Menaker: PHK Terbanyak di Jatim, Pekerja Dirumahkan Paling Banyak di Jakarta
Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan terdapat lebih dari 2 juta tenaga kerja yang terkena aksi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan oleh pemberi kerja selama masa penyebaran virus corona (Covid-19). Dari jumlah tersebut, Menteri Ida melaporkan, aksi pemutusan hubungan kerja paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Timur, yakni sekitar 59.000 tenaga kerja.
"Kalau pekerja atau buruh sektor formal yang di-PHK itu Jawa Timur tertinggi, 59.270 orang," jelas dia dalam sesi live streaming bersama Liputan6.com, Rabu (22/4).
Provinsi selanjutnya yang juga tercatat banyak mem-PHK karyawan yakni Jawa Tengah, sebesar 53.281 orang. Disusul DKI Jakarta 48.000 orang, lalu Jawa Barat sebanyak 41.771 orang.
-
Apa yang terjadi pada karyawan yang di PHK? Berdasarkan data dari pelacak independen Layoffs.fyi, hingga 30 Agustus 2024, sebanyak 422 perusahaan teknologi telah memberhentikan 136.782 karyawan.
-
Siapa saja yang terkena PHK massal di perusahaan teknologi? Beberapa nama besar seperti Tesla, Toshiba, Dell, Xerox, Paypal seakan berlomba-lomba melakukan PHK dalam jumlah besar sejak awal tahun.
-
Kenapa PHK massal terjadi di perusahaan teknologi? Penyebab PHK massal di perusahaan teknologi pun bermacam-macam. Ada yang melakukan PHK karena restrukturisasi bisnis, mengurangi biaya operasional, serta penurunan permintaan produk.
-
Kenapa pekerja Indonesia dipecat? Pihak perkebunan yang mempekerjakan mereka mengatakan mereka dipecat karena kurang cepat memetik buah-buah yang akan dipasok ke supermarket besar.
-
Siapa saja yang kena PHK di perusahaan teknologi? Tidak hanya perusahaan kecil, raksasa teknologi seperti Apple, Microsoft, dan Google juga terus mengurangi jumlah karyawan mereka tahun ini, meskipun telah mengumumkan PHK massal tahun lalu.
-
Kapan PHK karyawan teknologi mulai terjadi? Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri teknologi tidak menunjukkan tanda-tanda melambat pada 2024.
Pekerja Dirumahkan di Jakarta Capai 450.955 Orang
Selain aksi PHK, Menteri Ida melanjutkan, wabah virus corona juga berakibat pada banyaknya buruh yang dirumahkan lantaran pihak pemberi kerja tutup usaha sementara. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah pekerja yang dirumahkan tertinggi, yakni lebih dari 450.000 orang.
"Kalau dilihat dari provinsi yang pekerja atau buruh sektor formalnya yang terbanyak dirumahkan itu DKI Jakarta, itu ada 450.955 orang," bebernya.
"Kemudian Jawa Barat itu ada 124.811 orang, kemudian berikutnya Jawa Tengah ada 119.881 orang," tukas Menteri Ida.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jumlah PHK di Jakarta pada Januari-Juni 2024 menembus 7.469 orang. Angka itu bertambah 6.786 orang atau 994% atau hampir 1.000% dibandingkan tahun lalu.
Baca SelengkapnyaJumlah PHK pada Januari-Juni 2024 naik 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Baca SelengkapnyaPengangguran di jJakarta sudah mencapai 7 ribuan orang.
Baca SelengkapnyaPHK yang terjadi sebagian besar dipicu oleh krisis di berbagai lini pada sektor manufaktur.
Baca Selengkapnya7.649 Pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (KPK) di DKI Jakarta selama Juni 2024.
Baca SelengkapnyaData Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Jakarta menjadi provinsi penyumbang kasus tertinggi PHK.
Baca SelengkapnyaAngka ini meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 25.000 orang yang di-PHK.
Baca SelengkapnyaPemprov Jawa Tengah mengklaim mengantisipasi agar tak lagi ada PHK massal ke depannya.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data BPS pada 2023, rata-rata kepadatan penduduk di Jakarta mencapai 16.146 per km persegi. Sementara, Jakarta Pusat menjadi wilayah paling padat.
Baca SelengkapnyaSituasi ketenagakerjaan di Indonesia sedang menghadapi tantangan serius, dengan hampir 60 ribu pekerja yang di-PHK pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPasalnya, dalam beberapa waktu terakhir kualitas udara di Jakarta sempat menduduki rangking satu terburuk dari seluruh kota di dunia.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta menerapkan sistem WFH bagi 50 persen ASN sejak 21 Agustus 2023 demi mengurangi polusi udara.
Baca Selengkapnya