Mau 'Impor' Maskapai Asing, Pengamat Ingatkan Jokowi Soal Kedaulatan Negara
Merdeka.com - Pengamat penerbangan, Alvin Lie mengatakan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi kesempatan bagi masuknya maskapai asing bertentangan dengan aturan. Rencana tersebut bertentangan dengan azas cabotage (kedaulatan negara) dan UU Nomor 1 Tahun 2009.
Sesuai dengan azas cabotage dan UU 1/ 2009 tentang Penerbangan, kepemilikan saham asing dalam perusahaan yang bergerak dalam bisnis angkutan udara adalah maksimal 49 persen.
"Silakan simak UU nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan pasal 108. Kemudian Perpres 44 tahun 2016 tentang bidang investasi yang ditutup atau terbuka dengan persyaratan, itu di lampiran 3 itu ada di sana," kata dia kepada merdeka.com, Selasa (11/6).
-
Kenapa Jokowi prihatin dengan dominasi impor teknologi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya transformasi Indonesia dari konsumen menjadi produsen dalam industri teknologi global. Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Siapa yang mengusulkan Jokowi undang capres? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Kenapa Jokowi melarang Kaesang? 'Waduh', gitu, 'Jangan Pak Zul', katanya,' kata Zulhas di DPP PAN, Jakarta Selatan, Senin (3/6).
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
Sejauh ini tidak ada negara yang mengizinkan maskapai asing melayani rute domestik. Amerika yang dikenal sebagai negara liberal sekalipun tidak mengizinkan hal demikian. Kalau pun ada maskapai asing yang beroperasi, maka maskapai tersebut harus berbadan hukum Indonesia.
"Kalau mengizinkan maskapai asing melayani rute domestik berarti pemerintah telah menggadaikan kedaulatan kita. Negara mana pun di dunia termasuk Amerika yang paling liberal itu tidak mengizinkan maskapai asing melayani rute domestiknya. Kalau (rute) internasional silakan. Kalau domestik coba negara mana yang mengizinkan? Tidak ada satu pun negara yang mengizinkan," paparnya.
Sebagai contoh, Alvin menyebut Air Asia. Maskapai asal negeri Jiran tersebut dapat beroperasi di rute domestik Indonesia lantaran berbadan hukum Indonesia dengan porsi kepemilikan Indonesia lebih besar.
"Airasia kan Airasia Indonesia beda, badan hukumnya Indonesia. Itu beda sama airasia di Malaysia. Seperti juga Thai Lion. Namanya Lion, tapi pemiliknya mayoritas Thailand. Batik Malaysia memang manajemennya dari Indonesia tapi pemiliknya mayoritas Malaysia juga," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) berencana untuk akan mengundang maskapai asing untuk membuka rute domestik, sehingga konsumen nantinya bisa memiliki lebih banyak pilihan. Selain itu, maskapai juga semakin efisien, sehingga berdampak terhadap harga tiket pesawat yang semakin terjangkau.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Lion Air Group saat ini menguasai hampir 70 persen dari market share pesawat domestik dengan total 367 pesawat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta pasar dalam negeri tidak di kuasai oleh produk mebel impor.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Ormas Pro Jokowi, Budi Arie mengungkap alasannya.
Baca SelengkapnyaRieke Diah Pitaloka ikut kritik kebijakan pemerintah soal ekspor pasir laut melalui Instagram.
Baca SelengkapnyaRencananya, bandara ini sudah bisa digunakan pada tanggal 12 September 2024.
Baca SelengkapnyaTerkait rencana pengenaan iuran melalui tiket pesawat, saat ini masih dalam tahap kajian awal.
Baca SelengkapnyaBandara Kertajati pernah dibuka dan airlines dipaksa pindah ke sana, tapi ternyata jumlah penumpang tidak memadai.
Baca SelengkapnyaPernyataan ini disampaikan oleh Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Dwi Marhen Yono.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi yakin Kertajati jadi bandara masa depan.
Baca SelengkapnyaMendag Zulhas menyampaikan, pihaknya akan berkirim surat terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi aturan tersebut.
Baca SelengkapnyaBiaya penerbangan domestik jauh lebih mahal dibandingkan dengan biaya penerbangan internasional atau ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaPemerintah berencana melakukan pembatasan barang impor.
Baca Selengkapnya