Masuki Tahun Politik, Sri Mulyani Minta Anak Buah Jaga Kinerja
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dia mengingatkan, segenap jajaran Kementerian Keuangan untuk dapat menjalankan tugas dengan baik di tahun politik ini.
"Saya minta seluruh jajaran untuk melaksanakan tugas dengan integritas dan profesional penuh, dengan judgement yang baik. Sehingga kita tidak menjadi bulan-bulanan menjadi obyek politik. Kita tetap menjaga republik Indonesia sesuai dengan tugas konstitusi dan undang-undang," kata dia, Jakarta, Rabu (23/1).
Selain itu, dia pun meminta segenap jajaran, khususnya dari Ditjen Pajak untuk siap menyambut era Automatic Exchange of Information (AEoI) yang mulai berjalan efektif tahun ini. Dengan demikian, semua informasi yang diterima sungguh-sungguh digunakan sesuai keperluan dan demi kepentingan pengumpulan pajak.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Apa profesi Sri Mulyani saat ini? Hingga saat ini, Ia mesih menjabat sebagai menkeu selama dua periode kepemimpinan Jokowi di Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju.
-
Bagaimana Menkumham ingin jajarannya menargetkan tahun depan? Dalam menyusun target ke depan, Yasonna mengingatkan agar menetapkan target tinggi dan maksimal. 'Jangan malah membuat target medioker, sehingga ketika target sudah tercapai, kita merasa puas,' tegasnya.
-
Siapa yang mendorong penyelenggara pemilu Jawa Tengah agar berintegritas? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
"Maka dibutuhkan kemampuan kita untuk mengelola menjaga data tersebut dan menggunakannya hanya untuk kepentingan perpajakan," imbuhnya.
Selain itu, dia juga meminta segenap jajarannya untuk menjaga kepercayaan para wajib pajak. Dengan demikian, dana hasil repatriasi tax amnesty yang sudah terkumpul tersebut tidak lagi keluar dari Indonesia.
"Tahun ini juga tiga tahun sejak tax amnesty dimana banyak yang ikut atau partisipan tax amnesti terutama yang membawa hartanya di dalam negeri, akan expired 3 tahun. Saya berharap itu kita mampu menciptakan confident sehingga dana atau aset tetap bisa tetap terjaga berada di Indonesia," jelas Sri Mulyani.
Sementara itu, Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan memang setelah periode tax amnesty berakhir pengusaha yang ikut tax amnesty bisa membawa Rp 140 triliun dana hasil repatriasi tax amnesty keluar. Namun, dengan kondisi perekonomian Indonesia yang kondusif, maka para pengusaha tentu tidak akan buru-buru membawa keluar uangnya.
"Tapi kalau kalian lihat sektor keuangan, untuk aset yang di luar ini pun ada inflow juga kan di 2018, 2019, jadi tanpa aturan pun dia akan datang sendiri. Kalau melihat itu kita optimis walau Rp 140 triliun itu bebas dia enggak akan buru2 pergi," ujarnya.
"Mungkin investasi di indonesia bisa lebih menarik. Lihat suku bunga kita berapa. dan kita bisa stabilisasi kurs. Jadi menarik invest di indonesia. Begitu melihatnya," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani mengimbau kepada seluruh jajaran bea dan cukai untuk dapat menghidupkan kembali semangat leadership, ownership dan ketahanan.
Baca SelengkapnyaPidato penutup Menkeu disambut dengan standing applause para anggota Banggar DPR RI yang hadir.
Baca SelengkapnyaPagu indikatif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di tahun 2024 sebesar Rp99,26 triliun.
Baca SelengkapnyaDalam rapat, sejumlah menteri hingga Kapolri Listyo Sigit dan Panglima TNI Agus Subianto memperhatikan serius
Baca SelengkapnyaSederet pesan untuk calon menteri keuangan era kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaLewat akun media sosialnya Sri Mulyani membagikan momen terakhir berbicara sebagai Menteri Keuangan di Badan Anggaran.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani kembali akan menjadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan tengah mengoptimalkan penerimaan melalui aset negara.
Baca SelengkapnyaStigma tersebut tak lepas dari konsekuensi keuangan negara sebagai instrumen politik.
Baca SelengkapnyaKetua Banggar DPR Said Abdullah mendoakan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap menjabat di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKetua Banggar DPR, Said Abdullah berharap agar Sri Mulyani kembali didapuk sebagai Bendahara Negara pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya