Mau jadi CPNS lewat sekolah kedinasan, hari ini mulai dibuka pendaftarannya

Merdeka.com - Bagi yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), delapan sekolah kedinasan Kementerian/Lembaga resmi membuka pendaftaran hari ini (9/4). Ada 13.677 kursi yang disediakan. Jumlah terbanyak dibuka untuk Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) sebanyak 7.301 kursi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengingatkan bahwa pendaftaran sekolah kedinasan dilakukan melalui https://sscndikdin.bkn.go.id. Kemudian calon pelamar harus melanjutkan ke portal masing-masing Kementerian/Lembaga. Pelamar hanya boleh mendaftar di satu lembaga pendidikan kedinasan saja.

"Bila terbukti lebih dari satu akan dinyatakan gugur," kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman di Jakarta hari ini.

Adapun kedelapan sekolah kedinasan Kementerian/Lembaga tersebut, antara lain Kementerian Keuangan (PKN STAN), Kementerian Dalam Negeri (IPDN), Badan Siber dan Sandi Negara (STSN), Kementerian Hukum dan HAM (POLTEKIP dan POLTEKIM).

Selanjutnya ada Badan Intelijen Negara (STIN), Badan Pusat Statistik (POLITEKNIK STATISTIKA/STIS), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), dan Kementerian Perhubungan (11 Sekolah Tinggi, POLTEK dan Akademi).

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan mengatakan, sesuai pengumuman nomor: 239/S.SM.01.00/2018, sebanyak delapan Kementerian/Lembaga (K/L), membuka penerimaan calon siswa-siswi atau taruna-taruni baru.

"Total jumlah penerimaan sebanyak 13.677 kursi," kata Ridwan.

Berdasarkan informasi dari portal pendaftaran sekolah kedinasan https://sscndikdin.bkn.go.id, berdasarkan Surat Menteri PANRB tentang Persetujuan Prinsip Tambahan Kebutuhan CPNS dari Siswa/Siswi Sekolah Kedinasan Tahun Anggaran 2018, paling banyak untuk PKN STAN dengan kuota 7.301 kursi.

Disusul sekolah kedinasan pada Kementerian Perhubungan dengan formasi 2.676 kursi, dan kebutuhan CPNS dari siswa atau siswi IPDN sebanyak 2.000 kursi.

POLTEKIP dan POLTEKIM di bawah Kementerian Hukum dan HAM, total menyediakan 600 kursi. Masing-masing 300 kursi. Politeknik Statistika BPS menyiapkan 600 kursi, STMKG 250 kursi, STIN 150 kursi, dan STSN Badan Siber dan Sandi Negara sebanyak 100 kursi.

"Pendaftaran sekolah kedinasan dilakukan secara online dan hanya melalui portal https://sscndikdin.bkn.go.id," tegas Ridwan.

Dia mengatakan, sistem Computer Assisted Test (CAT) milik BKN kembali digunakan pada salah satu tahapan, yakni Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) penerimaan calon siswa-siswi atau taruna-taruni baru tersebut.

Ridwan menambahkan, bagi peserta yang dinyatakan lolos untuk mengikuti SKD, akan dikenakan biaya Rp 50 ribu peserta berdasarkan PP Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Biaya tersebut akan disetorkan kepada kas negara. Tata cara atau teknis pembayaran akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala BKN," ucap Ridwan.

Untuk informasi lebih lanjut, calon pelamar dapat mengunjungi laman https://sscndikdin.bkn.go.id mengenai syarat dan tata cara pendaftaran sekolah kedinasan pemerintah.

Diangkat jadi CPNS

Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilakukan setelah dinyatakan lulus pendidikan serta memperoleh ijazah dari Lembaga Pendidikan Kedinasan yang bersangkutan dan ditempatkan pada jabatan tertentu berdasarkan usulan dari Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan pemerintah daerah (yang melakukan pola pembibitan pada Kementerian Perhubungan) berdasarkan formasi yang telah ditetapkan oleh Menteri PANRB.

Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya penipuan yang bermula dari informasi penerimaan siswa-sisw atau taruna-taruni ini, kemudian berlanjut menawarkan jasa untuk membantu dengan meminta sejumlah imbalan.

"Apabila ada oknum atau siapapun yang mengiming-imingi bisa membantu dan meminta sejumlah uang atau imbalan, segera laporkan ke penegak hukum. Hal tersebut patut diduga penipuan."

Reporter: Fiki Ariyanti

Sumber: Liputan6