Maskapai Riau Airlines tunggak pajak Rp 80 miliar
Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau mencatat tunggakan pajak perusahaan maskapai PT Riau Airlines mencapai Rp 80 miliar. Hingga kini, belum ada tanda-tanda upaya pembayaran.
"Tunggakan pajak dari maskapai itu sudah lebih dari Rp 80 miliar yang belum dibayar," ucap Humas Kantor Wilayah DJP Riau-Kepri, Mariyaldi seperti dilansir dari Antara, Kamis (26/3).
Riau Airlines merupakan badan usaha milik daerah yang berdiri pada tahun 2002. Maskapai ini pernah menjadi kebanggaan warga Riau karena sempat melayani penerbangan ke provinsi tetangga hingga ke Jakarta, bahkan pernah memiliki rute penerbangan ke Malaysia.
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Apa nama pesawat yang dibajak? Kronologi Pembajakan Pesawat jenis Vicker Viscount bermesin empat dengan registrasi PK-MVM 'Merauke' ini akan menempuh perjalanan udara menuju Makassar, dilanjutkan ke Surabaya dan berakhir di Jakarta.
-
Bagaimana Transjakarta dihapus dari aset? Setelah Bus Transjakarta dihapus dari aset Pemprov DKI, artinya armada tersebut sudah selesai secara administrasi.
-
Siapa pemilik Lion Air Group? Melansir dari laman Forbes.com, sosok ini memiliki kekayaan bersih senilai USD1,7 miliar di tahun 2015 lalu. Sosok Rusdi Kirana selama ini dikenal sebagai pemilik maskapai dengan biaya murah, Lion Air Group.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Di mana pesawat jet itu hilang? Pesawat itu hilang di daerah danau 50 tahun lalu.
Riau Airlines dirudung masalah internal mulai dari konflik pergantian direksi hingga aksi mogok terbang para pilot mereka pada tahun 2008. Beberapa kali perombakan jajaran direksi tidak menunjukkan perubahan berarti bagi Riau Airlines. Tahun 2011 maskapai itu berhenti beroperasi total dan seluruh pesawatnya disita karena menunggak kredit bank.
"Akibat berbagai masalah itu juga, Riau Airlines akhirnya terus menunggak pajak ke negara," ujarnya.
Mariyaldi mengatakan pihaknya sudah melakukan upaya persuasif agar Manajemen Riau Airlines memenuhi kewajiban pajaknya. Bahkan, pihaknya terpaksa menyegel aset Riau Airlines yang tersisa, yaitu beberapa bangunan rumah toko (Ruko) di Jalan Arifin Achmad, Pekanbaru.
Upaya tersebut diakui belum membuat perusahaan itu berinisiatif menyelesaikan masalah tunggakan pajak. "Mereka menunggak berbagai macam pajak. Salah satunya adalah pajak penggunaan dari fasilitas di bandara."
Nasib perusahaan saat ini tidak jelas setelah sebelumnya pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Medan pada 12 Juli 2012, yang diperkuat dengan putusan kasasi di Mahkamah Agung (MA). Meski begitu, jajaran direksi Riau Airlines menang dalam proses Peninjauan Kembali, setelah MA mengeluarkan putusan penolakan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Medan. Putusan MA ini diambil pada 28 Januari 2013.
Mariyaldi mengatakan pihaknya akan menyerahkan penyelesaian pelunasan tunggakan pajak Riau Airlines kepada Pemprov Riau. "Karena Riau Airlines itu kan perusahaan milik Pemprov Riau, dan saham terbesarnya juga milik Pemprov Riau," tutupnya. (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pihaknya mengimbau kepada para wajib pajak di Deli Serdang, khususnya PT Angkasa Pura Aviasi segera melakukan pembayaran PBB sebelum batas waktu pembayaran.
Baca SelengkapnyaAngka tunggakan ini meningkat dibanding jumlah piutang di tahun sebelumnya sebsar Rp25,04 triliun yang tersebar di 62 kementerian lembaga.
Baca SelengkapnyaRieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T
Baca SelengkapnyaPenyitaan dilakukan KPK setelah mantan pejabat Ditjen Pajak itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan pencucian.
Baca SelengkapnyaPada tahun 2021, Mal Centre Point juga pernah disegel lantaran belum membayar PBB.
Baca SelengkapnyaAngka ini hasil koreksi dari perkiraan kerugian sebelumnya, yakni Rp271 triliun.
Baca SelengkapnyaKepala Kantor Wilayah DJP Jateng II, Etty Rachmiyanthi menilai apa yang disampaikan Pramono tidak masuk akal dan janggal.
Baca SelengkapnyaPer Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.
Baca SelengkapnyaJaksa juga mengenakan biaya pengganti kepada Emirsyah sebesar USD 86.367.019.
Baca SelengkapnyaPajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.
Baca SelengkapnyaHal itu diungkapkan saksi meringankan dihadirkan Rafael Alun, Markus Selo Aji.
Baca SelengkapnyaPihak Lion Air tetap akan memberikan kompensasi kepada para penumpang atas kejadian gagal berangkat karena kendala teknis tersebut.
Baca Selengkapnya