Menaker: Keliru jika kesejahteraan pekerja hanya diukur dari upah

Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan ada logika keliru dalam pencapaian kesejahteraan para pekerja atau buruh. Pemikiran yang keliru ini disebabkan kesejahteraan buruh hanya dicapai dengan upah yang tinggi.

Padahal, kata dia, kesejahteraan buruh itu harus diukur dari kemudahan negara dalam memenuhi kebutuhan hidup pekerja secara layak. Kebutuhan tersebut, diantaranya penyediaan rumah murah untuk pekerja, penyediaan sarana transportasi, penyediaan sekolah-sekolah yang terjangkau di kawasan industri.

"Bagi saya, posisi pekerja sangat strategis dalam upaya menggerakkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Karenanya, negara perlu hadir untuk melindungi keberadaan dan menjamin kesejahteraan para pekerja dengan aturan yang jelas dan pasti," ujar Hanif dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (1/1).

Menurut dia, sepanjang tahun 2015, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah membuat berbagai aturan untuk memastikan kesejahteraan pekerja. Yakni, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jaminan Hari Tua, PP tentang Pengupahan, PP tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian, PP tentang Jaminan Pensiun untuk Pekerja dan yang paling penting PP Pengupahan.

Agar peraturan-peraturan tersebut bisa terlaksana dengan baik, Hanif bakal berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain guna menindaklanjuti program sosial untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

"Saya terus mengkoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga lainnya agar dirumuskan program kegiatan yang menopang kesejahteraan para pekerja. Dengan cara seperti ini, lebih menjamin kesejahteraan para pekerja terwujud," pungkas dia.