Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Masih ada kendala, penyaluran tertutup subsidi elpiji terancam molor

Masih ada kendala, penyaluran tertutup subsidi elpiji terancam molor elpiji 3 kg. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pemerintah mengaku masih kesulitan dalam merumuskan sistem distribusi elpiji (LPG) 3 kilogram (Kg) bersubsidi. Sejauh ini, pilihan utama pemerintah adalah pembelian menggunakan kartu.

Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), IGN Wiratmaja Puja mengatakan, belum ditemuinya formula yang pas membuat rencana implementasi molor hingga April. Saat ini pihaknya masih terus merumuskan formula paling efektif dengan Kementerian Sosial.

"Kalau tidak Maret-April. Ternyata penyiapannya tidak bisa cepat," ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (18/1).

Orang lain juga bertanya?

Terkait jumlah masyarakat miskin penerima masih tetap di kisaran 26 juta orang. Nantinya, subsidi akan diberikan tiap awal bulan. "Dengan Kemensos rencananya pakai kartu. Jadi subsidi diserahkan tiap awal bulan," tuturnya.

Sebelumnya, Pertamina mengungkapkan, rencananya, Maret mendatang akan mulai dilakukan pembelian elpiji 3 Kg menggunakan kartu. Namun, implementasi rencana ini masih menunggu restu dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro, mengatakan nantinya kartu akan diberikan kepada 26 juta rakyat miskin dan 1,3 juta usaha kecil dan mikro (UKM). Selain itu, kartu juga akan diberikan pada nelayan dan petani.

"Data siapa yang berhak menerima subsidi mengacu dari TNP2K," ujarnya saat ditemui di Hotel Four Season, Jakarta, Selasa (17/1).

Penggunaan kartu, lanjutnya, merupakan salah satu opsi. Sebab, pihaknya menyadari seluruh wilayah Indonesia belum tersentuh oleh infrastruktur teknologi informasi.

"Jika menggunakan EDC (electronic data capture) belum tentu jaringannya sampai di pelosok. Selain itu bisa juga terjadi gangguan sinyal. Maka konsep kartu ini masih dikaji ESDM," tuturnya.

Jik konsep kartu ini dipilih pemerintah, maka Pertamina nanti akan menggandeng bank BUMN dalam implementasinya. "Kartu ini bisa kartu baru atau menggunakan kartu yang sudah ada misal Kartu Indonesia Pintar/Sehat," jelasnya.

Penggunaan kartu dalam pembelian elpiji 3 Kg, tambahnya, tak lantas menutup masyarakat mampu untuk membeli tabung mungil ini. Masyarakat mampu tetap dapat dimungkinkan membeli dengan menggunakan harga keekonomian.

"Jadi subsidi elpiji nantinya lebih tepat sasaran," tutupnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kementerian ESDM Ternyata Masih Cari Mekanisme yang Pas untuk Pembatasan Konsumsi BBM Subsidi
Kementerian ESDM Ternyata Masih Cari Mekanisme yang Pas untuk Pembatasan Konsumsi BBM Subsidi

Pendalaman mekanisme pembatasan tersebut dilakukan supaya pada saat proses penyaluran BBM bersubsidi benar-benar terdistribusi kepada masyarakat yang berhak.

Baca Selengkapnya
Jadi Menteri ESDM, Bahlil Beri Perintah Selesaikan Aturan Pembatasan Konsumsi Pertalite dan Solar dalam Tiga Pekan
Jadi Menteri ESDM, Bahlil Beri Perintah Selesaikan Aturan Pembatasan Konsumsi Pertalite dan Solar dalam Tiga Pekan

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk menyelesaikan kebijakan tersebut.

Baca Selengkapnya
Lagi, Pemerintah Bagi-Bagi Rice Cooker di Tahun 2024 Ini Sasarannya
Lagi, Pemerintah Bagi-Bagi Rice Cooker di Tahun 2024 Ini Sasarannya

Alasannya program ini bisa mengurangi impor gas elpiji (LPG).

Baca Selengkapnya
Aduh, Gas Elpiji 3 Kg Banyak Ditimbun Hingga Harga Jual Melebihi HET
Aduh, Gas Elpiji 3 Kg Banyak Ditimbun Hingga Harga Jual Melebihi HET

Penyaluran elpiji 3 kg bersubsidi masih belum tepat sasaran. Salah satunya diakibatkan berbagai macam penyimpangan saat distribusi.

Baca Selengkapnya
Permintaan Kendaraan Listrik Masih Rendah, Jokowi Panggil Pejabat Kementerian ESDM ke Istana
Permintaan Kendaraan Listrik Masih Rendah, Jokowi Panggil Pejabat Kementerian ESDM ke Istana

Realisasi program insentif kendaraan listrik, baik mobil listrik maupun motor listrik belum maksimal.

Baca Selengkapnya
Gas Elpiji 3 Kg Langka, Menteri ESDM: Berarti Bocor Kemana-mana
Gas Elpiji 3 Kg Langka, Menteri ESDM: Berarti Bocor Kemana-mana

Pemerintah semakin berat dalam menyalurkan bantuan dana untuk LPG 3 Kg bersubsidi.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap, Pemerintah Sedang Godok Skema Penyaluran Subsidi BBM, BLT, hingga Listrik
Siap-Siap, Pemerintah Sedang Godok Skema Penyaluran Subsidi BBM, BLT, hingga Listrik

Satgas akan mulai rapat perdana pada Senin (4/11) untuk menentukan formulasi skema subsidi.

Baca Selengkapnya
Menteri Bahlil Sebut Tidak Ada Pembatasan BBM Subsidi pada 1 Oktober, Ini Alasannya
Menteri Bahlil Sebut Tidak Ada Pembatasan BBM Subsidi pada 1 Oktober, Ini Alasannya

Kementerian ESDM saat ini masih terus mengevaluasi rencana kebijakan pembatasan BBM subsidi.

Baca Selengkapnya
Menperin Tak Hadir di Rapat, Kelanjutan Program Harga Gas Bumi Murah Masih Tanda Tanya
Menperin Tak Hadir di Rapat, Kelanjutan Program Harga Gas Bumi Murah Masih Tanda Tanya

Kepastian program HGBT ke depannya memang harus mencapai quorum antara dirinya bersama Menteri Keuangan dan Menperin.

Baca Selengkapnya
Prabowo Ingin Ubah Subsidi Pertalite Jadi BLT, ESDM: Bukan Wacana Baru
Prabowo Ingin Ubah Subsidi Pertalite Jadi BLT, ESDM: Bukan Wacana Baru

Pemerintah di dalam nota keuangan di tahun-tahun sebelumnya juga telah mewacanakan agar penyaluran BBM bersubsidi langsung ke konsumen.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Pastikan Belum Ada Rapat Bahas Pembatasan BBM Subsidi
Sri Mulyani Pastikan Belum Ada Rapat Bahas Pembatasan BBM Subsidi

Sri Mulyani menerangkan, alasan pembatasan BBM subsidi untuk efisiensi APBN 2025.

Baca Selengkapnya
Prabowo Ingin Ubah Mekanisme Subsidi BBM Pertalite Jadi BLT, Kementerian ESDM Jawab Begini
Prabowo Ingin Ubah Mekanisme Subsidi BBM Pertalite Jadi BLT, Kementerian ESDM Jawab Begini

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, penyaluran BBM subsidi maupun khusus penugasan (JBKP).

Baca Selengkapnya