Mengintip kesiapan daerah terapkan aturan baru taksi online
Merdeka.com - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek atau aturan untuk taksi online akan berlaku efektif pada 1 April 2017 mendatang.
Saat ini, Kementerian Perhubungan tengah mematangkan aturan dengan mengundang tiga Kepala Dinas Perhubungan untuk melaporkan kesiapan daerahnya dalam pelaksanaan aturan ini. Ketiga Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) tersebut adalah Kadishub DKI Jakarta, Kadishub kominfo Bali serta Kadishub dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Jawa Timur.
Kadishub DKI, Andri Yansah menyambut baik dengan adanya revisi Permen Nomor 32 tahun 2016, dia berharap aturan tersebut dapat menciptakan kesetaraan antara taksi online dan taksi konvensional. Andri mengatakan, pihaknya telah melakukan uji KIR terhadap kendaraan online dan konvensional pada kendaraan yang berkomitmen melakukan bisnis angkutan umum sebagai salah satu syarat yang diatur pada Permen tersebut.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Di mana Pejabat Kemenhub bertugas? Sementara itu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membebastugaskan sementara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah X Merauke, Papua Selatan.
-
Siapa yang melaporkan Pejabat Kemenhub? Laporan tersebut teregistrasi LP/B/2642/V/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. AK dilaporkan dengan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP.
-
Siapa yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan? Karier Frans tidak berhenti sampai situ, ia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada tahun 1960-1973.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Bagaimana Kemenhub meningkatkan kualitas transportasi darat? Dengan tujuan menjadikan jalur darat sebagai akses utama bagi masyarakat, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan layanan dan mengatasi berbagai tantangan, seperti kemacetan lalu lintas dan polusi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik untuk masa depan.
"Kita sambut baik adanya revisi terhadap aturan ini, kita secara umum sudah siap mensosialisasikan. kita sudah lakukan uji KIR terhadap 7.543 kendaraan dan 1531 izin kendaraan sudah lengkap. Kita akan terus lakukan pemantauan kendaraan berizin dan tidak berizin secepat mungkin untuk usaha transportasi," ungkap Pudji di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (14/3).
Kadishub kominfo Bali A.A. Ngurah Sudarsana mengatakan, Bali sudah siap memberlakukan aturan tersebut. Namun, pemerintah Bali belum sepenuhnya siap dalam memberlakukan penentuan tarif atas dan tarif bawah seperti diatur oleh Permen tersebut.
"Seperti dalam Permen tersebut, Pemda memiliki kewenangan menentukan tarif atas dan tarif bawah. Di Bali batas atas yang perlu dibahas lebih lanjut, batas bawah kalau murah masyarakat tidak protes. Jadi saya pikir sebenarnya tidak perlu ada batas atas ataupun batas bawah karena bisa dikolaborasikan antara batas bawah dan atas antara taksi online dan konvensional," ujar Sudarsana.
Sementara itu, Kadishub dan LLAJ Jawa Timur, Wahid Wahyudi menyatakan sepenuhnya telah siap melaksanakan perubahan aturan tersebut. Adapun perubahan perubahan ke depan pemprov Jatim akan melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat.
"Terimakasih kepada Dirjen Darat yang telah mengakomodir kendaraan darat berbasis IT. Kami sepenuhnya siap lakukan aturan ini, dalam pemberlakuan maupun sosialisasi ke depan," ungkapnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Biaya ojol dan taksi online di Jawa Timur kini diatur keputusan gubernur. Begini dampaknya.
Baca SelengkapnyaPembatasan kendaraan pribadi di Jakarta bertujuan untuk mendorong penggunaan transportasi umum, mengatasi kemacetan, dan mengurangi emisi gas buang.
Baca SelengkapnyaDKI Jakarta bakal berganti menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) setelah tak menjadi Ibu Kota Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengimbau perusahaan angkutan untuk memastikan betul kendaraan dalam kondisi layak.
Baca SelengkapnyaPuluhan Angkuta Umum dan Travel Gelap di Jatiwaringin Ditertibkan
Baca Selengkapnya"Banyak kita mendapatkan masukan di antaranya membuat koalisi instansi jalan."
Baca SelengkapnyaPenambahan buffer zone untuk mengantisipasi antrean kendaraan yang hendak menyeberang.
Baca SelengkapnyaKorps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memetakan beberapa wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus pada saat musim mudik 2024.
Baca SelengkapnyaTim Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang dipimpin Pudji Hartanto Iskandar memantau persiapan pengamanan Operasi Ketupat 2024 di wilayah hukum Polda Jatim
Baca SelengkapnyaZulkifli menjabarkan dampak kerugian yang timbul akibat kemacetan yang ada di Jakarta tembus Rp100 triliun per tahun.
Baca SelengkapnyaKAI juga telah menyiapkan armada kereta tambahan yang difokuskan untuk mengangkut para pemudik
Baca SelengkapnyaMenhub Budi mengatakan telah menugaskan PT ASDP agar membuat rencana cadangan dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi.
Baca Selengkapnya