Mau Segera Bebas dari Corona, Simak Rencana Cara Masyarakat Terima Imunisasi Vaksin

Merdeka.com - Pemerintah tengah menyiapkan dua skema vaksinasi massal Covid-19 yang rencananya bakal dilakukan awal tahun 2021. Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Erick Thohir, menegaskan semua jenis vaksin Covid-19 yang bakal dipakai di Indonesia sudah bagus dan telah terdaftar di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Saya juga tidak mau ada perdebatan jenis ini, merek ini bagus. Semua vaksin terdaftar di WHO, masuk uji klinis 1 dan 2 dan 3, kualitasnya baik," kata Menteri Erick.

Imunisasi vaksin tahap awal akan diberikan kepada mereka yang berada di rentang usia 18 tahun sampai 59 tahun. Namun, hasil riset terus berkembang dan bukan tidak mungkin mereka yang berusia di atas 59 tahun bisa divaksin.

"Jangan kaget usia di atas 59 juga bisa divaksin. WHO kan (bilang) bisa juga ada berbagai macam vaksin," kata Menteri Erick.

Menteri Erick meminta perusahaan swasta untuk ikut bekerja sama dengan pemerintah dalam melakukan vaksinasi. Dari data yang dimiliki pemerintah, untuk mencapai target, setidaknya dalam satu bulan ada 13 juta sampai 15 juta orang menjalani vaksin mandiri. Sehingga program vaksinasi mandiri ini bisa diselesaikan dalam waktu 9 bulan.

"Kalau kita ditugaskan 75 juta ya insya allah 8 sampai 9 bulan selesai," kata Menteri Erick.

Lalu bagaimana rencana skema penyuntikan atau imunisasi vaksin sejauh ini?

Skema Mandiri Daftar Melalui Aplikasi

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, berharap masyarakat mampu bisa melakukan vaksinasi mandiri. Alasannya, pemerintah sudah memiliki beban yang berat untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19.

"Nah makanya kita mengetuk hati, bagaimana kita bergotong royong, kita harapkan untuk yang ekonominya mampu masuk ke program vaksin mandiri," kata dia.

Nantinya, seluruh proses vaksinasi ini bakal menggunakan sistem informasi satu data terpusat atau big data. Aplikasi imunisasi vaksin ditarget hadir akhir tahun 2020, namun izin proses memulai imunisasi nantinya harus menunggu keputusan Kemenkes.

Chief Digital Healthcare Officer Bio Farma, Soleh Ayubi, menjelaskan vaksinasi mandiri akan dilakukan melalui berbagai kanal. Mulai dari aplikasi, web in dan walk in. Dirinya juga menjelaskan alur pendaftaran dan pemesanan vaksin mandiri ini.

"Pertama, registrasi dan pre-order. Jadi siapa yang akan lakukan vaksin mandiri dan lakukan initial screening, sebab vaksin yang kita punya hanya untuk umur 18 hingga 59 tahun," jelas Soleh.

Hal ini, menurut Soleh, dilakukan untuk memperkirakan seberapa besar kebutuhan vaksin karena jumlahnya yang terbatas. Selanjutnya, pasien melakukan reservasi dan pembayaran. Nantinya, pasien bisa memiliki tempat, tanggal dan waktu vaksinasi.

Pasien juga akan diingatkan untuk mengisi form consent untuk memastikan dirinya sudah siap divaksin. "Begitu kita tahu orang ini eligible, 2 jam sebelum proses penyuntikan, kita kirim notifikasi. Ini formnya penting karena kalau orangnya lagi sakit, tidak boleh divaksin," ujar Soleh.

Jika pasien tersebut laik divaksinasi, dia akan mendapat QR Code yang harus dibawa ke tempat penyuntikan dan mendapatkan vaksin. Vial-ID dan NIK pasien juga akan dikombinasikan di sini.

"Orang ini akan disurvei 30 menit apakah ada bengkak, kemerahan dan sebagainya. Setelah itu selesai, 2 minggu lagi datang lagi untuk suntikan kedua," jelas Soleh.

Setelah semuanya selesai, maka pasien akan mendapatkan sertifikat bahwa dirinya telah divaksinasi. Hal itu akan memudahkan pihak-pihak yang membutuhkan data masyarakat yang telah divaksin. Adapun, informasi vaksinasi terupdate akan tersedia di Kimia Farma Mobile.

"Misalnya ke PT KAI, sehingga jika pasien ini mau naik kereta api mereka sudah bisa karena KAI sudah punya data masyarakat yang sudah divaksin," katanya.

Syarat Masyarakat Terima Vaksin Gratis

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Erick Thohir menyebutkan, terdapat 93 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang diprioritaskan mendapat vaksin gratis pemerintah.

"Kami juga jelaskan, vaksin itu ada yang bantuan gratis dari pemerintah, apakah nanti datanya juga dilebarkan dengan BPJS Kesehatan yang jumlah PBI-nya ada 93 juta, ini yang jadi prioritas untuk masuk ke dalam vaksin gratis pemerintah," jelas Erick.

Pihaknya kini akan membenahi data-data penerima vaksin gratis tersebut supaya tepat sasaran. Erick memastikan, pihak yang mendapat vaksin gratis adalah mereka yang memang membutuhkan.

Selain itu, pihak yang akan diprioritaskan mendapat vaksin gratis adalah 1,5 juta tenaga medis yang bakal diterjunkan dalam penyuntikan dosis vaksin nantinya, karena mereka garda terdepan dan harus dipastikan kesehatan dan keselamatannya.

"Makanya pemerintah dengan data yang baik akan menggratiskan untuk yang memerlukan, termasuk dokter dan perawat. Datanya darimana? Salah satunya dari BPJS Kesehatan. Datanya benar apa tidak? Kita verifikasi lagi," tandasnya.