Menaker Validasi Data 1,2 Juta Pekerja yang di-PHK dan Dirumahkan
Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyebut bahwa saat ini terdapat 1,2 juta tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan di rumahkan. Saat ini data tersebut tengah dilakukan proses pendataan dan validasinya.
"Data yang kami himpun dari dinas Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia yang kami himpun dari para pengusaha, serikat buruh, ada 1.742.904 pekerja formal dan informal yang di rumahkan dan ter-PHK, yang datanya secara valid ada di Kementerian Ketenagakerjaan," kata Ida dalam video conference bersama Diaspora Indonesia, Jumat (15/5).
Dia menjelaskan, data 1,2 juta pekerja yang ter-PHK dan di rumahkan tersebut merupakan tambahan dan saat ini tengah dilakukan proses pendataan validasi data.
-
Apa yang terjadi pada karyawan yang di PHK? Berdasarkan data dari pelacak independen Layoffs.fyi, hingga 30 Agustus 2024, sebanyak 422 perusahaan teknologi telah memberhentikan 136.782 karyawan.
-
Siapa saja yang kena PHK di perusahaan teknologi? Tidak hanya perusahaan kecil, raksasa teknologi seperti Apple, Microsoft, dan Google juga terus mengurangi jumlah karyawan mereka tahun ini, meskipun telah mengumumkan PHK massal tahun lalu.
-
Siapa saja yang terkena PHK massal di perusahaan teknologi? Beberapa nama besar seperti Tesla, Toshiba, Dell, Xerox, Paypal seakan berlomba-lomba melakukan PHK dalam jumlah besar sejak awal tahun.
-
Kenapa PHK massal terjadi di perusahaan teknologi? Penyebab PHK massal di perusahaan teknologi pun bermacam-macam. Ada yang melakukan PHK karena restrukturisasi bisnis, mengurangi biaya operasional, serta penurunan permintaan produk.
-
Kapan PHK karyawan teknologi mulai terjadi? Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri teknologi tidak menunjukkan tanda-tanda melambat pada 2024.
-
Apa saja yang dilakukan PPK selama masa kerjanya? Masa kerja PPK mencakup berbagai tahapan penting. Mulai dari persiapan sebelum pemilihan, pelaksanaan hari pemilihan pada 27 November 2024 hingga perhitungan dan rekapitulasi suara yang berakhir pada 16 Desember 2024.
Selain itu, ada juga pekerja migran yang habis kontraknya yang di rumahkan di negaranya, dan ada 34 ribu calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang gagal berangkat. Padahal PMI tersebut sudah beberapa bulan mendambakan untuk bisa bekerja di luar negeri.
"Tapi karena pandemi covid-19 terpaksa kami menunda penempatan mereka di negara tujuan, tidak kecil jumlahnya ada 34.644 orang. Banyak yang mengatakan bahwa di luar data itu masih banyak pekerja yang terpaksa di rumahkan dan di PHK tentu kita berharap data itu berhenti sampai di sini," ujarnya.
Sedangkan, apabila dilihat dari data Kementerian Ketenagakerjaan tidak hanya pekerja laki-laki yang terdampak, melainkan juga ada pekerja perempuan yang ikut terdampak. Jumlah pekerja perempuan yang ter-PHk dan di rumahkan yakni 32 persen atau 563.207 orang, sedangkan untuk pekerja laki-laki 68 persen atau 1.179.697 pekerja laki-laki.
"Sungguh sangat sedih mendengar saudara-saudara kita yang benar-benar terdampak covid-19 ini," ujarnya.
Berharap PHK Tak Terjadi Lagi
Dia berharap tak lagi mendengar kabar para pekerja di Indonesia yang di rumahkan, di-PHK, yang kehilangan pekerjaan, dan kehilangan pendapatan, yang pada akhirnya tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada dirinya maupun kepada keluarganya.
"Sebagai seorang Menteri Ketenagakerjaan, yang ada di dalam pikiran saya sebagai menteri adalah berapa banyak lagi yang harus dirumahkan dan di PHK, berapa banyak lagi yang harus kehilangan pekerjaan dan pendapatan, kalau berkurang masih untung, tapi kalau hilang itu sungguh sebuah drama yang hari-hari ini kita saksikan bersama," ungkapnya.
Kendati begitu, Ida mengatakan bahwa pandemi covid-19 ini selain menjadi bencana kesehatan, memang mulai mengarah menciptakan bencana ekonomi. Terlihat dengan banyaknya perusahaan yang tutup bertambah terus setiap hari, dan jumlah pekerja-pekerja yang di rumahkan dan di PHK juga semakin hari semakin bertambah.
Oleh karena itu, Menteri Ida menyambut baik bantuan dari berbagai sumber, salah satunya dari Diaspora Indonesia yang menginisiasi bantuan, yakni 'Diaspora Peduli dan Pemberian Bantuan Untuk Pekerja Terdampak Covid-19'.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setidaknya terdapat 130.101 data calon penerima KJP Plus yang diverifikasi ulang pada tahap I gelombang kedua ini.
Baca SelengkapnyaData Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Jakarta menjadi provinsi penyumbang kasus tertinggi PHK.
Baca SelengkapnyaKementerian PAN-RB diminta segera melakukan audit menyeluruh terkait data tenaga honorer atau non ASN dengan melibatkan BKN.
Baca SelengkapnyaJumlah honorer mencapai 2,3 juta orang, yang awalnya hanya diperkirakan 400.000 orang.
Baca SelengkapnyaKemnaker siap ikut berkolaborasi dalam pemanfaatan sistem data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Baca SelengkapnyaIni menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau ASN (Aparatur Sipil Negara) cukup tinggi.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan konfirmasi dari Indah dengan manajemen Tokopedia-TikTok Shop, diperkirakan sekitar 300 karyawan akan terdampak PHK.
Baca SelengkapnyaMenteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan, penyelesaian status tenaga honorer akan dilakukan pada Desember 2024.
Baca SelengkapnyaKementerian PANRB pun telah menetapkan sekitar 1,28 juta formasi untuk rekrutmen CASN 2024.
Baca Selengkapnyatertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas
Baca SelengkapnyaAdapun proses verifikasi ini sebagai bagian dari langkah selektif Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaSaat ini BKN sedang melakukan verifikasi data Non-ASN yang terdapat dalam data base BKN.
Baca Selengkapnya