Mendag: Saya orang baru, tidak mau komentar penyadapan

Merdeka.com - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) menuding Kementerian Perdagangan sebagai instansi yang dibobol intelijen asing. Beberapa data soal industri dan komoditas strategis Indonesia kabarnya berhasil dicuri liaison officer kementerian tersebut dalam forum internasional.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi enggan mengomentari tudingan politikus Senayan. Dia beralibi baru diangkat, sehingga wajar bila dia tak bisa menentukan apakah isu itu akurat.

"Jadi saya ini orang baru, untuk sementara saya memutuskan untuk tidak berkomentar lebih dulu tentang itu," ujarnya selepas membuka Indonesia Fashion Week di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (20/2).

Dia menampik bila sikapnya itu dianggap membiarkan penyadapan maupun spionase terjadi. Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini menilai, saat ini Indonesia sedang membutuhkan kerja sama yang baik dengan Amerika maupun Australia, sehingga kasus sensitif semacam itu harus diteliti secara mendalam.

"Kita sedang coba membina kerja sama yang baik dengan semua pihak, jadi saya pilih tidak berkomentar. Ini supaya kita bisa menjaga kepercayaan sama-sama," kata Lutfi.

Belum lama ini laporan surat kabar the New York Times menggegerkan dunia usaha Indonesia. Australia dan Amerika Serikat, dituding memanfaatkan dua operator seluler, Indosat dan Telkomsel, untuk menyadap informasi penting dari negara ini.

Tak cuma di dua perusahaan itu, Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menuding Kementerian Perdagangan juga disusupi agen Amerika. Modusnya, agen intel asing itu bisa berada di lembaga tersebut atas dasar kerja sama luar negeri.

Menurut Hasanuddin, agen-agen intel itu bisa punya tempat di kementerian yang bertujuan mengintervensi keputusan Indonesia soal perdagangan luar negeri. Mereka berada di bawah Direktur Perjanjian Perdagangan Luar Negeri.

"Awalnya para agen asing itu hanya seakan sebagai liaison officer saja. Padahal dia mengambil data-data soal kondisi perdagangan Indonesia, lalu bahkan belakangan ikut campur dalam kebijakan perdagangan Indonesia," tudingnya.

Hal itu juga dibenarkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi . "Selama ini kita dengar lebih banyak (penyadapan) soal kebijakan-kebijakan pemerintah, misalnya kebijakan soal udang Amerika sadap itu, juga soal kita punya kelapa sawit atau rokok," ungkapnya.