Follow
Masih Banyak PNS Punya Rapor Merah Indeks BerAKHLAK
Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaporkan, para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS masih punya rapor merah pada core values AKHLAK (Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni mengatakan, dari hasil survei indeks BerAKHLAK yang dilakukan pada PNS, indikator adaptif mencatat rapor merah di seluruh instansi pemerintah.
"Rapor kita yang merata merahnya adalah bicara tentang adaptif. ASN dituntut untuk fleksibel, agile oleh bapak Presiden. Tapi sayangnya core value adaptif kita raportnya merah berjamaah, hampir di semua pemerintah instansi pusat maupun daerah," ujarnya dalam Closing Ceremony ASN Culture Fest 2022 di The Westin Jakarta, Rabu (25/1).
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Siapa yang meminta kinerja ASN Pasuruan berorientasi pelayanan publik? ‘’Maka saya pesan mengenai kinerja kita ke depan yang harus berorientasi pelayanan publik. Pahami dan utamakan kepuasan masyarakat. Bukan kepuasan diri sendiri. Melayani dengan sikap hormat, sopan, cepat, dan ikhlas’’ pesannya.
-
Mengapa ASN harus setia pada Pancasila? Pegawai aparatur sipil negara wajib: a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
-
Siapa saja yang termasuk ASN? Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
-
Bagaimana Kemenkumham menjalankan pengadaan ASN? Andap menjelaskan penetapan kebutuhan ASN Kemenkumham harus objektif sesuai dengan kondisi nyata dan kebutuhan SDM dalam menjalankan pelayanan.
-
Bagaimana Gus Ipul mendorong kinerja ASN Pasuruan? ‘’Maka saya pesan mengenai kinerja kita ke depan yang harus berorientasi pelayanan publik. Pahami dan utamakan kepuasan masyarakat. Bukan kepuasan diri sendiri. Melayani dengan sikap hormat, sopan, cepat, dan ikhlas’’ pesannya.
Menurut catatannya, nilai rata-rata indikator Adaptif pada PNS di seluruh instansi sebesar 38,9 persen. Untuk Kementerian nilainya 44,6 persen, sedangkan Lembaga 41,9 persen. Sementara Pemerintah Provinsi (Pemprov) 40,0 persen, Pemerintah Kota (Pemkot) 39,2 persen, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 38,0 persen.
Selain itu, Presiden Jokowi telah menugaskan Kementerian PANRB untuk melakukan reformasi birokrasi (RB) untuk membangun budaya kerja di tingkat pemerintahan secara menyeluruh. Ada tiga tolak ukur keberhasilan yang dipakai. Ukuran pertama dari kesuksesan reformasi birokrasi, dilihat dari kinerja organisasinya.
"Ukuran kedua biasanya terkait dengan ASN selaku internal customer-nya sendiri. Dalam hal ini, disebut sebagai employer engagement. Jadi seberapa ASN kita memiliki keterikatan dengan instansi pemerintah, dan keterikatan itu berpengaruh positif kepada kinerja," jelasnya.
Ketiga, Alex Denni menyinggung soal employer branding. Dalam artian, seberapa reputasi pemerintah itu positif di mata target talenta (CPNS) yang ingin direkrut.
"Jadi seberapa mereka ingin ikut bergabung menjadi bagian dari ASN. Tiga itu lah jadi ukuran utama keberhasilan transformasi SDM Aparatur, yang pada akhirnya akan berdampak kepada kemaslahatan rakyat Indonesia secara utuh," tandasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
MenkMenkopolhukam Moch Mahfud Md mengakui masih buruknya kualitas aparat penegak hukum (APH) di Indonesia yang turut memengaruhi penegakan hukum di tanah air.
Baca Selengkapnya
Menteri PANRB Azwar Anas membeberkan masalah yang dihadapi PNS.
Baca Selengkapnya
Audiensi tersebut membahas mengenai survei pemetaan dan pengukuran budaya kerja ASN.
Baca Selengkapnya
Tomsi menjelaskan, untuk mendapatkan suatu jabatan terbaik harus dibarengi dengan kerja keras dan dedikasi tinggi sebagai abdi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Ida Fauziyah mengungkapkan berbagai upaya telah dilakukan Kemnaker untuk membentuk sikap kerja pegawai yang professional dan berintegritas.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan partai politik boleh banyak, tapi yang tetap menjalankan pemerintahan adalah Korpri.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Dalam aturan yang telah diterbitkan, terdapat beberapa pokok pengaturan, yaitu dalam hal pelamar melebihi jumlah formasi, kelulusan ditentukan berdasarkan perin
Baca Selengkapnya
Sejak tahun 2022, Kemenda telah mengimplementasikan internalisasi budaya Ber-AKHLAK, yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Juli 2021.
Baca Selengkapnya
Sekjen Kemenkumham Komjen Pol. Andap Budhi Revianto menerima Gelar Honoris Caus dari Universitas Negeri Surabaya
Baca Selengkapnya
PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Wahyu mengklaim bakal menyelesaikan masalah polisi korupsi.
Baca Selengkapnya