Membandingkan efektivitas konsep pembangunan Jokowi dan Deng Xiao Ping

Merdeka.com - Konsep pembangunan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla saat ini mirip dengan China era Deng Xiao Ping. Di mana, pemerintah kedua negara membuka pintu lebar pada investasi asing hingga pemfokusan pada reformasi agraria.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, menilai strategi pemerintah yang menerapkan konsep pembangunan China masih belum efektif. Sebab, pemerintah saat ini dilanda masalah inkonsistensi.

"China menyadari mereka membutuhkan investor sehingga memberikan karpet merah. Mereka memberikan berbagai macam kemudahan dan insentif sehingga memudahkan investor. Bahkan, China lebih liberal dari negara Barat," ujarnya saat dihubungi merdeka.com di Jakarta.

Berkaca dari strategi China, menurutnya, pemerintah saat ini setidaknya melakukan dua kesalahan. Pertama, mempersulit investasi. Kedua, tidak menjaga industri strategis.

"Masih banyaknya perizinan adalah salah satu aspek yang mempersulit investasi. Ada perbedaan antara pusat dan daerah," tuturnya.

"Selain itu, pemerintah China sangat menjaga industri strategisnya seperti tambang dan telekomunikasi. Sementara, pemerintah Indonesia justru membuka sektor strategis dan mempersulit industri komersilnya," tambah Enny.

Dampaknya, lanjut Enny, terlihat dari tidak lakunya sejumlah kawasan ekonomi khusus (KEK) yang dicanangkan pemerintah. "Kawasan ekonomi khusus kita tidak ada yang jalan," ucapnya.

Oleh karena itu, Enny menyarankan untuk pemerintah mulai melakukan perbaikan. Salah satunya dengan menjaga investasi asing pada industri strategis Tanah Air.

"Pemerintah harus mengacu kembali pada konstitusi atau Undang-Undang."

Seperti diketahui, reformasi ekonomi China ala Deng Xiao Ping dimulai dengan sektor pertanian. Di mana, pemerintah salah satunya menekankan pada hak milik rakyat atas tanah.

Seiring berjalannya waktu, investasi asing langsung di China turut menumbuhkan pusat-pusat industri di perkotaan.

China, pada 1980, juga menggagas pembentukan Zona Ekonomi Khusus di Provinsi Guangdong yang terdiri dari Shen Zhen, Zhuhai, dan Shantou serta di Fujian. Sejumlah strategi China tersebut terbukti telah membawa negeri Tirai Bambu itu sebagai salah satu raksasa ekonomi dunia.