Masih Amankah Posisi Utang Pemerintah Saat ini yang Capai Rp4.570 Triliun?
Merdeka.com - Kementerian Keuangan memastikan posisi utang pemerintah Indonesia saat ini masih terbilang aman. Di mana posisi utang RI pada semester I-2019 tercatat sudah mencapai Rp4.570 triliun.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Luky Alfirman, mengatakan posisi utang saat ini masih jauh di bawah batas aman. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, maksimum utang pemerintah yakni 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara posisi saat ini masih berada di bawah 30 persen dari PDB
"Kalau ukuran amannya kan bukan minimal tapi PDB. Saat ini angkanya di kisaran 29,7 persen (dari PDB) itu masih aman. Pendanaan keuangan negara itu kan 60 persen," jelasnya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/8).
-
Apa total utang Amerika Serikat? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Dimana negara dengan utang terbesar? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Bagaimana utang negara dihitung? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Bagaimana cadangan devisa Indonesia mendukung perekonomian? 'Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,' ucap Erwin.
-
Siapa yang memiliki utang terbesar? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Kapan PMI Manufaktur Indonesia berada di level tertinggi? Data Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh S&P Global untuk bulan Maret 2024 menunjukkan bahwa PMI Manufaktur Indonesia berada di level 54,2.
Luky menekankan, besaran posisi utang saat ini bukan menjadi persoalan. Akan tetapi bagaimana pemerintah dapat menjaga posisi utang ke depan di bawah batas maksimum tersebut.
"Kalau 4.000 triliun dibandingkan dengan Sri Lanka besar sekali dibandingkan dengan Amerika oh kecil sekali. Makanya kita dibandingkan lewat PDB. Batas PDB. Jadi jauh aman sekali," pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat posisi total utang pemerintah pusat hingga akhir Juni atau semester I-2019 sebesar Rp4.570 triliun. Utang tersebut berasal dari pinjaman sebesar Rp785 triliun dan penerbitan surat utang negara sebesar Rp3.784 triliun.
Posisi utang pemerintah sebesar Rp4.570 triliun tersebut turun dari posisi Mei 2019 yang mencapai Rp4.571 triliun. Rasio utang juga menunjukkan penurunan sebanyak 0,22 dari 29,72 persen pada akhir Mei 2019 menjadi 29,50 persen pada akhir Juni 2019.
Angka tersebut membuktikan bahwa utang pemerintah telah dikelola dengan aman. Di mana hal tersebut ditunjukkan dengan realisasi rasio defisit per PDB sebesar 0,84 persen yang masih jauh berada di bawah batas aman 3 persen. Serta, realisasi rasio posisi utang sebesar 29,72 persen yang berada di bawah batas aman 60 persen.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jika dibandingkan dengan posisi akhir bulan Mei 2023, mengalami kenaikan Rp17,68 triliun.
Baca SelengkapnyaMayoritas utang pemerintah per Juni 2024 didominasi oleh SBN sebesar 87,85 persen, sedangkan sisanya adalah pinjaman sebesar 12,15 persen.
Baca SelengkapnyaUtang Indonesia saat ini justru mengalami perbaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Baca SelengkapnyaIni penjelasan Kementerian Keuangan mengenai utang baru Rp600 triliun.
Baca SelengkapnyaPosisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 mencapai USD145,1 miliar atau Rp2.275 triliun
Baca SelengkapnyaRealisasi tersebut setara dengan 33,1 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca Selengkapnya"Utang itu tidak berarti kita kemudian ugal-ugalan, oleh karena itu kita harus hati-hati sekali," kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca SelengkapnyaPerkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada SBN.
Baca SelengkapnyaMenurut Luhut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal.
Baca SelengkapnyaDalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
Baca Selengkapnya