Mengenal Lebih Dalam PPATK, Instansi Rajin Temukan dan Laporkan Transaksi Janggal

Merdeka.com - Perdebatan publik mengenai transaksi janggal sebesar Rp349 triliun di lingkup Kementerian Keuangan masih bergulir. Bahkan pada Rabu (29/3), Komisi III DPR menggelar rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, untuk menjelaskan transaksi dengan nilai fantastis itu.

Dalam keterangan yang disampaikan Mahfud di beberapa kesempatan, nilai transaksi janggal tersebut berasal dari hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga kerap menyinggung surat-surat PPATK yang dikirim ke Kementerian Keuangan.

Temuan PPATK juga kerap menjadi bahan awal atau referensi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana pencucian uang.

Jika demikian, apa tugas pokok dan fungsi PPATK?

Lembaga PPATK pertama kali dikenal di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diundangkan pada tanggal 17 April 2002.

Pada tanggal 22 Oktober 2010 diundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang-undang terdahulu.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, memperkuat keberadaan PPATK sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan manapun. Dalam hal ini setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.

Institusi ini mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut;

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang,

2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK,

3. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor,

4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain.

Dalam laman ppid PPATK juga disebutkan bahwa penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK, dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan. 

Sehingga, sesuatu informasi yang bersifat rahasia, demi kepentingan tugas dan fungsi PPATK, maka informasi kerahasiaan tidak menjadi rahasia. 

"Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan," demikian penjelasan yang dikutip pada Kamis (30/3).