Follow
Masih ada 5.806 izin tambang yang belum jelas
Merdeka.com - Data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah memiliki status Clean and Clear (CNC) mencapai 4.834 izin. Sedangkan izin yang belum CNC masih sebanyak 5.806 izin.
Sekretaris Ditjen Minerba Kementerian ESDM Harya Adityawarman mengatakan, pihaknya merasa perlu melakukan rekonsiliasi IUP tahap 2 untuk menyikapi banyaknya IUP yang belum CNC saat ini.
"Untuk izin eksplorasi mineral yang sudah CNC mencapai 1.163 izin dan yang sudah produksi sebanyak 1.754 izin. Sedangkan yang belum CNC, izin eksplorasi mencapai 1.732 izin dan yang sudah produksi sebanyak 2.186 izin, kata Harya di Kantor Ditjen Minerba, Jakarta Selasa (16/10).
-
Apa yang diyakinkan oleh Menkominfo terkait Revisi UU ITE jilid II? Menkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat. Menkominfo Budi Arie Setiadi menegaskan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.
-
Kenapa NU mendukung izin tambang? Kebijakan ini merupakan langkah berani yang menjadi terobosan penting untuk memperluas pemanfaatan sumber daya-sumber daya alam yang dikuasai negara untuk kemaslahatan rakyat secara lebih langsung,' kata Ketua Umum PBNU tersebut dikutip Senin (3/6).
-
Bagaimana cara Menkominfo memastikan revisi UU ITE jilid II tak semena-mena? Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (ProJo) itu menyampaikan pemerintah akan membuat ruang diskusi untuk membahas pasal-pasal dalam revisi UU ITE yang dianggap bermasalah. Dia memastikan tak akan semena-mena dalam menerapkan revisi UU ITE jilid II ini.
-
Apa rencana BSI terkait UUS BTN? Corporate Secretary PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Gunawan A. Hartoyo mengungkapkan bahwa perseroan masih terus mengkaji dan belum mengambil keputusan apapun terkait rencana aksi korporasi yang melibatkan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN.
-
Siapa yang menolak IUP batubara? Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta Muhammadiyah untuk menolak jatah IUP pertambangan batubara dari pemerintah.
-
Kenapa pembebasan lahan IKN dipercepat? 'Regulasi itu menjadi payung hukum sehingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat dilakukan percepatan, agar pengerjaan pembangunan berjalan seiring proses pembebasan lahan bergulir,' kata Alimuddin di Penajam, Sabtu.
Terkait izin ekplorasi batubara, yang sudah CNC mencapai 1.128 izin dan yang sudah produksi sebanyak 789 izin. Untuk izin eksplorasi yang belum CNC mencapai 1.353 izin dan yang sudah produksi sebanyak 535 izin.
"Sehingga jika ditotal semuanya, izin yang sudah CNC dan yang belum CNC mencapai 10.640 izin. Dari total tersebut IUP yang telah memiliki status CNC mencapai 4.834 izin. Namun, izin tersebut masih kalah ketimbang izin yang belum CNC sebanyak 5.806 izin," katanya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Satgas dapat memutuskan pencabutan izin usaha tambang dengan rekomendasi yang telah disepakati.
Baca Selengkapnya
Horas menambahkan aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP.
Baca Selengkapnya
Hal yang menjadi sorotan utama OIKN adalah durasi perizinan pertambangan yang tidak bisa dihentikan begitu saja.
Baca Selengkapnya
Beberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.
Baca Selengkapnya
Menteri Bahlil cabut 2.051 Izin Usaha Tambang (IUP) dan bongkar trik nakal pengusaha tambang.
Baca Selengkapnya
Penghapusan Pertalite bukan hanya putusan satu instansi saja. Banyak hal juga yang perlu dipertimbangkan.
Baca Selengkapnya
Organisasinya tidak akan tergesa-gesa terkait konsesi tambang yang ditawarkan pemerintah
Baca Selengkapnya
Kasus tambang emas ilegal di Banyumas begitu menggemparkan publik setelah ada delapan pekerja yang terjebak di sana.
Baca Selengkapnya
Pemerintah juga butuh investasi untuk bisa mengalihkan subsidi APBN yang selama ini dijatuhkan kepada produk gasoline kepada campuran etanol dan gasoline.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Indonesia melalui holding BUMN pertambangan MIND ID resmi mengakuisisi 14 persen saham PT Vale Indonesia.
Baca Selengkapnya
Upaya pemangkasan proses penerbitan izin tersebut akan segera direalisasikan.
Baca Selengkapnya
Ini syarat izin tambang Vale Indonesia diterbitkan Kementerian Investasi.
Baca Selengkapnya