Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Masih ingin keruk emas Papua, Freeport sepakati 15 aturan pemerintah

Masih ingin keruk emas Papua, Freeport sepakati 15 aturan pemerintah Freeport. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Chairman Freeport McMoran James Moffett terbang dari markas besarnya di Amerika Serikat, untuk menemui Presiden Joko Widodo. Pertemuan digelar di Istana Negara, Kamis (2/7).

Kedatangan bos Freeport kali ini untuk menunjukkan keseriusan mereka yang masih ingin bertahan di Indonesia dengan komitmen menyediakan investasi sebesar USD 18 miliar, di mana USD 2,5 miliar dialokasikan untuk pembangunan pabrik pengolahan alias smelter sesuai UU no 4 tahun 2009 tentang Minerba. Selain itu, Freeport juga berencana untuk membangun tambah emas bawah tanah terbesar sejagat.

Memuluskan langkahnya, Freeport disebut telah menyepakati 15 poin dari 17 poin permintaan pemerintah Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said menjelaskan, dari 17 poin itu dibagi dua antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua, masing-masing 6 dan 11 kesepakatan.

Orang lain juga bertanya?

Bagi pemerintah daerah Papua, kata Sudirman, semua telah disepakati. Sedangkan pemerintah pusat, masih tersisa dua dari enam kesepakatan yang belum deal. Dengan kata lain, dari keseluruhan baru 15 poin yang disepakati.

Sudirman menegaskan bahwa pemerintah sedang meyakinkan Freeport Indonesia. "Pemerintah Indoensia sedang menyiapkan langkah-langkah untuk meyakinkan investasi Freeport Indonesia," lata Sudirman di Jakarta, Kamis (2/7).

Walau tersisa dua, Sudirman tetap optimis bahwa perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu akan mengikuti permintaan pemerintah. Ini semua agar Freeport Indonesia tetap berinvestasi di Tanah Air. "Agar berjalan sesuai jadwal dengan tetap memperhatikan rambu-rambu hukum yang ada," ujarnya.

Sudirman menambahkan, dua yang belum disepakati dari permintaan pemerintah yakni peningkatan kontribusi penerimaan negara dan perubahan status Freeport menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Adapun 11 aspek yang sudah disepakati antara Freeport Indonesia dengan Pemda Papua, yakni:

1. Memindahkan pusat operasi PTFI ke Papua.

2. Memperbaiki Hubungan PTFI dengan Pemda Papua dan Kabupaten sekitar.

3. Meningkatkan peran serta Pemda (BUMD) dan pengusaha-pengusaha Papua dalam kegiatan sub-kontrak.

4. Mewajibkan PTFI untuk menggunakan jasa perbankan nasional (Bank Papua).

5. Memperbaiki pengaturan pertambangan rakyat.

6. Peningkatan dan pengalihan pengelolaan Bandara Moses Kilangin, Timika.

7. Meningkatkan kontribusi pembangunan infrastruktur wilayah sekitar.

8. Penataan Program CSR.

9. Memperbaiki pengelolaan dampak lingkungan hidup.

10. Menyusun rencana paska tambang.

11. Meningkatkan peran tenaga kerja asal Papua.

Sedangkan enam aspek dari pemerintah, antara lain.

1.Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (smelter)

2.Pengurangan luas lahan tambang, perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan (IUP).

3.Kenaikan royalti untuk penerimaan negara.

4.Divestasi.

5.Penggunaan barang

6.Jasa pertambangan dalam negeri.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Revisi Aturan, Buka Jalan Perpanjang Kontrak Freeport di Papua
Pemerintah Revisi Aturan, Buka Jalan Perpanjang Kontrak Freeport di Papua

Arifin menjelaskan, aturan perpanjangan kontrak pertambangan juga sebenarnya telah tertuang dalam Pasal 196 UU No. 3 Tahun 2020

Baca Selengkapnya
Menteri ESDM Bongkar Alasan Perpanjang Kontrak Freeport di Papua
Menteri ESDM Bongkar Alasan Perpanjang Kontrak Freeport di Papua

Pemerintah saat ini tengah melakukan harmonisasi aturan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021.

Baca Selengkapnya
Produksi Tambang Papua Habis di 2040, Pemerintah Percepat Perpanjangan Kontrak Freeport
Produksi Tambang Papua Habis di 2040, Pemerintah Percepat Perpanjangan Kontrak Freeport

Produksi mineral di Tambang Grasberg, Papua bakal menurun tanpa adanya eksplorasi.

Baca Selengkapnya
Respons Bos Freeport Usai Disentil Bahlil karena Lamban Urus Izin Tambang
Respons Bos Freeport Usai Disentil Bahlil karena Lamban Urus Izin Tambang

Beberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.

Baca Selengkapnya
Freeport Mau Gugat RI Soal Bea Keluar Ekspor Tembaga, Ini Kata Airlangga
Freeport Mau Gugat RI Soal Bea Keluar Ekspor Tembaga, Ini Kata Airlangga

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor PT Freeport, Sebut Pembangunan Smelter Hampir 100%
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor PT Freeport, Sebut Pembangunan Smelter Hampir 100%

Izin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) yang saat ini berlaku hingga 31 Mei 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Beri Sinyal Freeport Bisa Lanjut Gali Emas Papua Hingga 2061
Pemerintah Beri Sinyal Freeport Bisa Lanjut Gali Emas Papua Hingga 2061

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia berakhir di 2041.

Baca Selengkapnya
Investasi Smelter Tembaga PT Freeport Indonesia Tembus Rp58 Triliun
Investasi Smelter Tembaga PT Freeport Indonesia Tembus Rp58 Triliun

Output dari smelter tembaga tersebut sekitar 650.000 ton katoda tembaga.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Resmi Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Freeport
Pemerintah Resmi Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Freeport

Freeport Indonesia tinggal melanjutkan kegiatan ekspor konsentrat tembaga. Setidaknya, hingga 31 Desember 2024 ini.

Baca Selengkapnya
Perpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061 Disebut Terburu-buru, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini
Perpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061 Disebut Terburu-buru, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini

Erick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.

Baca Selengkapnya
Info Terbaru: Perpanjangan Izin Usaha Freeport Terbit Sebelum Jokowi Selesai
Info Terbaru: Perpanjangan Izin Usaha Freeport Terbit Sebelum Jokowi Selesai

Pemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Alasan Menteri Trenggono Tahan Ekspor Pasir Laut Indonesia
Terungkap, Ini Alasan Menteri Trenggono Tahan Ekspor Pasir Laut Indonesia

Aturan turunan ekspor pasir laut masih digodok karena melibatkan banyaknya tim kajian.

Baca Selengkapnya