Mendag Enggar ancam tolak impor ikan dari Norwegia, ini penyebabnya
Merdeka.com - Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita melakukan pertemuan dengan Menteri Perikanan Norwegia di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (18/4).
Pertemuan yang berlangsung sekitar sejak pukul 10.00 WIB ini berjalan tertutup hampir selama satu jam. Dari pertemuan ini, ada beberapa poin yang dibahas yakni mengenai proses finalisasi terkait dengan European Free Trade Association (EFTA) atau Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa dan persoalan larangan impor bahan bakar nabati (biofuel) berbasis minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO).
"Dari pembicaraan itu ada beberapa hal, pertama menyampaikan harapannya mengenai finalisasi atau EFTA. dan kita mengupayakan perjanjian itu selesai segera. karena ini sudah berjalan lama," kata Menteri Enggartiasto saat media brifing di kantornya.
-
Apa alasan KKP menolak kebijakan pengeboman kapal? 'Tidak pernah, nggak pernah (menenggelamkan),' kata Inspektur Jenderal (Irjen) KKP, Tornanda Syaifullah, kepada awak media di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (24/7). Tornanda mengatakan, bahwa kebijakan penenggelaman kapal ilegal melalui teknik pengeboman justru akan merusak ekosistem laut. Mengingat, terdapat area konservasi dibawah laut yang terdampak kebijakan pengeboman kapal.'Itu sebenarnya merusak, kalau kapal di bom, itu merusak konservasi di bawahnya, kan itu ikut rusak sebenarnya,' tegasnya.
-
Bagaimana Kemenhub cegah penolakan kapal niaga Indonesia? Arisudono menyampaikan, melalui PSC Inspection Awareness, IDSurvey ingin mengajak para pemilik kapal niaga berbendera Indonesia untuk mengedukasi awak kapal mereka agar mengetahui serta memahami peraturan terkait bersandar di dermaga negara tujuan.
-
Siapa yang menolak kebijakan pengeboman kapal? 'Tidak pernah, nggak pernah (menenggelamkan),' kata Inspektur Jenderal (Irjen) KKP, Tornanda Syaifullah, kepada awak media di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (24/7). Tornanda mengatakan, bahwa kebijakan penenggelaman kapal ilegal melalui teknik pengeboman justru akan merusak ekosistem laut. Mengingat, terdapat area konservasi dibawah laut yang terdampak kebijakan pengeboman kapal.'Itu sebenarnya merusak, kalau kapal di bom, itu merusak konservasi di bawahnya, kan itu ikut rusak sebenarnya,' tegasnya.
-
Kenapa KKP mendorong konsumsi ikan yang berkelanjutan? Fakta yang menggembirakan harus didukung ketersediaan ikan yang bermutu secara kontinyu dan mudah diakses oleh masyarakat. Mengingat kecukupan kebutuhan ikan berbanding lurus dengan ketersediaan sumber daya perikanan,' ujar Budi.
-
Apa yang Kemendag lepas ekspornya? Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi melepas ekspor kosmetik dari Sidoarjo ke Malaysia senilai 7 juta Ringgit Malaysia (RM) atau lebih dari Rp20 miliar, pada Senin.
-
Apa yang ingin KKP dorong di sektor perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.
Pada prosesnya, Menteri Enggartiasto mengatakan akan kembali melakukan pertemuan pada 23 April mendatang. "Nanti tim akan bertemu membahas kembali tetapi sekali lagi dalam peetemuan itu saya menegaskan agar pembicaraan itu adalah untuk kepentingan kita bersama," imbuhmya.
Kemudian, dalam pertemuan itu Menteri Enggartiasto juga menyampaikan keberatannya terkait pernyataan dari Kementerian Norwegia terhadap larangan ekspor CPO ke Norwegia.
"Jadi saya juga sampaikan mengenai keberatan kita atas pernyataan dari parleman Norwegia tentang usulan mereka kepada pemerintah untuk membanned kita punya CPO dengan turunannya," ujarnya.
"Yang kedua pemerintah juga menolak untuk diberlakukan itu tetapi saya sampaikan kalau ini terus menerus dilakukan parlemen saya juga akan beraksi untuk kita juga menolak impor ikan dari Norwegia," sambung Enggartiasto.
Dia menyampaikan, inti dari pada pertemuan tadi adalah menyepakati dari free trade dan trade word dari kedua negara. Menurutnya dengan adanya perang dagang tersebut maka imbasnya dapat mempengaruhi pasar. "Jadi kalau itu terjadi yang dirugikan adalah masyarakat atau mereka juga, rakyat mereka juga. Karena saya harus menjaga para petani punya usaha yang ada pada hutan itu," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, ada ancaman perang dagang dengan Norwegia terkait larangan impor bahan bakar nabati (biofuel) berbasis minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO). Hal ini diketahuinya dari Duta Besar RI di Oslo, bahwa pemerintah Norwegia berencana melarang pengadaan publik (public procurement) untuk biofuel CPO.
"Saya mendapatkan kabar rencana pelarangan itu dari duta besar kita di sana. Saya akan segera panggil Duta Besar Norway (Norwegia) untuk mengecek kebenarannya," kata Mendag Enggar di Hotel Fairmont, Jakarta (14/3).
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penenggelaman melalui teknik pengeboman ini dipopulerkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Baca SelengkapnyaMakanya, KKP merancang kebijakan untuk menjaga biota kelautan Indonesia dan menjaga populasi ikan.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaMenteri Trenggono akui kewalahan mengurus ekspor ilegal benih lobster.
Baca SelengkapnyaRieke Diah Pitaloka ikut kritik kebijakan pemerintah soal ekspor pasir laut melalui Instagram.
Baca SelengkapnyaMereka memprotes kebijakan Presiden Jokowi yang kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang.
Baca SelengkapnyaKegiatan ekspor pasir laut harus melalui proses ketat.
Baca SelengkapnyaMenteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku mendapat cerita dari Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mengancam bakal menenggelamkan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal
Baca SelengkapnyaLobi-lobi diplomasi akhirnya menghasilkan kerja sama kelautan dan perikanan antara Indonesia dan Vietnam yang telah ditandatangani beberapa waktu lalu.
Baca SelengkapnyaLuhut mengatakan, rencana pemerintah menyetop ekspor gas alam dari Indonesia masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya