Follow
Mau ngebor lagi, Lapindo masih bersengketa dengan 70 korban lumpur
Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeldjono mengatakan, sekitar 70 berkas korban lumpur Lapindo atau satu persen masih bersengketa dan belum mendapatkan ganti rugi.
"Dari Rp 783 miliar dana antisipasi itu tinggal satu persen lagi yang belum," kata Basuki seperti ditulis Antara, Selasa (12/1).
Sengketa tersebut terkait antara tanah kering dan lahan basah yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Saat ini masih terus diproses baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.
-
Kenapa Menteri Basuki menyesal tentang program Tapera? Dalam video tersebut juga membacakan narasi Basuki juga tak menyangka dan menyesal ternyata publik begitu marah atas program Tapera yang disiapkan pemerintah.
-
Apa yang dibicarakan Menteri Basuki di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya: 'Terus kadang kala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya untuk yang mampu itu untuk subsidi untuk yang tidak mampu. Mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara itu namanya gotong royong dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab tantangan yang masyarakat hadapi,' tanya Irine.
-
Apa realisasi investasi tahun 2023? Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun.
-
Bagaimana capaian realisasi investasi tahun 2023? Capaian tersebut, kata Bahlil, juga mencapai 129 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp 1.099 triliun.
-
Siapa yang mengumumkan realisasi investasi? Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa realisasi investasi tersebut mencapai 129,0 persen dari target Renstra sebesar Rp 1.099,8 triliun.
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
"Pokoknya ini diselesaikan, tidak ada batas waktunya," tambah Basuki.
Terkait rencana pengeboran sumur gas PT Lapindo, ditambahkan Basuki, merupakan kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta SKK Migas.
Upaya pengeboran sumur gas Tanggulangin 1 ini diawali dengan "Drill Site Preparation" (DSP) atau pengurukan dan pemadatan tanah di sekitar titik sumur untuk selanjutnya dilakukan pengeboran sumur gas yang baru.
Pengeboran sumur gas Tanggulangin 1 ini seharusnya sudah dilaksanakan sejak 2012 lalu. Namun, kegiatan pengeboran tak kunjung bisa dilakukan karena ada penolakan sekelompok warga dari Desa Kedung Banteng dan Banjar Asri.
Warga mengaku trauma dengan peristiwa lumpur panas sumur Banjar Panji 1 di Desa Renokenongo yang menenggelamkan ribuan rumah, sarana dan prasarana umum serta sejumlah infrastruktur.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Saat ini, masih ada sejumlah bank yang diserahkan ke LPS. Proses pembayarannya masih berjalan.
Baca Selengkapnya
Masih ada tujuh perusahaan yang belum menerima pembayaran utang rafaksi.
Baca Selengkapnya
Pemerintah dan swasta harus membangun 1,5 juta rumah tiap tahun agar angka masyarakat tak punya rumah terus turun.
Baca Selengkapnya
Hingga kini masih banyak warga yang masih bertahan di tenda pengungsian.
Baca Selengkapnya