Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mendag Enggar ancam tolak impor ikan dari Norwegia, ini penyebabnya

Mendag Enggar ancam tolak impor ikan dari Norwegia, ini penyebabnya Enggartiasto Lukita. ©2018 Merdeka.com/Arie Sunaryo

Merdeka.com - Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita melakukan pertemuan dengan Menteri Perikanan Norwegia di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (18/4).

Pertemuan yang berlangsung sekitar sejak pukul 10.00 WIB ini berjalan tertutup hampir selama satu jam. Dari pertemuan ini, ada beberapa poin yang dibahas yakni mengenai proses finalisasi terkait dengan European Free Trade Association (EFTA) atau Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa dan persoalan larangan impor bahan bakar nabati (biofuel) berbasis minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO).

"Dari pembicaraan itu ada beberapa hal, pertama menyampaikan harapannya mengenai finalisasi atau EFTA. dan kita mengupayakan perjanjian itu selesai segera. karena ini sudah berjalan lama," kata Menteri Enggartiasto saat media brifing di kantornya.

Orang lain juga bertanya?

Pada prosesnya, Menteri Enggartiasto mengatakan akan kembali melakukan pertemuan pada 23 April mendatang. "Nanti tim akan bertemu membahas kembali tetapi sekali lagi dalam peetemuan itu saya menegaskan agar pembicaraan itu adalah untuk kepentingan kita bersama," imbuhmya.

Kemudian, dalam pertemuan itu Menteri Enggartiasto juga menyampaikan keberatannya terkait pernyataan dari Kementerian Norwegia terhadap larangan ekspor CPO ke Norwegia.

"Jadi saya juga sampaikan mengenai keberatan kita atas pernyataan dari parleman Norwegia tentang usulan mereka kepada pemerintah untuk membanned kita punya CPO dengan turunannya," ujarnya.

"Yang kedua pemerintah juga menolak untuk diberlakukan itu tetapi saya sampaikan kalau ini terus menerus dilakukan parlemen saya juga akan beraksi untuk kita juga menolak impor ikan dari Norwegia," sambung Enggartiasto.

Dia menyampaikan, inti dari pada pertemuan tadi adalah menyepakati dari free trade dan trade word dari kedua negara. Menurutnya dengan adanya perang dagang tersebut maka imbasnya dapat mempengaruhi pasar. "Jadi kalau itu terjadi yang dirugikan adalah masyarakat atau mereka juga, rakyat mereka juga. Karena saya harus menjaga para petani punya usaha yang ada pada hutan itu," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, ada ancaman perang dagang dengan Norwegia terkait larangan impor bahan bakar nabati (biofuel) berbasis minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO). Hal ini diketahuinya dari Duta Besar RI di Oslo, bahwa pemerintah Norwegia berencana melarang pengadaan publik (public procurement) untuk biofuel CPO.

"Saya mendapatkan kabar rencana pelarangan itu dari duta besar kita di sana. Saya akan segera panggil Duta Besar Norway (Norwegia) untuk mengecek kebenarannya," kata Mendag Enggar di Hotel Fairmont, Jakarta (14/3).

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ternyata, Ini Alasan Kementerian Kelautan Tak Lagi Tenggelamkan Kapal Asing Ilegal
Ternyata, Ini Alasan Kementerian Kelautan Tak Lagi Tenggelamkan Kapal Asing Ilegal

Penenggelaman melalui teknik pengeboman ini dipopulerkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Baca Selengkapnya
Penangkapan Masih Bar-Bar, Ekspor Ikan dari Indonesia Ditolak Eropa
Penangkapan Masih Bar-Bar, Ekspor Ikan dari Indonesia Ditolak Eropa

Makanya, KKP merancang kebijakan untuk menjaga biota kelautan Indonesia dan menjaga populasi ikan.

Baca Selengkapnya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.

Baca Selengkapnya
2 Tahun Larang Ekspor Benih Lobster, Menteri Trenggono Akui Kewalahan dan Banyak Kecolongan
2 Tahun Larang Ekspor Benih Lobster, Menteri Trenggono Akui Kewalahan dan Banyak Kecolongan

Menteri Trenggono akui kewalahan mengurus ekspor ilegal benih lobster.

Baca Selengkapnya
Soal Ekspor Pasir Laut Hasil Sedimentasi, Rieke 'Oneng' Kritik Pedas 'Yakin, Duit yang Udah Dikumpulin Di mana?'
Soal Ekspor Pasir Laut Hasil Sedimentasi, Rieke 'Oneng' Kritik Pedas 'Yakin, Duit yang Udah Dikumpulin Di mana?'

Rieke Diah Pitaloka ikut kritik kebijakan pemerintah soal ekspor pasir laut melalui Instagram.

Baca Selengkapnya
FOTO: Aksi Masyarakat Pesisir Geruduk Kantor KKP Tolak Ekspor Pasir Laut
FOTO: Aksi Masyarakat Pesisir Geruduk Kantor KKP Tolak Ekspor Pasir Laut

Mereka memprotes kebijakan Presiden Jokowi yang kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang.

Baca Selengkapnya
Izin Ekspor Pasir Laut Dibuka, Menteri Kelautan Bilang Begini
Izin Ekspor Pasir Laut Dibuka, Menteri Kelautan Bilang Begini

Kegiatan ekspor pasir laut harus melalui proses ketat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Prabowo Kesal Menteri Kelautan Diberi Syarat Negara Asing Batasi Nelayan Ambil Tuna
VIDEO: Prabowo Kesal Menteri Kelautan Diberi Syarat Negara Asing Batasi Nelayan Ambil Tuna

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku mendapat cerita dari Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono.

Baca Selengkapnya
Tiru Susi Pudjiastuti, Ganjar Bakal Tenggelamkan Kapal Asing yang Curi Ikan di Indonesia
Tiru Susi Pudjiastuti, Ganjar Bakal Tenggelamkan Kapal Asing yang Curi Ikan di Indonesia

Ganjar Pranowo mengancam bakal menenggelamkan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal

Baca Selengkapnya
Lobi-Lobi Menteri Trenggono Wujudkan Indonesia Jadi Pemasok Lobster Dunia
Lobi-Lobi Menteri Trenggono Wujudkan Indonesia Jadi Pemasok Lobster Dunia

Lobi-lobi diplomasi akhirnya menghasilkan kerja sama kelautan dan perikanan antara Indonesia dan Vietnam yang telah ditandatangani beberapa waktu lalu.

Baca Selengkapnya
Luhut Soal Setop Ekspor LNG: Kalau Kontrak Selesai Tak akan Diperpanjang
Luhut Soal Setop Ekspor LNG: Kalau Kontrak Selesai Tak akan Diperpanjang

Luhut mengatakan, rencana pemerintah menyetop ekspor gas alam dari Indonesia masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya