Masih Banyak Masalah, Pemerintah Diminta Tak Tergesa Produksi Minyak Makan Merah

merdeka.com Sekitar 2 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan WALHI Nasional, Uli Artha Siagian mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa memproduksi minyak makan merah untuk konsumsi masif. Sebab menurutnya, masih banyak permasalahan tentang persawitan yang perlu dibenahi.

"Yang harus dipastikan oleh pemerintah adalah tata kelola sawit di hulu sudah beres," ujar Uli kepada merdeka.com, Minggu (9/10).

Persoalan sawit yang kerap tak tuntas mencakup penerbitan izin, pengawasan dan konflik-konflik yang diakibatkannya. Tidak hanya sisi hulu, Uli menekankan agar masalah hilirisasi juga perlu menjadi perhatian pemerintah jika ingin memproduksi masal minyak makan merah.

Orang lain juga bertanya?

"Jangan sampai mengakibatkan konflik lanjutan dan ketidakadilan," tegasnya.

Sebelumnya Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyebut harga jual Minyak Makan Merah akan lebih murah dibanding minyak goreng curah atau kemasan sederhana. Minyak makan merah kemungkinan dijual Rp 9.000 per liter.

Angka ini bisa dicapai karena proses produksi yang lebih singkat serta biaya produksi yang lebih murah. Kemudian, kapasitas produksi yang bisa dilakukan jauh lebih sedikit ketimbang minyak goreng pada umumnya.

"Pasti di bawah (harga) minyak goreng, di bawah Rp 14.000 per liter, harus di bawah, bisa Rp 9.000 (per liter). Murah lah ini solusi bagi masyarakat, solusi bagi petani, solusi bagi konsumen," ungkapnya dalam konferensi pers di Kementerian Koperasi dan UKM, Jumat (26/8).

Dia menjabarkan, harga bisa lebih murah karena distribusi yang juga lebih singkat karena pabriknya berada di setiap 1.000 hektar lahan kelapa sawit. Serta kapasitas produksi yang lebih kecil.

Jika minyak goreng biasa, diproduksi di pabrik besar dan berpusat di Pulau Jawa. Kemudian, baru diedarkan lagi ke daerah-daerah, langkah ini menjadi salah satu yang menentukan harga jual minyak goreng.

"Ini (minyak makan merah) kan terintegrasi, setiap 1.000 hektare ada 1 pabrik, dan bisa diedarkan tadi ke 2 kecamatan (sekitar pabrik). Jadi biaya logistik lebih murah, bisa optimis lebih murah," terang dia.

(mdk/azz)