Megaproyek 35 ribu mw dinilai upaya privatisasi listrik

Merdeka.com - Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara menilai proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt dapat membuka jalan privatisasi sektor kelistrikan di Tanah Air. Mengingat, perusahaan setrum negara hanya mengerjakan sebagian kecil megaproyek tersebut.

"Serikat Pekerja PLN tengah berusaha menghentikan berbagai upaya privatisasi listrik," kata Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja PLN Eko Sumantri, seperti dikuti Antara, Sabtu (22/8).

Untuk itu, kata Eko, pihaknya bakal mengajukan permohonan uji materi UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagakelistrikan. Menurutnya, privatisasi bakal menimbulkan sejumlah dampak negatif, semisal regionalisasi.

Dengan adanya regionalisasi, perusahaan pengelola listrik antarwilayah pada masa mendatang akan saling bersaing dalam menetapkan ongkos beban tenaga listrik. Ini bisa berujung pada penaikan tari listrik di masyarakat.

Sekedar mengingatkan, Kementerian ESDM telah menetapkan 109 proyek dalam program tersebut dengan rincian daya total mencapai 36.585 MW. Terdiri dari 74 proyek berkapasitas 25.904 MW digarap pengembang listrik swasta (independent power producers/IPP) dan 35 proyek berdaya 10.681 MW dikerjakan PLN.

Adapun total investasi yang dibutuhkan mencapai Rp1.127 triliun. Sebanyak Rp 512 triliun untuk 35 proyek PLN dan Rp 615 triliun untuk 74 proyek swasta.

Terpisah, Anggota Komisi VII DPR-RI Kurtubi menginginkan pemerintah menyempurnakan mekanisme investasi di sektor kelistrikan.

"Investasi dan pertumbuhan ekonomi mustahil bisa ditingkatkan jika listrik kurang," katanya.

Dia mengingatkan rasio elektrifikasi Indonesia masih lebih rendah ketimbang sejumlah negara tetangga. Konsumsi listrik per kapita di Indonesia adalah 733 kwh.

Sedangkan Malaysia 4.313 kWh per kapita, dan Singapura 8.690 kWh per kapita. (mdk/yud)