Membandingkan efektivitas konsep pembangunan Jokowi dan Deng Xiao Ping
Merdeka.com - Konsep pembangunan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla saat ini mirip dengan China era Deng Xiao Ping. Di mana, pemerintah kedua negara membuka pintu lebar pada investasi asing hingga pemfokusan pada reformasi agraria.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, menilai strategi pemerintah yang menerapkan konsep pembangunan China masih belum efektif. Sebab, pemerintah saat ini dilanda masalah inkonsistensi.
"China menyadari mereka membutuhkan investor sehingga memberikan karpet merah. Mereka memberikan berbagai macam kemudahan dan insentif sehingga memudahkan investor. Bahkan, China lebih liberal dari negara Barat," ujarnya saat dihubungi merdeka.com di Jakarta.
-
Siapa bos China yang membuat pernyataan kontroversial? Dalam perkembangan terbaru, ia telah meminta maaf atas komentarnya yang kontroversial.
-
Apa yang China lakukan untuk mengatasi keterlambatan teknologi? Selanjutnya, penggunaan mata uang Dollar sebagai alat pembayaran Internasional menurut China hal tersebut digunakan AS untuk persenjataan mata uang agar posisi ekonomi terbesar dan pertama tetap dipegang oleh AS.
-
Siapa yang memprediksi pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran kurang maksimal? Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi upaya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dilanjutkan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan maksimal.
-
Apa fokus utama kerja sama kemendag dengan Tiongkok? Hal-hal yang tercakup di dalamnya antara lain ekonomi digital, bab usaha mikro kecil dan menengah, dan bab kerjasama teknis dan ekonomi.
-
Bagaimana Indef melihat proyek IKN di era Prabowo-Gibran? Seolah-olah hidup segan mati tak mau.
-
Mengapa China tenggelam? Penulis studi tersebut mengatakan bahwa faktor utama yang paling berpengaruh terhadap penurunan permukaan tanah adalah adanya kehilangan air tanah, yaitu dengan pengambilan air di bawah atau di dekat kota-kota untuk digunakan penduduk setempat.
Berkaca dari strategi China, menurutnya, pemerintah saat ini setidaknya melakukan dua kesalahan. Pertama, mempersulit investasi. Kedua, tidak menjaga industri strategis.
"Masih banyaknya perizinan adalah salah satu aspek yang mempersulit investasi. Ada perbedaan antara pusat dan daerah," tuturnya.
"Selain itu, pemerintah China sangat menjaga industri strategisnya seperti tambang dan telekomunikasi. Sementara, pemerintah Indonesia justru membuka sektor strategis dan mempersulit industri komersilnya," tambah Enny.
Dampaknya, lanjut Enny, terlihat dari tidak lakunya sejumlah kawasan ekonomi khusus (KEK) yang dicanangkan pemerintah. "Kawasan ekonomi khusus kita tidak ada yang jalan," ucapnya.
Oleh karena itu, Enny menyarankan untuk pemerintah mulai melakukan perbaikan. Salah satunya dengan menjaga investasi asing pada industri strategis Tanah Air.
"Pemerintah harus mengacu kembali pada konstitusi atau Undang-Undang."
Seperti diketahui, reformasi ekonomi China ala Deng Xiao Ping dimulai dengan sektor pertanian. Di mana, pemerintah salah satunya menekankan pada hak milik rakyat atas tanah.
Seiring berjalannya waktu, investasi asing langsung di China turut menumbuhkan pusat-pusat industri di perkotaan.
China, pada 1980, juga menggagas pembentukan Zona Ekonomi Khusus di Provinsi Guangdong yang terdiri dari Shen Zhen, Zhuhai, dan Shantou serta di Fujian. Sejumlah strategi China tersebut terbukti telah membawa negeri Tirai Bambu itu sebagai salah satu raksasa ekonomi dunia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini telah resmi beroperasi pada 2 Oktober 2023, dan saat ini Kereta Cepat Whoosh sudah bisa dinikmati masyarakat umum.
Baca SelengkapnyaAHY menilai sembilan tahun terakhir ekonomi alami sejumlah kemandekan dan kemunduran serius
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta pemerintah meniru Presiden pertama RI Soekarno saat membangun IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaDPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca SelengkapnyaPemerintah terus mendorong peningkatan daya saing Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenteri Abdul Halim Iskandar menekankan pentingnya kerja sama antar negara dalam mengatasi tantangan pembangunan di wilayah desa
Baca SelengkapnyaPenanganan angka kemiskian di era Jokowi diklaim lebih baik dibandingkan negara lain.
Baca SelengkapnyaPembangunan infrastruktur RI masih tertinggal dibanding Korea dan China.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengungkapkan, bahwa pertemuan ini merupakan wujud komitmen kemitraan strategis antara Indonesia dan China.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menceritakan jauhnya posisi Indonesia tertinggal pembangunan dari negara lain.
Baca SelengkapnyaAnies-Cak Imin kompak mengkritik dua jargon yang dipopulerkan Presiden Jokowi
Baca Selengkapnya