Follow
Mendes Abdul Sebut 500 Desa Kekurangan Dana BLT Rp 86,4 Triliun
Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar membeberkan anggaran dana desa hingga Desember 2020 sekitar Rp 41 triliun. Besaran ini merupakan sisa dari sebagian anggaran yang telah disalurkan dalam Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
Sebelumnya, Pemerintah me-realokasi dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT Dana Desa) dalam membantu masyarakat desa saat pandemi Covid-19. Pemerintah telah melakukan simulasi penyaluran BLT Dana Desa itu ke 74.953 desa, yang terbagi dalam tiga klaster dengan total anggaran Rp 71,19 triliun.
"Sampai dengan Desember 2020, kita fokus untuk dana desa yang masih tersedia di desa-desa. Ada sekitar Rp 41 triliun," ujar pria yang akrab disapa Gus Menteri itu, Selasa (28/7).
-
Bagaimana BPK bantu desa pakai Dana Desa? Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa.
-
Apa saja manfaat Dana Desa untuk warga? Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Apa itu Desa Devisa? Desa Devisa adalah program pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi komoditas ekspor sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, seperti dilansir dari laman resmi Diskominfo Jatim.
-
Siapa yang diajak DPR untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa.
Dia menjelaskan, untuk BLT Dana Desa, PKTD, dan penanganan covid-19 totalnya mencapai Rp 30 triliun. Sehingga, dari anggaran pemerintah pusat sebesar Rp 71,19 triliun, dikurangi Rp 30 triliun, maka perkiraan sisanya sebesar Rp 41 triliun.
"Dana Rp 41 triliun itu tidak dimiliki oleh seluruh desa. Karena ada desa yang sudah minus untuk BLT Dana Desa-nya. Ada juga desa yang sudah habis. Habis ini gampangannya adalah ketika dana desanya di bawah Rp 50 juta," imbuhnya.
Adapun desa yang habis dananya di bawah 50 juta sebanyak 322 desa. Sementara dana yang akan minus sebanyak 550 desa, dan dana desa yang masih akan ada (di atas Rp 50 juta) sebanyak 74.023 desa.
Kemudian Dana desa yang sudah akan minus sebanyak 500 desa. Sehingga, dibutuhkan penambahan dana untuk menutup penyaluran BLT Dana Desa Oktober hingga November 2020 sebesar Rp 86,4 triliun.
"Jadi dana desa yang kategori habis di mana di bawah 50 juta sisanya setelah dipakai smpai dengan Desember 2020 nanti itu ada 323 desa. Sedangkan dana desa yang masih akan ada di atas 50 juta sampai dengan Desember 2020, itu ada 74.023 desa," rincinya.
Reporter: Pipit Ika Ramadhani
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dana Desa dialokasikan kepada 75.259 Desa, artinya ada 6 desa tidak dialokasikan.
Baca Selengkapnya
Tahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.
Baca Selengkapnya
Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya
Dana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca Selengkapnya
Dulu desa ini miliki pendapatan Bumdes capai 4 miliar/tahun, kini dikabarkan memiliki utang capai Rp 9 M lebih.
Baca Selengkapnya
Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca Selengkapnya
Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan mengalami defisit hingga Rp1,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Mendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca Selengkapnya