Mendagri Tjahjo perintahkan kepala daerah mudahkan perizinan perumahan
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumulo, secara resmi membuka Indonesia Future City and REI Mega Expo 2017 yang diselenggarakan di Indonesia Convention and Exibition, BSD, Tanggerang Selatan, Banten.
Pada sambutannya, Menteri Tjahjo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan proyek infrastruktur dan perumahan. Khusus fasilitas perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"REI (pengusaha swasta) antara ada dan tiada. Tidak diperhatikan oleh pemerintah. Ini yang harus diperbaiki lagi. Kerja sama pemerintah dan swasta itu penting. Swasta sudah mau bangun tapi masih terkendala perizinan," ungkapnya di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (14/9).
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Mengapa sinergi dengan pemerintah daerah penting untuk BPH Migas? Erika menjelaskan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting, mengingat pemerintah daerah merupakan pihak yang lebih mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Bagaimana cara Kemendagri mendorong Pemda rencanakan gerakan menanam? Tomsi menegaskan, gerakan menanam sejumlah komoditas harus direncanakan dengan baik agar dapat berjalan berkesinambungan.
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
Oleh karena itu, dia mengharapkan agar pemerintah daerah dapat mendukung proyek perumahan. Salah satu dukungan penting pemerintah daerah adalah dengan menyederhanakan proses perizinan pembangunan perumahan.
"Masih banyak yang harus dipenuhi, ini concern Pak Jokowi karena swasta harus lebih banyak dilibatkan," kata dia.
Dia juga meminta setiap pemerintah daerah turut aktif dalam mengembangkan iklim investasi di daerah masing-masing. "Harus jemput bola, tingkatkan investasi, beri kesempatan kepada swasta. Perlu dorong juga pembentukan PTST (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), tegas dia.
Sementara itu Ketua DPP Asosiasi Real Estate Indonesia (REI), Soelaeman Soemawinata mengakui masalah perizinan masih menjadi hambatan proyek pembangunan rumah MBR di daerah.
"Kami rapat internal memang keluhan (dari anggota), penyederhanaan perizinan rumah MBR. Kami juga pantau sudah banyak Walikota, Bupati terapkan itu dengan komitmen, tapi secara Perda kami belum temukan," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah pusat akan memberikan reward bagi kepala daerah yang berhasil mengerjakan tugas ini.
Baca SelengkapnyaMendagri menjelaskan pentingnya penerapan prinsip top down dan bottom up dalam menyusun rencana pembangunan.
Baca SelengkapnyaKemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja
Baca SelengkapnyaPembentukan satgas ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satgas Percepatan Investasi di IKN.
Baca SelengkapnyaKementerian Dalam Negeri sangat mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah membentuk TPAKD.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya meningkatkan investasi di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaNawacita Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut bahwa saat ini pemerintah bukan hanya fokus pada marketingnya, tetapi penyelesaian di dalam negeri.
Baca SelengkapnyaJokowi juga memerintahkan agar status lahan bagi investor segera ditetapkan dan diperjelas. Basuki menuturkan Jokowi akan memonitor arahan-arahan tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta agar Pemda melakukan pengembangan dari proyek yang diselesaikan pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaPenandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaUsulan itu untuk menjadi stimulus bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola air.
Baca Selengkapnya