Melirik efek dahsyat saat subsidi listrik dicabut Jokowi tahun depan

Merdeka.com - Pemerintah bakal mencabut subsidi listrik rumah tangga tahun depan. PT PLN (Persero) mencatat pengguna listrik rumah tangga mencapai 45 juta pelanggan. Pelanggan rumah tangga ini dihitung dari kapasitas listrik terpasang yaitu 450 volt ampere (VA) dan 900 VA yang mendapatkan subsidi.

Dari jumlah itu, pemerintah bakal mencabut 23 juta pelanggan rumah tangga. Alasannya, pelanggan tersebut masuk ke dalam golongan mampu.

Untuk itu, PLN mendorong 23 juta pelanggan rumah tangga untuk pindah ke 1.300 VA. 23 juta pelanggan tersebut telah sesuai dengan rekomendasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Kebijakan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tersebut mendapatkan penolakan. Presiden Jokowi diminta untuk tidak hanya fokus pada subsidi listrik rumah tangga. Tetapi juga harus menyelesaikan persoalan inefisiensi PLN.

"Ini juga menjadi masalah. Rasio biaya pokok PLN itu 91 persen, sementara di luar negeri rata-ratanya 82 persen. Jadi ada yang tidak beres," tegas Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Riyanto dalam diskusi "Senator Kita" digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN dan DPD RI di Dewan Pers, Jakarta, Kamis (5/11).

Menurutnya, inefisiensi terjadi lantaran PLN masih membeli energi primer untuk pembangkit listrik dengan harga mahal. Untuk memangkas itu, PLN butuh dukungan pemerintah.

"Berani nggak berhadapan dengan calo? Jokowi harus buktikan bisa menegakkan pemerintahan bersih, bebas KKN dan korupsi," kata dia.

Pencabutan subsidi listrik ini juga menimbulkan efek dahsyat bagi masyarakat kecil. Komponen listrik menjadi salah satu penyebab naiknya harga barang di pasaran.

Berikut efek dahsyat dicabutnya subsidi listrik tahun depan seperti dirangkum merdeka.com:

Tambah 5 juta keluarga miskin baru

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Riyanto mengungkapkan, penghapusan subsidi listrik sekitar 23 juta pelanggan golongan 450-900 VA dapat menyebabkan peningkatan kelompok rentan miskin hingga 3 juta sampai 5 juta kepala keluarga.

Langkah konversi ini, menurutnya, juga dapat meningkatkan inflasi tahun depan sebesar 1,7 persen dari asumsi RAPBN 2016 4,7 persen karena efek domino dari pencabutan subsidi. Sebab, dalam kelompok 23 juta orang yang subsidi akan dicabut, terdapat didalamnya pengusaha kecil dan menengah.

"PE (Pertumbuhan Ekonomi) asumsi 5,3 persen akan turun 0,59 persen, kemudian angka kemiskinan naik 0,14 persen. Kalau pemerintah tidak serius tangani ini semua itu akan terjadi," ungkapnya dalam diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, DML dan Sewatama di Dewan Pers, Jakarta, Minggu (1/11).

Pencabutan subsidi listrik turut berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi Perusahaan Listrik Negara ( PLN). "Ada 3-5 juta pelanggan jatuh ke kelompok rentan miskin. Itu akan membuat tunggakan PLN bertambah, ini imbas dari migrasi yang dilakukan," tegasnya.

Menurutnya, salah satu cara yang tepat untuk melakukan penghematan adalah dengan menggunakan program hemat energi. Misalnya, masyarakat yang mampu menghemat penggunaan listrik hingga 80 Kwh mendapatkan harga khusus.

"Itu bisa diterapkan. Masyarakat hemat listrik hemat pengeluaran tentunya. Dibandingkan tiba-tiba langsung memigrasi, bebannya tentu akan beda. Jika masyarakat bisa melakukan tersebut, kenaikan bisa dilakukan secara bertahap," katanya.

Dongkrak inflasi selama 3 bulan

Pemerintah harus memerhatikan konsekuensi dari pencabutan subsidi listrik untuk pelanggan mampu masih mengonsumsi setrum 900 volt ampere. Salah satunya, penambahan inflasi minimal tiga bulan pasca kebijakan tersebut diimplementasikan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Sasmito Hadi Wibowo mengungkapkan pebisnis rumahan bakal segera menaikkan harga produknya sebulan setelah pencabutan subsidi. Jika pemerintah tak segera mengantisipasi, efek inflasi yang ditimbulkan bakal berlangsung lebih lama, sekitar enam bulan.

"Kalau 11 juta pelanggan dicabut subsidi listriknya mungkin inflasi bisa 0,2 persen-0,3 persen. Biasa per bulan bayar Rp 300 ribu sekarang jadi Rp 500 ribu nah berarti ada kenaikan tuh," katanya dalam diskusi "Senator Kita" digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, dan DPD-RI, Jakarta, Kamis (5/11).

