Masih Dipengaruhi Pandemi, Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Dinilai Tak Tepat

Merdeka.com - Ekonom sekaligus Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah, menilai keputusan pemerintah untuk menaikkan iuran program jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan bagi kelas III mulai hari ini, Jumat (1/1) tidak tepat. Sebab, di masa kedaruratan kesehatan akibat Covid-19 ini pendapatan masyarakat tengah mengalami tekanan hebat, terutama bagi masyarakat kelas bawah.

"Kenaikan ini memang dibutuhkan untuk menutup defisit yang dialami BPJS kesehatan. Tapi saat ini saya kira tidak tepat karena di tengah pandemi yang berdampak sangat signifikan terhadap income masyarakat, khususnya Masyarakat kelompok bawah," tegas dia saat di hubungi Merdeka.com, Jumat (1/1).

Untuk itu, Piter meminta pemerintah lebih kreatif dalam mencari solusi untuk menutup defisit yang dialami BPJS Kesehatan. Mengingat masih banyak sejumlah kebijakan alternatif yang bisa di tempuh pemerintah untuk kembali menyehatkan defisit BPJS Kesehatan.

"Upaya-upaya lainnya yang bisa ditutup oleh pemerintah, seperti peningkatan kedisiplinan masyarakat membayar iuran hingga perbaikan efisiensi pelayanan kesehatan oleh rumah sakit," imbunya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan Kelas III di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Menurutnya, kenaikan iuran ini demi menjaga keberlanjutan operasional BPJS Kesehatan.

"Sesuai dengan apa yang sudah diterbitkan, dan tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan," jelas Airlangga dalam video conference usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Rabu (13/5).

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diterbitkan Presiden Jokowi pertengahan tahun lalu.

Rinciannya, iuran untuk kelas III di tahun 2020 tercatat sebesar Rp25.500 per orang per bulan dibayar oleh peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta BP. Sementara, untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya, iuran yang harus dibayar peserta naik menjadi Rp35.000.