Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menaker Validasi Data 1,2 Juta Pekerja yang di-PHK dan Dirumahkan

Menaker Validasi Data 1,2 Juta Pekerja yang di-PHK dan Dirumahkan Menaker Ida Fauziyah. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyebut bahwa saat ini terdapat 1,2 juta tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan di rumahkan. Saat ini data tersebut tengah dilakukan proses pendataan dan validasinya.

"Data yang kami himpun dari dinas Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia yang kami himpun dari para pengusaha, serikat buruh, ada 1.742.904 pekerja formal dan informal yang di rumahkan dan ter-PHK, yang datanya secara valid ada di Kementerian Ketenagakerjaan," kata Ida dalam video conference bersama Diaspora Indonesia, Jumat (15/5).

Dia menjelaskan, data 1,2 juta pekerja yang ter-PHK dan di rumahkan tersebut merupakan tambahan dan saat ini tengah dilakukan proses pendataan validasi data.

Selain itu, ada juga pekerja migran yang habis kontraknya yang di rumahkan di negaranya, dan ada 34 ribu calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang gagal berangkat. Padahal PMI tersebut sudah beberapa bulan mendambakan untuk bisa bekerja di luar negeri.

"Tapi karena pandemi covid-19 terpaksa kami menunda penempatan mereka di negara tujuan, tidak kecil jumlahnya ada 34.644 orang. Banyak yang mengatakan bahwa di luar data itu masih banyak pekerja yang terpaksa di rumahkan dan di PHK tentu kita berharap data itu berhenti sampai di sini," ujarnya.

Sedangkan, apabila dilihat dari data Kementerian Ketenagakerjaan tidak hanya pekerja laki-laki yang terdampak, melainkan juga ada pekerja perempuan yang ikut terdampak. Jumlah pekerja perempuan yang ter-PHk dan di rumahkan yakni 32 persen atau 563.207 orang, sedangkan untuk pekerja laki-laki 68 persen atau 1.179.697 pekerja laki-laki.

"Sungguh sangat sedih mendengar saudara-saudara kita yang benar-benar terdampak covid-19 ini," ujarnya.

Berharap PHK Tak Terjadi Lagi

Dia berharap tak lagi mendengar kabar para pekerja di Indonesia yang di rumahkan, di-PHK, yang kehilangan pekerjaan, dan kehilangan pendapatan, yang pada akhirnya tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada dirinya maupun kepada keluarganya.

"Sebagai seorang Menteri Ketenagakerjaan, yang ada di dalam pikiran saya sebagai menteri adalah berapa banyak lagi yang harus dirumahkan dan di PHK, berapa banyak lagi yang harus kehilangan pekerjaan dan pendapatan, kalau berkurang masih untung, tapi kalau hilang itu sungguh sebuah drama yang hari-hari ini kita saksikan bersama," ungkapnya.

Kendati begitu, Ida mengatakan bahwa pandemi covid-19 ini selain menjadi bencana kesehatan, memang mulai mengarah menciptakan bencana ekonomi. Terlihat dengan banyaknya perusahaan yang tutup bertambah terus setiap hari, dan jumlah pekerja-pekerja yang di rumahkan dan di PHK juga semakin hari semakin bertambah.

Oleh karena itu, Menteri Ida menyambut baik bantuan dari berbagai sumber, salah satunya dari Diaspora Indonesia yang menginisiasi bantuan, yakni 'Diaspora Peduli dan Pemberian Bantuan Untuk Pekerja Terdampak Covid-19'.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kabar Gembira, KJP Plus Gelombang 2 Dicairkan Pekan Depan
Kabar Gembira, KJP Plus Gelombang 2 Dicairkan Pekan Depan

Setidaknya terdapat 130.101 data calon penerima KJP Plus yang diverifikasi ulang pada tahap I gelombang kedua ini.

Baca Selengkapnya
Jakarta Sumbang PHK Terbesar, DPRD DKI Minta Disnaker Perketat Pengawasan Perusahaan
Jakarta Sumbang PHK Terbesar, DPRD DKI Minta Disnaker Perketat Pengawasan Perusahaan

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Jakarta menjadi provinsi penyumbang kasus tertinggi PHK.

Baca Selengkapnya
Jumlah Tenaga Honorer Bertambah Lagi, dari 2,3 Juta Kini Jadi 5,3 Juta Orang
Jumlah Tenaga Honorer Bertambah Lagi, dari 2,3 Juta Kini Jadi 5,3 Juta Orang

Kementerian PAN-RB diminta segera melakukan audit menyeluruh terkait data tenaga honorer atau non ASN dengan melibatkan BKN.

Baca Selengkapnya
Jumlah Honorer Membengkak, Bakal Ada PHK Massal?
Jumlah Honorer Membengkak, Bakal Ada PHK Massal?

Jumlah honorer mencapai 2,3 juta orang, yang awalnya hanya diperkirakan 400.000 orang.

Baca Selengkapnya
Kemnaker: Satu Data Ketenagakerjaan Siap Kolaborasi dengan Data Regsosek
Kemnaker: Satu Data Ketenagakerjaan Siap Kolaborasi dengan Data Regsosek

Kemnaker siap ikut berkolaborasi dalam pemanfaatan sistem data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Baca Selengkapnya
Jumlah Pelamar PPPK Membludak, Tembus 4 Juta Orang dan Formasi Tersedia Hanya 1,2 Juta
Jumlah Pelamar PPPK Membludak, Tembus 4 Juta Orang dan Formasi Tersedia Hanya 1,2 Juta

Ini menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau ASN (Aparatur Sipil Negara) cukup tinggi.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Kemnaker soal PHK Karyawan Tokopedia
Penjelasan Kemnaker soal PHK Karyawan Tokopedia

Berdasarkan konfirmasi dari Indah dengan manajemen Tokopedia-TikTok Shop, diperkirakan sekitar 300 karyawan akan terdampak PHK.

Baca Selengkapnya
Masalah Tenaga Honorer Selesai Akhir Tahun Ini, Semua Diangkat Jadi PPPK?
Masalah Tenaga Honorer Selesai Akhir Tahun Ini, Semua Diangkat Jadi PPPK?

Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan, penyelesaian status tenaga honorer akan dilakukan pada Desember 2024.

Baca Selengkapnya
Pendaftaran CASN 2024 Dimulai Setelah Proses Verval Selesai
Pendaftaran CASN 2024 Dimulai Setelah Proses Verval Selesai

Kementerian PANRB pun telah menetapkan sekitar 1,28 juta formasi untuk rekrutmen CASN 2024.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Mulai Bertahap Menata Identitas Warga Berdomisili Luar Jakarta
Pemprov DKI Mulai Bertahap Menata Identitas Warga Berdomisili Luar Jakarta

tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Temukan Ratusan Data Penerima KJMU 2023 Tak Penuhi Syarat
Pemprov DKI Jakarta Temukan Ratusan Data Penerima KJMU 2023 Tak Penuhi Syarat

Adapun proses verifikasi ini sebagai bagian dari langkah selektif Pemprov DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
BKN: Tidak Ada Pendataan Ulang Tenaga Honorer Tahun 2024
BKN: Tidak Ada Pendataan Ulang Tenaga Honorer Tahun 2024

Saat ini BKN sedang melakukan verifikasi data Non-ASN yang terdapat dalam data base BKN.

Baca Selengkapnya