Sebelumnya, PT Perusahaan Listrik Negara menunda rencana pencabutan subsidi listrik sekitar 11 juta pelanggan berdaya 900 volt ampere (VA) dari awalnya Januari menjadi Juni 2016.

Sebab, perusahaan setrum pelat merah itu masih perlu waktu untuk mencocokkan data pelanggan 900 VA dengan daftar keluarga miskin dan rentan miskin milik Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Sekedar informasi, PLN memiliki sekitar 22 juta pelanggan 900 VA. Disinyalir, sebanyak 11 juta pelanggan diantaranya dinilai tak layak untuk mengonsumsi listrik subsidi tersebut.

Atas dasar itu, 11 juta pelanggan tersebut bakal dipaksa untuk menaikkan daya listrik minimal menjadi 1.300 VA. Jika masih bertahan menggunakan listrik subsidi, mereka bakal tetap dikenakan tarif listrik sesuai golongan 1.300 VA.

Banyak usaha bangkrut dan PHK massal

Pengusaha mengaku dihadapkan pada situasi sulit tahun ini. Iklim usaha hampir semua sektor mengalami kelesuan. Belum lagi adanya kebijakan kenaikan tarif listrik dan kenaikan upah buruh tiap tahun yang di mata pengusaha semakin memberatkan.

Kondisi tak menguntungkan itu membuat pengusaha dihantui ancaman kebangkrutan hingga PHK karyawan. "Timing menaikkan TDL, upah buruh, pajak dan sebagainya tidak tepat. Jadi kita mau kemana kalau semakin sulit? Ya yang terjadi adalah PHK atau perusahaannya tutup," ujar Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto.

Dia meminta pemerintah memahami kondisi dunia usaha. Perlu ada solusi kebijakan pemerintah yang bisa mendorong kinerja sektor industri.

"Maka saya kira marilah kita duduk bersama memikirkan strategi apa yang paling tepat untuk memperbaiki sektor riil ini. Karena kalau sektor riil terganggu kan ujung-ujungnya PHK. Kita kan tidak inginkan itu, maka kita harus cari solusi agar mereka bisa survive," ujar Suryo

Tanpa ragu Suryo mengatakan, pengusaha membutuhkan insentif dari pemerintah untuk bisa bertahan.

"Mari kita carikan solusi agar kita selamatkan iklim berusaha agar pengusaha bisa survive. Mari kita pikirkan insentif apa yang bisa diberikan. Mungkin pajaknya jangan dinaikkan dulu," ucapnya.

Tarif listrik naik 248 persen

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta kebijakan pencabutan subsidi pelanggan rumah tangga berdaya 450 dan 900 VA sangat memberatkan. Untuk itu, YLKI meminta pemerintah mencabut subsidi listrik untuk rumah tangga secara bertahap.

"Bisa dibagi dalam tiga sampai empat kali pada 2016 seperti kenaikan tarif sebelumnya pada golongan pelanggan lainnya," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo.

Menurut dia, saat ini, pelanggan 450 VA hanya dikenaikan tarif listrik Rp 400 per kWh dan 900 VA hanya Rp 600 per kWh. Sementara, tarif keekonomian atau nonsusidi pelanggan 1.300 VA yang akan diberlakukan pada pelanggan 450 dan 900 VA, mencapai Rp 1.352 per kWh. Dengan demikian, ada kenaikan 238 persen bagi pelanggan 450 VA dan 125 persen untuk pelanggan 900 VA.

Pendapatan PLN naik jadi RP 153 T

PT PLN (Persero) mencatat‎ pendapatan penjualan tenaga listrik sebesar Rp 153,9 triliun hingga kuartal III 2015 atau naik 15,56 persen ‎menjadi Rp 153,9 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 133,3 triliun.

Plt. Kepala Satuan Komunikasi Korporat‎ Bambang Dwiyanto mengungkapkan pertumbuhan pendapatan ini berasal dari kenaikan volume penjualan menjadi sebesar 149,7 terawatthour (TWh) atau naik 1,94 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 146,8 TWh, 

"Serta adanya kenaikan harga jual rata-rata dari sebesar Rp 910,61 per KWh menjadi Rp 1.036,16 per KWh," kata Bambang di Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Bambang menuturkan jumlah pelanggan yang dilayani perusahaan pada akhir kuartal III 2015 mencapai 60,3 juta pelanggan atau naik 13,78 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 56,5 juta pelanggan. 

Bertambahnya jumlah pelanggan ini juga mendorong kenaikan rasio elektrifikasi nasional, yaitu dari 82,9 persen pada September 2014 menjadi 87,3 persen pada September 2015.