Mendag ancam cabut izin importir penyebab dwelling time panjang
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) naik pitam begitu mengetahui waktu sandar kapal di pelabuhan atau dwelling time terlalu lama. Pasalnya, hal ini mengakibatkan penumpukan sejumlah barang serta proses distribusi barang ke berbagai daerah menjadi terhambat.
Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel sesumbar akan mencabut izin importir yang kedapatan 'berulah' sehingga menyebabkan dwelling time terlalu lama. Menteri Rachmat akan meminta data kepada Direktorat Bea dan Cukai terkait track record dari importir tersebut.
"Makanya saya cek nanti. Tapi saya sudah minta ke Bea Cukai dan otoritas siapa perusahaannya. Kita akan lihat track recordnya, kalau sering berulah ya cabut izinnya," ujar Rachmat kepada wartawan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Jumat (19/6).
-
Siapa aja yang pernah Kemendag selidiki terkait impor? Sementara negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMP antara lain India, Republik Korea, China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.
-
Apa aja produk tekstil impor yang Kemendag selidiki? Produk-produk tersebut di antaranya pakaian dan aksesori pakaian, kain, tirai, karpet, benang stapel, filamen benang (yarn), ubin keramik, evaporator kulkas dan pembeku (freezer), baja, kertas, lysine, pelapis keramik, dan plastik kemasan.
-
Apa yang diserahkan oleh Kementerian ATR? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hadir memberikan kepastian hukum terhadap PLBN. Pada Kamis (03/08/2023), bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan dua sertifikat untuk PLBN Terpadu yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara.
-
Kenapa Mendagri meninjau pasar? Melalui peninjauan ini, Mendagri berharap pemerintah daerah dapat terus memantau kondisi pasar, menjaga stabilitas harga, serta memastikan pasokan komoditas tetap tersedia guna mendukung daya beli masyarakat di tengah berbagai dinamika ekonomi.
-
Apa saja yang diekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun. Wapres mengaku bersyukur karena sejauh ini sektor pertanian mampu membuktikan diri sebagai penopang ekonomi disaat pandemi serta memenuhi komoditas dalam negeri dan ekspor secara baik.
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
Menteri Rachmat mengaku sering menerima pesan singkat dari beberapa pengusaha yang mengeluhkan importir nakal kerap memanfaatkan kemudahan perizinan di Indonesia.
"Mereka hit and run, banyak yang melakukan itu. Jangan kemudahan yang kita berikan tapi dimanfaatkan. Sesuai aturan saja, supaya pasar kita dihormatilah," tandasnya.
Sebelumnya, saat menyambangi Pelabuhan Tanjung Priok kemarin, Presiden Joko Widodo tak bisa menyembunyikan kekecewaannya lantaran kinerja waktu bongkar muat atau dwelling time yang masih di atas target yang ditentukan. Jokowi kembali menebar ancaman, bakal memecat petugas lapangan sampai menteri yang bertanggung jawab soal ini. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Didampingi Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya, kegiatan ini merupakan lanjutan kunjungan ke pergudangan PJT di Tanjung Emas Semarang.
Baca SelengkapnyaPemerintah bakal memperketat impor barang-barang yang mengganggu pasar produk dalam negeri.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat ada 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok.
Baca SelengkapnyaPermendag tersebut pada 17 Mei 2024 menyebabkan impor TPT kembali naik pada bulan Mei 2024.
Baca SelengkapnyaOleh karena itu, Hippindo mendesak pemerintah untuk memperbaiki regulasi terkait impor yang diatur dalam Permendag Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaSeluruhnya merupakan pengaturan barang impor yang berubah dalam waktu 6 bulan saja.
Baca SelengkapnyaMendag beri penjelasan kebijakan ini justru untuk mengendalikan kemudahan aktivitas impor ke dalam negeri.
Baca SelengkapnyaKemendag Ambil Langkah Ini Atasi Barang Impor Ilegal.
Baca SelengkapnyaKarena ada selisih data, membuat kondisi yang mengancam bagi industri tekstil dalam negeri.
Baca SelengkapnyaBea Cukai telah melaporkan isi 26.000 kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak kepada Kementerian Perindustrian.
Baca SelengkapnyaSemangat pemerintah agar impor dikendalikan, tetapi dalam implementasinya tidak mudah.
Baca SelengkapnyaPermendag 8 2024 memberikan relaksasi terhadap tujuh kelompok barang. Antara lain elektronik, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas dll.
Baca Selengkapnya