Mendag Enggar Sebut Sudah Tak Keluarkan Izin Impor Tekstil Sejak 7 Bulan

Merdeka.com - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita kembali membahas soal impor tekstil dan produk tekstil (TPT) oleh industri yang diduga telah bocor ke pasaran. Dia mengatakan, sudah 7 bulan pihaknya tidak mengeluarkan izin impor tekstil.

"Saya sampaikan tujuh bulan importir umum tidak ada izin satu pun yang dikeluarkan. Ada lartasnya menumpuk di meja saya, karena temuan kami, itu banyak fiktifnya daripada yang benarnya," ucap Enggar di Jakarta, Minggu (6/10).

Dia menemukan ada pemegang Angka Pengenal Impor untuk Pabrik/Produsen (API-P) yang tidak jujur dalam mengungkap kapasitas mereka saat meminta izin impor, seperti kapasitas produksi 1.000 tetapi meminta izin 2.000. Selain itu, Enggar menyebut ada manipulasi pada HS code.

"Persoalan 12 digit HS Code jadi delapan. Itu pun dimanipulasi. Terjadi manipulasi," imbuhnya.

Untuk itu, Kemendag tengah melakukan audit industri di Bandung di mana kebocoran impor tekstil terjadi. Proses audit ini melibatkan bea cukai dan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

"Saya bilang: baik kami audit yang di Bandung, karena memang bocornya di situ. Sesuai permintaan kita audit bersama perindustrian, perdagangan, bea cukai, kita periksa di sana, periksa kapasitas industri itu sendiri," ucap Enggar.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tudingan terjadinya banjir produk TPT melalui Pusat Logistik Berikat (PLB) tidak benar. Sebab, importasi TPT melalui PLB sangat kecil yaitu hanya mencapai 4,1 persen dari total impor nasional.

Total impor melalui PLB, 77 persen di antaranya produk dengan kategori perlu mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, persetujuan impor Kementerian Perdagangan, dan laporan Surveyor. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan berlapis.

"Jadi kalau nyelundup (barang) teoritisnya tidak menggunakan PLB. Dia harus presentasi dulu ke kanwil, harus punya NPWP, rencana kerja seperti yang dijelaskan oleh asosiasi tadi," katanya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menambah, pihaknya memang menemukan ada 15 pelaku usaha yang memalsukan keterangan produknya untuk menghindari pengurusan izin rekomendasi Kemenperin dan persetujuan Kemendag. Ke depan, pengawasan pengurusan izin akan langsung dilakukan oleh DJBC.

"DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) akan melakukan pengawasan kepada importasi TPT melalui sinergi dengan DJP, serta pengawasan fisik melalui patroli terutama untuk mencegah penyelundupan Balepress (baju bekas)," tandasnya.

Reporter: Tommy Kurnia

Sumber: Liputan6.com