Mendag semringah ritel modern di Banyuwangi dibatasi

Merdeka.com - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dalam melindungi usaha kecil yang bergerak di sektor perdagangan. Kebijakan yang dibuat Pemkab Banyuwangi adalah membatasi keberadaan ritel modern.

"Saya sudah dengar, di Banyuwangi ini gerai ritel modern sangat dibatasi, bahkan dilarang. Ini melindungi pedagang-pedagang kecil," ujarnya dikutip Antara, Selasa (20/6).

Dia mengaku senang kebijakan Pemkab Banyuwangi yang melarang mal dibangun hanya di tengah kota. Namun, Pemkab meminta dibangun di kecamatan agar pusat ekonomi tidak menumpuk di pusat kota.

Menurutnya, pembangunan ekonomi yang cukup baik sudah dilakukan Banyuwangi. Banyuwangi dinilai luar biasa, dilihat dari pertumbuhan ekonominya, mulai dari kenaikan pendapatan rata-rata penduduk maupun pertumbuhan ekonomi.

"Ekonominya tumbuh, tapi harga-harga seperti sembako tetap bisa dikendalikan dengan cukup baik karena ada koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, BUMN, dan stakeholder lain," kata Enggar.

Untuk pusat perbelanjaan pun, katanya, diatur dengan ketat. Bila masyarakatnya sudah mencapai angka tertentu pendapatannya, baru izin pembangunan diterbitkan.

"Karena memang kita tidak bisa menghentikan pembangunan mal. Namun, pemkab telah ada perhitungan tersendiri, kapan izin bisa berdiri. Ini yang menarik," ujar dia dalam keterangan yang dikutip Pemkab Banyuwangi.

"Pedagang warung atau pasar harus mendapatkan akses yang sama dengan harga yang sama dengan pasar ritel modern. Seperti di Banten, pedagang beli langsung di pusat grosir. Setelah Lebaran, saya juga akan menemui bank-bank nasional agar pedagang-pedagang kecil ini bisa mendapatkan kredit modal kerja," jelas Enggar.

Dalam kunjungan kerja di Banyuwangi, Mendag memberikan apresiasinya pada pengelola Pasar Blambangan karena mampu menjaga kebersihan pasar. "Ini satu contoh yang menarik. Pasar ini saluran airnya lancar. Cukup bersih. Saya apresiasi ini," katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko menjelaskan, salah satu kebijakan di bidang perdagangan yang pro-usaha kecil adalah pembatasan gerai ritel modern.

"Gerai ritel modern sangat dibatasi, bahkan dilarang. Sedikit ritel modern yang ada saat ini izinnya sudah diberikan pada era pemerintahan sebelumnya. Jadi tidak bisa serta-merta dicabut karena bisa dituntut secara hukum dan menimbulkan ketidakpastian iklim usaha," kata Wabup Yusuf.

Selain itu, kata dia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga difasilitasi pengurusan hak merek, sertifikasi halal, dan uji laboratorium standardisasi.

Pendampingan UMKM juga dilakukan melalui promosi, bahkan untuk memasarkan produk UMKM, telah diluncurkan Banyuwangi-mall.com, situs belanja online yang khusus berisi produk-produk UMKM Banyuwangi.