Masih Ada Sejumlah PNS Tak Mau Pindah ke Ibu Kota Baru

Merdeka.com - Ketua Bakohumas dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Kemenkominfo, Usman Kansong menekankan pentingnya komunikasi internal kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan. Usman bahwa ada sejumlah penolakan dari ASN terkait pemindahan ke Nusantara.

"Memang ASN sudah menandatangani perjanjian untuk ditempatkan di mana saja, tapi keengganan ini tidak bisa dianggap enteng karena berpotensi kehilangan aset ASN kita," ujarnya di Jakarta, Jumat (25/2).

Oleh karena itu, pemerintah menggunakan strategi komunikasi dengan internal public relations melalui penerapan beberapa langkah. Pertama, ASN perlu mendapatkan informasi yang memadai, benar, dan detail.

"Ini membutuhkan keterbukaan karena saya percaya informasi yang memadai akan menuntun kita mengambil keputusan yang tepat," katanya.

Kemudian, harus ada inspirasi terutama dari pejabat level di atas bahwa dengan pindah akan ada banyak peluang baru yang bisa dimanfaatkan, baik untuk kemajuan diri sendiri, organisasi, kementerian/lembaga, dan bangsa. Selain itu ASN harus senantiasa dilibatkan dalam proses pemindahan IKN agar tidak hanya mendengar isu saja.

"Narasi utama yang perlu secara konsisten ditegaskan adalah pemindahan IKN menjadi landasan kemajuan bangsa untuk menggeser orientasi pusat pertumbuhan menuju Indonesia sentris," tutur dia.

Kajian Disampaikan Secara Berkala

Dia menyarankan seluruh kajian terkait pemindahan IKN disampaikan secara berkala kepada ASN menggunakan konten kreatif seperti infografis, virtual tour, diorama desain kota IKN, hingga story stelling. Hal tersebut bertujuan agar kesan yang diterima ASN bukan keterpaksaan, melainkan persuasi agar menimbulkan partisipasi.

Adapun Kementerian PAN-RB telah menyusun skema pemindahan ASN pusat ke IKN dengan dua skema pemindahan sebanyak 118.000 hingga 180.000 ASN, yang akan pindah bergantung pada skema mana diterapkan.

"Ini perlu dikomunikasikan dengan baik untuk mengurangi kesimpangsiuran isu, sekaligus melibatkan para ASN untuk mengantisipasi perubahan yang akan dihadapi," kata Usman.