Menaker Percepat Penyaluran Bantuan Gaji untuk Pekerja

Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkomitmen untuk segera mencairkan sepenuhnya bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah (BSU) bagi 12,4 juta pekerja/buruh yang penghasilannya terdampak pandemi Covid-19. Penyaluran BSU termin kedua terus digenjot.

"Kita terus berupaya untuk mempercepat penyaluran bantuan subsidi gaji atau upah sampai 12,4 juta penerima. sehingga bisa segera diterima oleh para pekerja/buruh yang terdampak pandemi Covid-19," kata Menaker Ida di Jakarta, Jumat (11/12).

Dia mencatat, per 14 Desember 2020, realisasi BSU pada termin kedua ini telah mencapai 89,02 persen atau setara 11.042.252 pekerja/buruh. Secara rinci, tahap I pada termin kedua penyaluran subsidi gaji atau upah mencapai 2.177.915 penerima, tahap II 2.711.358 penerima, tahap III sebanyak 3.146.314 penerima, tahap IV mencapai 2.439.537 penerima, tahap V mencapai 529.244, dan batch VI (tambahan data batch V) 37.906 penerima.

Adapun besaran anggaran yang telah disalurkan melalui tahap pertama pada termin kedua penyaluran subsidi gaji atau upah anggarannya mencapai Rp2,613 triliun, tahap II Rp3,253 triliun, tahap III sebanyak Rp3,775 triliun, tahap IV mencapai Rp2,927 triliun, tahap V mencapai Rp635,068 miliar, dan tahap VI mencapai Rp45,487 miliar. Sehingga total anggaran yang telah tersalurkan untuk termin 2 adalah Rp13,250 triliun.

Untuk memastikan penerimaan BSU agar tepat sasaran, dalam proses penyaluran BSU, pihaknya terus berkoordinasi dan rapat pembahasan secara marathon dengan berbagai pihak di antaranya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, BPJS Ketenagakerjaan, serta Bank Himbara.

"Selama proses penyaluran BSU, tentunya kita terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari verifikasi data dari BPJS, pemadanan data dengan DJP Kemenkeu. Kami juga selalu meminta pendampingan dari BPK, BPKP untuk audit, sementara untuk monitoring dari KPK," tukasnya.