Follow
Mendag: Banyak Perda berbelit karena otonomi daerah
Merdeka.com - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan masih banyak perizinan di daerah yang menghambat investasi. Hal ini justru dampak dari UU no.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang diterjemahkan secara berlebihan.
"Banyak perda yang sudah dicabut tapi ada permasalahan muncul SK pemda baru. Ini yang akan kita atasi," katanya dalam acara Trade, Tourism, and Investment Seminar di JIexpo,Jakarta, Kamis (13/10).
Dengan demikian, dia berharap agar pemerintah pusat tidak membuat regulasi yang membingungkan. Sehingga pemerintah daerah kerap mengartikannya dari berbagai sisi.
-
Apa yang dilakukan Kemendag untuk memperluas pasar ekspor? Kementerian Perdagangan terus memperluas pangsa ekspor produk Indonesia hingga ke Meksiko. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menggelar pameran Expo Indonesia en Mexico (EIM) pada 3--6 Agustus 2023 di kawasan World Trade Center, Mexico City, Meksiko dan menghadirkan 51 pelaku usaha di pameran tersebut.
-
Kenapa Kemendag membuat aturan tentang perdagangan daring dan luring? 'Itulah gunanya sesuatu itu ditata dan diatur agar semua bisa berkembang dengan baik. Beberapa hari yang lalu di Semarang, Jawa Tengah, sudah mulai ada geliat perdagangan sehingga pedagang sudah mulai tersenyum,'
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi pelaku bisnis? Dibandingkan dengan portal Pencari Tarif ASEAN sebelumnya, portal terbaru akan memuat perjanjian perdagangan termutakhir, serta cakupannya diperluas dengan memuat informasi mengenai komitmen tarif; ketentuan asal barang (rules of origin); hambatan non tarif (non tariff measures/NTMs); prosedur impor, ekspor, dan perbatasan; serta informasi lainya.
-
Apa dampak dari kebijakan Kemendag di Pasar Tanah Abang? Kebijakan Kementerian Perdagangan memberi dampak signifikan bagi para pedagang fisik seperti di Tanah Abang ini. 'Selain laris, yang berbelanja sudah mulai ramai. Pembeli memang belum pulih seperti dulu, tetapi wajah penjual sudah mulai tersenyum. Kalau ditanya apakah sudah ada yang belanja, sebagian besar bilang sudah,'
-
Mengapa Kemendag fokus pada UMKM? “Pertemuan AEM-Plus Three menyoroti perkembangan implementasi Kerja Sama Ekonomi ASEAN Plus Three (APT) 2023--2024 dan laporan akhir Proyek Riset APT untuk menjembatani kesenjangan digital pada UMKM.
-
Kenapa Hamzah Haz menjabat Menteri Investasi? Kemudian di tanggal 10 Mei 1999, ia mengundurkan diri dari jabatan menteri karena ada desakan masyarakat agar pimpinan partai tidak duduk sebagai menteri.
"Ini akan kita atasi ada beberapa langkah secara formal. Kami lakukan review segera, berbagai peraturan pusat yang tidak multi interpretatif," tambah dia.
Enggar juga berharap agar instrumen anggaran, seperti transfer ke daerah dan dana desa bisa membantu menutup kekurangan tersebut. Tujuannya, agar pemerintah tidak perlu membuat aturan baru lagi agar masalah ini bisa diselesaikan.
Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan nilai investasi di sektor pariwisata belum meningkat signifikan. Hal ini dikarenakan masih rumitnya izin investasi di daerah.
"Kemarin pagi di rapat pleno satgas ada Pemda yang perizinan bikin hotel mau pasang parabola 1 izin, buat kolom renang 1 izin. kita kalau gitu investor akan lari ke sektor yg izinnya lebih mudah," katanya di Jakarta, Kamis (13/10).
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kelompok pengusaha juga bakal menyampaikan setumpuk rekomendasi spesifik kepada pemerintah terkait sejumlah peraturan daerah (Perda) bermasalah.
Baca Selengkapnya
Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca Selengkapnya
Kemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja
Baca Selengkapnya
Semangat pemerintah agar impor dikendalikan, tetapi dalam implementasinya tidak mudah.
Baca Selengkapnya
Seluruhnya merupakan pengaturan barang impor yang berubah dalam waktu 6 bulan saja.
Baca Selengkapnya
Mendag beri penjelasan kebijakan ini justru untuk mengendalikan kemudahan aktivitas impor ke dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Luhut mengaku kabar kenaikan pajak hiburan ini sudah didengarnya sejak lama.
Baca Selengkapnya
Pernyataan itu bukan tanpa bukti. Mahfud mengaku sering mendapat keluhan dari investor.
Baca Selengkapnya
Anggota Baleg DPR dari PKS Mardani Ali Sera mengingatkan konsep kawasan aglomerasi dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Baca Selengkapnya
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar Rakornas Produk Hukum Daerah di Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (14/9).
Baca Selengkapnya
Andika berbicara keras mengkritik pemerintah terkait kondisi perekonomian yang sulit diprediksi.
Baca Selengkapnya
Menurut Mahfud, Indonesia sudah terlalu banyak menteri di dalam suatu pemerintahan.
Baca Selengkapnya