Mendorong Perkembangan Sistem Perpajakan di Era Digitalisasi

Merdeka.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu, Robert Pakpahan mengatakan, perkembangan ekonomi digital yang begitu pesat membuat perpajakan di sektor tersebut juga harus berkembang. Tidak hanya di Indonesia, hal ini terjadi di seluruh negara di dunia. Pajak di sektor digital telah menjadi sebuah isu digital.

"Isu ekonomi digital isu aktual saat ini sangat sering dibahas. Termasuk perpajakan. Tidak hanya Indonesia, tapi dunia," kata dia dalam sebuah acara diskusi bertajuk Taxation on Digital Economy, di Kawasan SCBD, Jakarta, Rabu (17/7).

Dia mengungkapkan ada beberapa hal penting yang tidak boleh luput dari pembahasan mengenai isu ekonomi digital tersebut. Salah satunya adalah jumlah populasi warga Indonesia yang cukup besar.

"Indonesia merupakan 3 terbesar di Asia untuk kegiatan digital setelah China dan India," ujarnya.

Dia melanjutkan, Indonesia dibidik sebagai salah satu pasar yang cukup menjanjikan bagi perkembangan ekonomi digital. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per April 2019 tercatat ada 170 juta pengguna aktif internet di Indonesia. Untuk itu, Indonesia jangan sampai ketinggalan dalam mengikuti perkembangan tersebut.

"Ekonomi digital pada 2018 mencapai nilai USD 27 miliar atau Rp 391 triliun, 49 persen transaksi digital di asia tenggara terjadi di Indonesia. Indonesia tidak boleh ketinggalan pembahasan terkini isu digital ekonomi termasuk di dalamnya isu perpajakan," ujarnya.

Kondisi tersebut rupanya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah khususnya Ditjen Pajak. Sebab pemungutan pajak dari sektor ekonomi digital tentu berbeda dengan konvensional yang selama ini sudah ada.

"Seperti koin memiliki dua sisi, digitalisasi tidak terlepas dari tantangan. Bagi DJP setidaknya ada 2 tantangan utama, pertama, bagaimana mewujudkan regulasi yang adil kompetitif, memberi kepastian hukum, memudahkan kepatuhan pajak dan memiliki sistem yang baik," ujarnya.

Tantangan selanjutnya adalah harus adanya suatu sistem yang terintegrasi dan dapat terus dikembangkan agar selalu update. "Kedua, DJP dapat dikembangkan dapat digunakan teknologi digital yang terintegrasi dan yang customer centric, hemat biaya bagi pembayar maupun DJB," tutupnya.