Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Membongkar Langkah Pemerintah Hadapi PHK Massal di Perusahaan Startup

Membongkar Langkah Pemerintah Hadapi PHK Massal di Perusahaan Startup Maruf Amin. ©2019 dok.Setwapres RI

Merdeka.com - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di perusahaan rintisan atau startup tak bisa dihindari. Ini terjadi sebagai dampak ancaman resesi ekonomi. Selain itu, PHK di industri startup digital terjadi karena adanya missmanagement,

Terbaru, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk membenarkan bahwa perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan tetap GoTo. Sebanyak 1.300 karyawan atau sekitar 12 persen dari total karyawan tetap group GoTo di PHK oleh perusahaan tersebut.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam menghadapi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia, termasuk yang dilakukan oleh perusahaan rintisan (startup).

"Karena ada resesi ya, ini sudah mulai terjadi PHK dari beberapa termasuk perusahaan startup, pemerintah secara umum sebenarnya sudah menyiapkan berbagai berbagai program antisipasi itu," kata Wapres Ma'ruf Amin di Pontianak, Kalimantan Barat.

"Misalnya (langkah) pertama itu melakukan upaya-upaya program padat karya untuk menampung tenaga kerja yang ter-PHK itu. Program-program besar itu dibagi kecil-kecil di daerah sehingga masyarakat bisa bekerja, kemudian produk-produk UMKM juga bisa, misalnya ikut partisipasi pembuatan bata, genting oleh masyarakat, sehingga padat karya termasuk membangun jalan dan bangunan," ungkap Wapres dikutip dari Antara.

Wapres mengakui program-program padat karya tersebut memang mampu menampung tenaga kerja meski bukan untuk di sektor teknologi digital.

"Langkah lain adalah mengadakan pendidikan keterampilan vokasi, pendidikan vokasi yang mengarah pada kewirausahaan," tambah Wapres.

Disebut Sebagia Dinamika Bisnis

Masih ada juga pembukaan lahan masyarakat melalui perhutanan sosial supaya masyarakat dapat memiliki akses pada lahan. "Sehingga bisa yang tidak punya pekerjaan, di samping tentu usaha besar-besaran untuk mendatangkan investasi seperti yang sudah dilakukan di berbagai tempat seperti di kawasan-kawasan ekonomi khusus, investor-investor itu kita hadirkan kemudian yang bisa menyerap tenaga kerja yang banyak," kata Wapres.

Menurut Wapres, usaha-usaha yang sedang dan sudah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi pengangguran sudah cukup banyak.

"Di samping tentu untuk mempertahankan hidup yaitu pemberian bantuan sosial atau bansos dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang setiap tahun dianggarkan oleh pemerintah. Itu bagian untuk menanggulangi berbagai tenaga kerja yang ter-PHK ataupun yang belum punya lapangan kerja," ungkap Wapres.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi menambahkan PHK di industri digital termasuk "start-up" bahkan di level unicorn dan decacorn, adalah dinamika bisnis.

"Itu bukan lampu kuning untuk transformasi digital di Indonesia. Kita harus tetap optimis. Unicorn dan decacorn saat ini ibaratnya sedang membangun 'runway', dengan aneka promo dan subsidi pada konsumen dan dari diskon sampai bebas ongkir, tujuannya memperbesar basis pasar," kata Masduki.

Perlu Atur Persaingan Harga

Ignatius Untung, anggota dewan penasihat Indonesia E-Commerce Association (idEA), setuju bahwa maraknya PHK di industri startup digital terjadi karena adanya missmanagement, seperti yang dinyatakan oleh pakar ekonomi Rhenald Kasali. Namun, menurutnya kondisi ekonomi global tetap berpengaruh besar.

Untung mengatakan, jika dilihat dari berbagai perspektif, baik missmanagement maupun resesi ekonomi sama-sama berdampak pada fenomena tersebut. Kata dia, dari segi missmanagement hal ini terjadi akibat kebanyakan startup memilih untuk lebih dulu membesarkan nama daripada memperoleh profit, sehingga mereka pun rela membakar duit.

"Sedangkan, dari segi kondisi ekonomi, resesi membuat investor menyetop pendanaan karena nilai uang turun, bisnis pun akan turun juga," kata Untung kepada Merdeka.com dalam sebuah acara media gathering, Selasa (22/11).

Dia menjelaskan bahwa di masa yang penuh ketidakpastian ini, investor mempertimbangkan dua hal, yakni startup yang mereka danai berpotensi turun dan ketika nanti sudah di bawah, banyak bisnis atau aset yang akan dijual, investor menunggu momen itu.

"Nah dari perspektif itu, benar bahwa kondisi ekonomi membuat mereka melakukan layoff karena perusahaan belum profit, kalo belum profit berarti masih butuh suntikan dana sedangkan investor tidak mau menyuntik dana dulu untuk sementara," tambahnya.

