.
-
Kapan target kinerja Pemprov Kaltim tercapai? Dengan demikian, Pemprov Kaltim berhasil mencatat hasil yang gemilang dalam mencapai target RPJMD selama lima tahun terakhir.
-
Bagaimana cara BKPM mencapai target Indonesia Emas? Untuk mencapai pertumbuhan itu, maka hilirisasi sebagai dongkrak yang efektif. Bahlil juga menuturkan, pemerintah sudah membuat desain besar di berbagai sektor untuk hilirisasi. Di antaranya, minyak dan gas, mineral dan batubara, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pertanian.'Kita menciptakan nilai tambah di sini, supaya menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau lapangan pekerjaan tercipta, hilirisasi terbangun, pendapatan negara naik, upah naik, gaji pegawai negeri juga naik,' imbuhnya.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
Menurutnya ada 933 pejabat dari Eselon I, II dan Eselon III serta pengelola keuangan. Jadi 899 pejabat atau 96 persen para pejabat telah menyerahkan LHKPN. Sudirman juga menargetkan dalam beberapa hari ini sekitar 34 orang sudah dapat menyelesaikan LHKPN.
"Kita targetkan beberapa hari mendatang sudah bisa selesai semua. Satu atau dua hari lah. Saat ini tinggal sekitar 34 orang yang belum," imbuhnya.
Tak hanya itu, untuk mengurangi korupsi di Kementeriannya, Sudirman melakukan sistem pengendalian gratifikasi. Lalu ada pengaktifan sistem pengaduan. Lalu ada pengelolaan anggaran terpadu.
"Kita akan melakukan sistem pengendalian gratifikasi, kemudian ada pengaktifan sistem pengaduan. Dan kerja PNS nantinya akan diawasi secara khusus ada inspektur tambang dan penyidik PNS," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dari 19.025 caleg terpilih, baru 18.706 yang telah dinyatakan laporan LHKPN-nya dinyatakan telah lengkap.
Baca Selengkapnya
Polisi tidak menampik apabila dari saksi yang diperiksa, ada kemungkinan yang akan ditetapkan tersangka.
Baca Selengkapnya
Dia mengingatkan batas akhir penyerahan laporan LHKPN bagi calon anggota DPRD terpilih pada minggu kedua.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan data KPK dari total 120 caleg DPRD Provinsi Jabar terpilih baru 112 orang yang menyerahkan laporan LHKPN.
Baca Selengkapnya
Beberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.
Baca Selengkapnya
Kasus korupsi tata niaga timah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp300 triliun.
Baca Selengkapnya
Rinciannya, dari 14.072 penyelenggara negara tercatat bidang Eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL.
Baca Selengkapnya
KPK melaporkan dari 124 pejabat di Kabinet Merah Putih, 72 orang telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Baca Selengkapnya