Membongkar praktik jual beli jabatan PNS buat Jokowi geregetan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo belum lama ini menyoroti adanya jual beli jabatan di lingkup Pegawan Negeri Sipil (PNS). Jokowi bahkan mendapat laporan ada yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena melakukan praktik tersebut.

"Secara khusus saya ingin menyoroti masih adanya praktik-praktik jual beli jabatan dalam manajemen ASN (Aparatur Sipil Negar) atau PNS ini," kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas (ratas) dengan tema pembahasan manajemen ASN di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (18/1).

Presiden menegaskan praktik-praktik semacam itu harus diberantas tuntas di seluruh pelosok Tanah Air. "Saya ingin mengingatkan agar praktik dalam proses pengurusan pengangkatan ASN ini betul-betul hilang dan diberantas tuntas," ujarnya, menegaskan.

Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, jual beli jabatan merupakan bentuk penyimpangan aturan atau pidana.

"Sampai hari ini pun tidak ada jual beli jabatan itu, secara aturan. Kan itu masuk domain kejahatan, pidana, memang enggak boleh," kata Johan Budi.

Johan menuturkan, pemberantasan praktik jual beli jabatan sebetulnya bisa melibatkan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Nantinya bisa ditindaklanjuti langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan.

Secara terpisah, MenPAN-RB Asman Abnur mengatakan, sebetulnya sistem perekrutan pejabat pemerintah secara transparan sudah ada. Hanya saja, masih ada beberapa daerah belum melaksanakan sistem tersebut.

"Harusnya pemerintah daerah mengikuti aturan yang sudah kita tetapkan. Namun masih ada paradigma lama yang selama ini seolah-olah jadi kepala daerah itu kewenangannya," kata Asman.

Lalu, kenapa jual beli jabatan PNS bisa terjadi? Silakan klik selanjutnya. (mdk/idr)