Menebak penyebab Bekraf dapat opini disclaimer dari BPK

Merdeka.com - Presiden Jokowi 'menyemprot' kementerian/lembaga dengan laporan keuangan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Sebanyak 8 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) mendapat opini WDP dari BPK, dan 6 memperoleh disclaimer termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

Anggota Komisi X DPR, Sofyan Tan angkat bicara mengenai ini, khususnya soal Bekraf. Menurutnya buruknya opini yang diberikan BPK, karena Bekraf tidak profesional dalam pengelolaan anggaran. Apalagi, lembaga baru tersebut juga banyak diisi orang baru.

"Bekraf kesulitan ketika penggunaan anggaran harus sesuai dengan tata cara pembayaran. Mereka punya program tetapi belum mampu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik. Secara administrasi, orang-orang dalam Bekraf memang kurang menguasai. Mungkin mereka masih butuh waktu untuk adaptasi," kata Sofyan di Jakarta, Selasa (23/5).

Menurut Sofyan, Bekraf memang tidak mampu mengelola anggaran dengan baik dan optimal. Hal ini dibuktikan, dari rendahnya daya serap anggaran lembaga tersebut. Ketika melakukan FGD dengan DPR, lanjut Sofyan, Bekraf mengakui bahwa SDM yang mereka miliki memang belum memadai untuk melaksanakan kegiatan penggunaan anggaran dengan baik.

Sofyan tentu menyayangkan, harusnya dengan peningkatan status sebagai lembaga pemerintah non kementerian, kinerja Bekraf lebih baik dibandingkan sebelumnya, yakni ketika masih berada di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

"Nyatanya, banyak program yang seharusnya dijalankan untuk meningkatkan ekonomi kreatif, termasuk produk UKM, namun tidak dilaksanakan."

Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Utara ini mencontohkan dua produk asal Sumatera Utara, yaitu Kain Ulos dan Soto Medan. Ketika Bekraf melakukan kunjungan ke luar negeri, mereka sama sekali tidak memperkenalkan produk tersebut. Padahal, produk tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan, termasuk untuk pasar mancanegara. "Kejelian mereka masih sangat kurang," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi 'menyemprot' kementerian/lembaga dengan laporan keuangan buruk tersebut. Jokowi memerintahkan agar mereka yang berpredikat ini membentuk Task Force khusus.

"Yang disclaimer saya ingin dibentuk Task Force khusus agar bisa meloncat langsung ke WTP. Kemudian yang Wajar Dengan Pengecualian juga, ini semua bentuk Task Force, kemudian berkomunikasi dengan BPK," kata Jokowi usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5).

Delapan kementerian dan lembaga yang memperoleh opini WDP adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI).

Adapun 6 kementerian dan lembaga yang mendapat opini TMP atau disclaimer adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Kemenpora, LPP TVRI, Bakamla, dan Badan Ekonomi Kreatif.

"Ini bolak balik disclaimer bertahun-tahun tidak rampung-rampung," sambung Jokowi kesal.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan, dulu kementerian dan lembaga yang sudah memperoleh opini WDP dianggap baik. Namun, di masa pemerintahannya semua kementerian dan lembaga harus meraih WTP. "Semuanya harus WTP," tegas Jokowi.

Kepada 14 kementerian dan lembaga yang belum memperoleh opini WTP tersebut, Kepala Negara memberi kesempatan untuk memperbaiki penggunaan anggaran APBN. Di 2018, semua kementerian dan lembaga harus bisa meraih predikat WTP.

"Target, tahun depan harus WTP. Jangan ada yang disclaimer. WDP saja tidak boleh. Ini sudah kewajiban kita untuk mengelola keuangan Kementerian dan Lembaga karena ini adalah uang rakyat," kata Jokowi.