Masih banyak pengembang nakal, sanksi pemerintah dinilai belum tegas

Merdeka.com - Pengamat properti, Ali Tranghanda meminta pemerintah untuk tidak segan-segan menindak tegas pengembang rumah subsidi nakal. Dia bahkan meminta pemerintah untuk tak ragu memasukkan daftar hitam (black list) pengembang yang tidak bekerja secara memuaskan.

Hal ini menurut dia jelas akan menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menggalakan program rumah satu juta rumah murah untuk masyarakat dengan pendapatan rendah.

"Iya sudah kita usulkan. Masalah kualitas ini kan dari dulu. Ketika konsumen mengadu bisa ngga kementerian memfasilitasi pengaduan masyarakat, klarifikasi, kalau nakal blacklist," ungkapnya kepada merdeka.com, di Jakarta, Senin (21/8).

Ali menilai selama ini sanksi pemerintah belum tegas. Karena itu dia mengharapkan pemerintah untuk dapat pula menguatkan fungsi pengawasan terhadap pengembang yang menggarap program rumah bersubsidi.

"Dan ini sanksinya belum tegas di daerah. Nanti bilang akan dikenakan sanksi. Sanksinya apa? Selama ini belum ada pengembang yang kena sanksi karena sanksinya belum jelas," pungkasnya.

Secara pidana, konsumen memang dapat melaporkan developer dengan tuduhan melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Konsumen).

Pasal ini berbunyi, "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut."

Maka dari itu, pengembang yang tidak membangun unit rumah sesuai ketentuan dan spesifikasi bangunan yang terdapat dalam brosur bisa digugat atas dasar wanprestasi.

Pelaku usaha (dalam hal ini developer) yang melanggar ketentuan tersebut terancam sanksi pidana paling lama 5 tahun atau denda maksimal Rp 2 miliar. Ancaman sanksi ini termuat dalam Pasal 62 UU Konsumen.

Ancaman pidana lain bagi pengembang yang membangun perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi dan persyaratan yang diperjanjikan juga diatur dalam Pasal 134 jo Pasal 151 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU Perumahan), yakni denda maksimal Rp 5 miliar.

Selain sanksi berupa denda, developer juga dapat dijatuhi sanksi administratif sebagaimana terdapat dalam Pasal 150 UU Perumahan. Sanksinya mulai dari peringatan tertulis, pencabutan izin usaha, hingga penutupan lokasi.