Dari situ, Untung juga menambahkan satu lagi penyebab PHK, yakni perusahaan yang tak kunjung memperoleh profit akibat bakar duit berlebihan. Hal ini pun berkaitan dengan persaingan yang tidak sehat berupa predatory pricing atau perang harga, ‘yang membuat startup rela mengeluarkan 2 juta untuk dapat omzet 1 juta’, meski menurut Untung saat ini ekosistemnya sudah jauh lebih sehat.

"Nggak apa-apa kalo dulu, sekarang sudah nggak bisa. Jadi, strategi yang dijalanin termasuk promo besar-besaran saya percaya sekarang harusnya sudah lebih sehat. Karena kalo itu nggak sehat, nanti juga tutup sendiri kok," ujarnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Penjelasan Kemnaker soal PHK Karyawan Tokopedia
Penjelasan Kemnaker soal PHK Karyawan Tokopedia

Berdasarkan konfirmasi dari Indah dengan manajemen Tokopedia-TikTok Shop, diperkirakan sekitar 300 karyawan akan terdampak PHK.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Lengkap Tokopedia PHK 450 Karyawan setelah Dibeli TikTok
Penjelasan Lengkap Tokopedia PHK 450 Karyawan setelah Dibeli TikTok

Tokopedia akhirnya buka suara terkait kabar 450 karyawannya di PHK.

Baca Selengkapnya
Tokopedia Dikabarkan akan PHK 450 Karyawan
Tokopedia Dikabarkan akan PHK 450 Karyawan

Informasi ini berdasarkan laporan dari Bloomberg dan Tech in Asia.

Baca Selengkapnya
Kena PHK Massal, Eks Karyawan Roatex Indonesia Belum Terima Hak dan Pesangon
Kena PHK Massal, Eks Karyawan Roatex Indonesia Belum Terima Hak dan Pesangon

Surat pemecatan keluar pada 11 Juli 2023 lalu, dan berlaku pada 31 Juli 2023. Namun, para pegawai yang terkena sudah dicabut sejumlah asetnya dari perusahaan.

Baca Selengkapnya
Disnaker DKI Jakarta Buka Suara soal Kabar Induk TikTok Bakal PHK Pekerja e-Commerce Indonesia
Disnaker DKI Jakarta Buka Suara soal Kabar Induk TikTok Bakal PHK Pekerja e-Commerce Indonesia

Adapun kabar PHK ini disebut akan berlangsung pada bulan Juni 2024.

Baca Selengkapnya
Jakarta Sumbang PHK Terbesar, DPRD DKI Minta Disnaker Perketat Pengawasan Perusahaan
Jakarta Sumbang PHK Terbesar, DPRD DKI Minta Disnaker Perketat Pengawasan Perusahaan

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Jakarta menjadi provinsi penyumbang kasus tertinggi PHK.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jelaskan Alasan Pabrik Sepatu Bata Tutup
Pemerintah Jelaskan Alasan Pabrik Sepatu Bata Tutup

Langkah ini bagian dari transformasi bisnis menjadi lebih efisien ke depan.

Baca Selengkapnya
Terus Merugi, Google Kembali PHK karyawannya
Terus Merugi, Google Kembali PHK karyawannya

Sejak awal tahun, CEO Google telah mengabarkan akan terjadi PHK lebih banyak tahun ini.

Baca Selengkapnya
INFOGRAFIS: Resesi Global, Perusahaan Teknologi Dunia PHK Massal
INFOGRAFIS: Resesi Global, Perusahaan Teknologi Dunia PHK Massal

Penyebab PHK massal di perusahaan teknologi pun bermacam-macam. Ada yang melakukan PHK karena restrukturisasi bisnis, mengurangi biaya operasional dan lainnya.

Baca Selengkapnya
Pabrik Sepatu Bata Tutup, Segini Pesangon Diterima Karyawan yang Di-PHK
Pabrik Sepatu Bata Tutup, Segini Pesangon Diterima Karyawan yang Di-PHK

Akibat sepi order, PT Sepatu Bata melakukan PHK para karyawannya secara bertahap.

Baca Selengkapnya
Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta Belum Terima Laporan PHK dari Tokopedia
Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta Belum Terima Laporan PHK dari Tokopedia

Sampai saat ini, Pemprov DKI belum menerima laporan resmi terkait pemecatan karyawan Tokopedia.

Baca Selengkapnya
Ini Hal Dikhawatirkan Setelah PHK Besar-besaran di Tokopedia
Ini Hal Dikhawatirkan Setelah PHK Besar-besaran di Tokopedia

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengaku sudah meminta penjelasan kepada manajemen Tokopedia.

Baca Selengkapnya