Follow
Mempertanyakan Penggunaan Pajak Karbon untuk Keberlanjutan Lingkungan
Merdeka.com - Forest Campaigner Greenpeace Indonesia, M Iqbal mempertanyakan penggunaan dana dari hasil pemungutan pajak karbon untuk keberlanjutan lingkungan. Sebab saat ini instrumen fiskal yang digunakan menggabungkan semua pendapatan negara untuk kemudian diatur dan dibagikan sesuai dengan UU APBN.
"Kita tidak punya e-marking yang membahas pajak karbon ini kemudian digunakan untuk penanggulangan atau dampak karbon lainnya," kata kepada merdeka.com, Jakarta, Minggu (21/11).
Dia melanjutkan, saat ini belum ada instrumen kebijakan yang menjelaskan hasil pungutan pajak karbon untuk program tertentu. Sekalipun dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) maupun turunannya
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Bagaimana OIKN mengelola deforestasi di IKN? Pengendalian deforestasi dan konversi lahan lewat penghentian penebangan di wilayah KIPP, penertiban aktivitas penambangan ilegal melalui Satgas Tambang bersama aparat penegak hukum, termasuk moratorium penerbitan izin di kedua sektor.
-
Kenapa ekonomi hijau penting bagi Indonesia? Airlangga menekankan ekonomi hijau tidak hanya penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Melainkan sebagai langkah strategis untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap) dan menuju negara berpendapatan tinggi setara dengan negara maju.
-
Bagaimana BRI mengelola emisi karbon? Selain itu, lanjut Solichin, BRI telah memonitor emisi karbon perusahaan sejak tahun 2020. 'Dalam pengelolaan emisi karbon, BRI mengadopsi global standard SBTi (Science-Based Target Initiatives), yaitu dengan mengimplementasikan inisiatif yang secara langsung dapat menurunkan emisi, seperti pengadaan kendaraan listrik, pemasangan solar panel, penggunaan teknologi lain yang rendah emisi, serta melakukan dukungan secara finansial dan non-finansial yang dibutuhkan nasabah sehingga transisi ekonomi dapat dilakukan,' imbuhnya.
-
Kenapa pajak penting? Karena peranannya, pajak banyak diberlakukan di berbagai negara, tak hanya di Indonesia.
-
Bagaimana cara mencegah kerusakan lingkungan di Indonesia? Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi.
Seharusnya kata dia, dalam UU HPP pemerintah telah menetapkan peruntukkan hasil penarikan pajak karbon. Sebagaimana tarif cukai tembakau yang secara khusus dialokasikan untuk anggaran kesehatan.
"Jadi tidak akan bisa dipastikan pajak karbon ini buat masalah penanggulangan lingkungan," kata dia.
Untuk itu, Iqbal menilai lahirnya pajak karbon untuk menekan emisi masih jauh dari harapan. Sebab instrumen kebijakan yang dibuat pemerintah masih belum lengkap dan terlihat setengah hati.
"Jadi masih akan jauh sekali untuk mencapai tujuannya menekan emisi karbon," kata dia mengakhiri.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Semula pajak karbon akan mulai diterapkan pada tahun 2022, namun kebijakan tersebut ditunda hingga 2025 mendatang.
Baca Selengkapnya
Pemberlakuan pajak karbon bertujuan untuk memberikan alternatif kepada dunia usaha dalam upaya mengurangi emisi karbon.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi telah meresmikan perdagangan bursa karbon di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi telah meresmikan perdagangan bursa karbon di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Indonesia terus menciptakan berbagai instrumen keuangan untuk mendukung transisi energi.
Baca Selengkapnya
Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan Sustainable Development Goals 13 PBB.
Baca Selengkapnya
Penundaan pajak karbon ini merupakan penundaan yang kesekian kali setelah pada akhir 2021
Baca Selengkapnya
Satgas ini akan dipimpin oleh Prof. Dr. Laode Kamaluddin selaku Tim Ekonomi Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ishak.
Baca Selengkapnya
Pemerintah menargetkan net zero emission (NZE) atau emisi nol bersih pada tahun 2060 mendatang.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi telah meresmikan perdagangan bursa karbon di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu menggelar Indonesia International Conference for Sustainable Finance and Economy 2023.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi telah meresmikan perdagangan bursa karbon di Indonesia.
Baca Selengkapnya