Menakar Komposisi Menteri Ekonomi Kabinet Indonesia Maju

Merdeka.com - Komposisi menteri di bidang ekonomi yang dilantik Presiden Joko Widodo pada Rabu lalu (23/10) kurang meyakinkan untuk memberikan hasil terbaik dari persoalan ekonomi yang sedang berlangsung. Komposisi ini dinilai sulit tercipta harmoni untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

“Kalau melihat komposisinya sekarang, mungkin lebih banyak yang tidak tepat di posisinya jika kita mengukur dari masalah perekonomian yang ada dan target ke depan,” ujar Herry Gunawan, Direktur Data Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Menurut Herry, beberapa persoalan ekonomi yang ada di depan mata adalah kondisi industri manufaktur Indonesia dalam tekanan. Sejak tiga bulan terakhir, Juli-September tahun ini, indeks manufaktur berada di bawah angka 50. Indeks tersebut dikeluarkan oleh Nikkei, yang melakukan survei secara berkala terhadap 400 perusahaan manufaktur.

Indikator yang menjadi ukuran indeks tersebut adalah pesanan baru, produksi, karyawan, waktu pengiriman dari pemasok, serta bahan baku. Indeks di bawah 50 itu menunjukkan bahwa posisi industri manufaktur Indonesia hanya bisa bertahan dan tidak bisa ekspansi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), industri manufaktur atau pengolahan hingga Februari tahun ini menyerap sekitar 18 juta pekerja atau 14 persen dari total tenaga kerja Indonesia. Sementara pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang secara kuartalan pada kuartal kedua mengalami kontraksi, yaitu minus 1,91 terhadap kuartal sebelumnya. Sedangkan secara tahunan, mengalami perlambatan. Pada kuartal II tahun ini hanya tumbuh 3,62 persen, sedangkan di periode sama tahun sebelumnya tumbuh 4,36 persen.

“Persoalan di depan mata ini sekarang diurus oleh tiga menteri dari partai politik, yang tidak memiliki jejak rekam dan konsep yang tidak jelas terkait dengan masalah yang dihadapi,” ujarnya.

Perlu diketahui, Menko Perekonomian kini diemban oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. “Dia yang meninggalkan kinerja negatif pada industri manufaktur nasional,” ungkap Herry.

Selanjutnya, posisi menteri perindustrian diberikan kepada Agus G Kartasasmita juga dari Partai Golkar dan Menteri Perdagangan diisi oleh Agus Suparmanto dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Komposisinya memperlihatkan bahwa mereka perlu waktu tidak sebentar untuk beradaptasi dengan persoalan yang menjadi tanggung jawabnya,” paparnya.

Selanjutnya, kata Herry, dengan potensi industri digital Indonesia yang mencapai ratusan miliar dolar, sepatutnya dipimpin oleh Nadiem Makarim, tapi justru ditempatkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Bukan hanya berhasil membangun Go-Jek, Nadiem berhasil menciptakan ekosistem industri digital dengan kondisi nyata di Indonesia. Ini yang diperlukan sekarang.”

Sri Mulyani dan Erick Thohir

2019 Humas Kemenkeu

Sri Mulyani Indrawati mungkin menjadi satu-satunya menteri yang sejalan dengan keahlian dan pengalamannya, sehingga cocok di tempat sekarang, yaitu Menteri Keuangan. Masalahnya, ketika kondisi keuangan negara sedang ketat akibat lantaran penerimaan pemerintah melambat, Sri dihadapkan persoalan pelik.

Kalau pertumbuhan ekonomi meleset atau turun, yang ditunjuk adalah menkeu. Sementara mitra menkeu yang punya peran besar ikut mendorong pertumbuhan ekonomi, justru akan sulit mendukung, katanya.

Herry berpandangan Sri Mulyani lebih cocok menjadi Menko Perekonomian, kalau melihat komposisi kabinet Indonesia Maju. Dia yang menjadi konduktor, bukan Airlangga, tegasnya.

Sementara di badan usaha milik negara (BUMN) yang menterinya adalah Erick Thohir, juga kurang meyakinkan. Belum kelihatan visinya, bahkan saat menjadi pengusaha. Beda dengan kakaknya, Boy Thohir yang memimpin Adaro dan sukses, katanya.

Menurutnya, persoalan yang sedang dihadapi oleh BUMN sangat serius. BUMN saat ini menjadi pendamping pemerintah dalam merealisasikan program-program besar yang dampaknya baru terasa dalam jangka panjang. Akibatnya juga, BUMN menghadapi beban utang yang besar dan harus diatasi, sementara proyek yang dikerjakan banyak muatan sosial.

Tak kalah pentingnya, Herry memaparkan, secara organisasi BUMN sedang dalam proses pemantapan terkait dengan holding yang baru dibentuk. Erick belum terlihat memiliki tanda-tanda positif di seluruh persoalan ini, karena usahanya seperti Mahaka Group kan terpecah, kecuali tersisa usaha media dan asuransi yang biasa-biasa saja, terutama di bidang inovasi atau terobosan. Mungkin lebih hebat BUMN."

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, keinginan Presiden Jokowi agar Indonesia memiliki pertumbuhan yang tinggi, sehingga pendapatan per kapita bisa Rp27 juta per bulan, sulit direalisasikan. Begitu juga dengan target keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah, pungkas dia.