Masih Pandemi, Pilkada Dinilai Belum Bisa Perbaiki Konsumsi Masyarakat
Merdeka.com - 270 Daerah hari ini menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Rinciannya 9 daerah menggelar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kemudian 37 daerah menggelar pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dan 224 daerah menggelar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
Ekonom sekaligus Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah menilai, perhelatan Pilkada serentak belum mampu memperbaiki tingkat konsumsi, khususnya oleh kalangan menengah atas. Maka, dipastikan pesta demokrasi ini tidak membawa dampak besar bagi proses pemulihan ekonomi nasional.
"Pilkada tidak akan membuat kelompok menengah atas kembali konsumsi. Maka, perekonomian juga belum meningkat drastis untuk pulih," tuturnya saat dihubungi Merdeka.com, Rabu (9/12).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Kenapa Pilkada Serentak 2024 penting? Pilkada Serentak 2024 adalah salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Dilaksanakan serentak di berbagai daerah, Pilkada ini akan memilih kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Pemilihan ini tidak hanya menentukan pemimpin yang akan mengarahkan pembangunan daerah, tetapi juga mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.
-
Bagaimana Pilkada Serentak diadakan? Dalam sistem presidensial, pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang menciptakan akuntabilitas dan legitimasi bagi pemimpin daerah.
-
Kenapa Pilkada penting? Pemilihan melalui Pilkada juga penting untuk menjaga kedaulatan rakyat. Dengan memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin mereka sendiri, Pilkada mendorong partisipasi aktif masyarakat dan menghindari kekuasaan yang terkonsentrasi di tangan segelintir orang atau kelompok.
Piter mengatakan, penyelenggaraan Pilkada di masa kedaruratan kesehatan akibat Covid-19 memaksa munculnya keterbatasan untuk melakukan aktivitas sosial maupun ekonomi. Menyusul tingginya kekhawatiran akan aspek kesehatan oleh kelompok menengah atas. Walhasil mereka lebih memilih menunda konsumsinya sampai pandemi ini bisa diatasi sepenuhnya.
"Selama masih ada pandemi kelompok menengah atas masih khawatir akan kesehatan mereka. Sehingga mengurangi aktivitas sosial ekonomi maka konsumsi tetap akan menurun, demikian juga perekonomian," terangnya.
Untuk itu, dia meminta pemerintah dan otoritas terkait lebih ketat dalam melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan pada seluruh rangkaian kegiatan Pilkada di seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya untuk menekan penyebaran virus Covid-19 juga memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas sosial ataupun ekonomi di masa kedaruratan kesehatan ini.
"Apalagi, selama ini tingkat konsumsi utamanya digerakkan oleh kelompok menengah atas. Khususnya untuk barang-barang bersifat sekunder dan tersier," tandasnya.
Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian mengklaim persiapan Pilkada yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 sudah siap. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 dia menilai seluruh persiapan sudah dilakukan.
"Saya kira sudah lebih dari siap. Semua persiapan sudah dilakukan. Protokol kesehatan yang menjadi acuan utama juga sudah dilaksanakan," kata Donny saat dihubungi, Selasa (8/12).
Dia juga berharap Pilkada nanti akan lebih baik. Sehingga tidak ada persoalan yang ada di lapangan. "Kita berharap demikian, apa yang berlangsung besok bisa lebih baik. Tidak ada persoalan apapun dan semoga ini juga menandakan kita sudah dewasa dalam berdemokrasi," ungkap.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kebijakan pemerintah membuat daya beli masyarakat semakin amburadul.
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator ini dilakukan pada tanggal 18-21 Februari 2024 kemarin dengan wawancara dengan responden melalui sambungan telepon.
Baca SelengkapnyaHasil hitung cepat telah menunjukan sinyal kuat untuk satu putaran, maka tingkat kepastian ekonomi juga akan kembali.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin Muhtadi menilai efek bansos tidak signifikan pada Pilkada Jakarta
Baca SelengkapnyaMemanasnya kondisi politik di Indonesia dinilai akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air.
Baca SelengkapnyaHanggoro menilai, masyrakat tak dapat menilai secara objektif debat yang berlangsung.
Baca SelengkapnyaIde yang dikemukakan oleh para pasangan capres-cawapres dalam debat KPU belum membumi bagi masyarakat luas.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.
Baca SelengkapnyaPilkada terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah Pilkada Serentak 2020, yang berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020.
Baca SelengkapnyaPertumbuhan retail di Indonesia hanya tumbuh sebesar 3,2 persen hingga kuartal II-2023 (year on year).
Baca SelengkapnyaKondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan di era Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaCak imin menilai pelaksanan Pilkada saat ini merusak tatanan demokrasi.
Baca Selengkapnya